Zero ODOL 2027 Diburu Waktu, Anggaran Kurang Rp92 Miliar
Pemerintah menargetkan Zero ODOL berlaku pada 2027, namun masih menghadapi kekurangan anggaran Rp92,9 miliar dan tantangan distribusi logistik nasional.
Dolar AS/Dok
Harianjogja.com, JAKARTA — Ekonom memperkirakan beban pembayaran bunga utang pemerintah berisiko makin bengkak pada semester II/2025 maupun pada 2026.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai dampak tersebut berdasarkan pelemahan rupiah ke kisaran Rp16.300-16.800 per dolar AS, sebagaimana outlook pemerintah pada semester II/2025.
Belum lagi, outlook yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun menjadi sekitar 6,8%-7,3% pada paruh terakhir 2025. Lantas menurutnya, kondisi tersebut memang dapat menambah tekanan pada pembayaran bunga utang pemerintah.
“Dalam situasi pelemahan nilai tukar rupiah, beban utang pemerintah dalam denominasi valuta asing diperkirakan akan meningkat karena harus dibayarkan dengan rupiah yang nilainya melemah,” ujarnya, Rabu (9/7/2025).
Selain itu, peningkatan yield SBN mencerminkan kenaikan biaya penerbitan utang baru yang dilakukan oleh pemerintah, yang pada akhirnya turut meningkatkan beban pembayaran bunga utang dalam APBN.
Meski demikian, Josua menilai risiko ini diperkirakan tetap terkendali karena pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menyesuaikan kebijakan pembiayaan.
“Termasuk optimalisasi penggunaan Saldo Anggaran Lebih [SAL] dan penyesuaian jadwal penerbitan SBN sesuai kondisi pasar,” lanjutnya.
BACA JUGA: Danantara Menunjuk 4 Bank untuk Mencarikan Utangan hingga Rp162 Triliun
Sebagai catatan, pemerintah telah merealisasikan pembayaran bunga utang sepanjang tahun ini hingga akhir Juni 2025 atau selama semester satu, senilai Rp257,1 triliun dari rencana Rp552,9 triliun.
Artinya, pemerintah masih harus menyiapkan anggaran senilai Rp295,8 triliun untuk melunaskan sisa pembayaran bunga utang hingga akhir tahun nanti.
Melihat porsinya, alokasi anggaran untuk pembayaran utang pemerintah tahun ini menjelaskan 15,27% dari total rencana awal belanja negara 2026 yang senilai Rp3.621,3 triliun.
Secara historis, pada 2020 total pembayaran bunga utang mencapai Rp314,1 triliun, angka ini naik pada 2021 menjadi Rp343,5 triliun, Rp386,3 triliun (2022), Rp439,9 triliun (2023), dan outlook realisasi pembayaran bunga utang tahun 2024 mencapai Rp499 triliun.
Alokasi anggaran pembayaran bunga utang senilai Rp552,9 triliun dalam APBN 2025 adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Untuk tahun depan pun, Josua memperkirakan masih akan menunjukkan kenaikan pembayaran bunga utang, meskipun potensi kenaikannya dapat lebih moderat.
Itu pun apabila pemerintah dapat mengelola risiko fiskal secara hati-hati, menjaga kredibilitas pasar obligasi domestik, dan melakukan diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk memanfaatkan momentum suku bunga global yang diprediksi akan kembali turun secara bertahap hingga akhir tahun 2025 dan tahun berikutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Pemerintah menargetkan Zero ODOL berlaku pada 2027, namun masih menghadapi kekurangan anggaran Rp92,9 miliar dan tantangan distribusi logistik nasional.
iOS 27 beta 5 mengungkap enam iPhone baru yang belum diumumkan Apple, termasuk iPhone Ultra yang disebut sebagai ponsel lipat pertama.
Anggota DPRD DIY, Rahayu Widi Nuryani, mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperkuat branding agar produk tidak hanya viral
Harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian kompak turun pada Kamis 13 Agustus 2026. Simak daftar harga jual dan buyback terbaru dari 0,5 gram hingga 1.00
Polresta Jogja menegaskan bahwa seluruh layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bersama DPRD DIY menggelar bedah buku bertajuk Minim Sampah, Berkarya di Kebun, Bahagia di Dapur