Utang RI Mendekati Rp8.000 Triliun, Ini Penjelasan BI

Harianjogja.com, JAKARTA—Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$444,4 miliar atau setara sekitar Rp7.946,6 triliun pada Mei 2026. Nilai tersebut dihitung menggunakan kurs JISDOR 29 Mei 2026 sebesar Rp17.883 per dolar Amerika Serikat.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, posisi utang luar negeri Indonesia tumbuh 2,1 persen. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada April 2026 yang tercatat sebesar 2 persen secara tahunan.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Indrayana mengatakan peningkatan tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan utang luar negeri sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral.

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah," kata Denny dalam keterangan resminya, Rabu (15/7/2026).

Utang Pemerintah dan BI Jadi Penopang

Data BI menunjukkan ULN sektor publik mencapai US$217,3 miliar atau tumbuh 3,7 persen secara tahunan.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Selain itu, terdapat pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo selama periode tersebut.

Bank Indonesia menegaskan utang pemerintah tetap diarahkan untuk mendukung pembiayaan program prioritas yang berkaitan dengan penguatan ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan.

Mayoritas utang pemerintah juga masih berupa utang jangka panjang sehingga dinilai lebih aman dibandingkan ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek.

Berdasarkan pemanfaatannya, porsi terbesar ULN pemerintah digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai 22 persen dari total utang pemerintah.

Selanjutnya, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menyerap 20,6 persen. Kemudian sektor pendidikan sebesar 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.

Selain pemerintah, peningkatan utang luar negeri juga berasal dari Bank Indonesia.

Menurut Denny, kenaikan ULN bank sentral dipicu oleh meningkatnya kepemilikan investor asing terhadap Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Sementara itu, peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

Utang Swasta Masih Menurun

Berbeda dengan sektor publik, utang luar negeri swasta masih mengalami kontraksi.

Per Mei 2026, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$195,9 miliar atau turun 0,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bank Indonesia menjelaskan penurunan tersebut terutama disebabkan berkurangnya utang kelompok lembaga keuangan atau financial corporations yang mengalami kontraksi sebesar 0,8 persen secara tahunan.

Meski demikian, beberapa sektor usaha masih menjadi kontributor utama utang luar negeri swasta.

Empat sektor terbesar meliputi industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.

Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 79,9 persen dari total utang luar negeri swasta nasional.

Dari sisi struktur, ULN swasta masih didominasi utang jangka panjang yang mencapai 74,9 persen dari total utang sektor swasta.

Rasio Utang terhadap PDB Masih di Bawah 30 Persen

Bank Indonesia juga mencatat rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto (PDB) berada pada level 29,9 persen per Mei 2026.

Angka tersebut menunjukkan posisi utang Indonesia masih berada di bawah ambang 30 persen terhadap PDB.

Selain itu, struktur ULN nasional masih didominasi utang jangka panjang yang mencapai 83,9 persen dari total keseluruhan utang luar negeri.

Menurut BI, komposisi tersebut mencerminkan profil utang yang relatif terjaga karena risiko pembiayaan jangka pendek lebih rendah.

Ke depan, BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri agar tetap berada pada jalur yang sehat dan produktif.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tutup Denny.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis