Restitusi Pajak Membengkak, Menkeu Purbaya Rombak Besar DJP

Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan signifikan di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melantik delapan pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator, Selasa (12/5/2026). Langkah ini menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan lonjakan restitusi pajak yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam arahannya di Kantor Kementerian Keuangan, Purbaya menegaskan bahwa DJP saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Otoritas pajak dituntut menjaga keseimbangan antara mengejar target penerimaan negara dan mempertahankan kepercayaan publik serta dunia usaha.

“Penerimaan pajak harus kuat, tapi tidak boleh merusak kepercayaan. Harus naik, tapi tidak membuat dunia usaha ragu. Dan harus optimal, tapi prosesnya tetap bersih,” ujarnya.

Menurutnya, posisi pegawai pajak di lapangan kerap berada dalam dilema. Jika kinerja dianggap kurang agresif, mereka dinilai tidak maksimal. Namun, ketika bertindak aktif dan ketat, justru memicu keluhan dari wajib pajak.

Perombakan ini, kata Purbaya, tidak lepas dari hasil evaluasi internal Kemenkeu terhadap lonjakan nilai restitusi pajak di sejumlah kantor pelayanan pajak sepanjang tahun sebelumnya. Restitusi yang membengkak dinilai perlu dikendalikan agar tidak berdampak pada penerimaan negara dan kredibilitas institusi.

“Kami deteksi unit mana yang mencatat restitusi paling besar. Dari situ dilakukan rotasi agar ada tanggung jawab yang lebih baik ke depan,” jelasnya.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal penguatan pengawasan internal DJP, terutama dalam proses pengajuan dan persetujuan restitusi pajak. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pengembalian pajak dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi.

Berikut delapan pejabat yang resmi dilantik untuk mengisi posisi strategis di lingkungan DJP:

Lindawaty — Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

Ihsan Priyawibawa — Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Suparno — Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Muh. Tunjung Nugroho — Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus

Paryan — Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III

Edward Hamonangan Sianipar — Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak

Dessy Eka Putri — Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa

Devi Sonya Adrince — Kepala KPP Madya Malang

Perombakan ini juga menjadi bagian dari strategi besar reformasi perpajakan yang terus didorong pemerintah, termasuk digitalisasi layanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan integritas aparat pajak.

Dengan langkah ini, Kementerian Keuangan berharap kinerja penerimaan pajak pada 2026 dapat lebih optimal tanpa mengganggu iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com