Gaji hingga Rp10 Juta Bebas PPh 21, Ini Target Pemerintah

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menargetkan sebanyak 7,54 juta pekerja sektor formal menerima insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027. Kebijakan ini direncanakan menyasar karyawan dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan dan menjadi bagian dari paket Stimulus Ekonomi 2027.

Insentif tersebut akan diperluas ke seluruh sektor usaha. Sebelumnya, fasilitas pembebasan pajak karyawan ini hanya diberikan kepada pekerja di sektor padat karya dan pariwisata.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sasaran utama insentif PPh 21 DTP adalah pekerja formal dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.

"Soal PPh DTP kebanyakan sektor formal. Itu, kan [yang berpenghasilan] di bawah Rp10 juta. Targetnya itu," ujar Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan rencana pemerintah, insentif tersebut akan diberikan sepanjang Januari hingga Desember 2027. Kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu bentuk dukungan bagi kelompok kelas menengah.

Insentif PPh 21 Sasar Kelas Menengah

Pemberian insentif PPh 21 DTP diarahkan untuk membantu pekerja formal berpenghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Sasaran ini melengkapi stimulus yang telah disiapkan pemerintah bagi kelompok pekerja berpenghasilan lebih rendah.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 untuk pekerja dengan penghasilan di bawah upah minimum, yakni Rp3,5 juta per bulan. Bantuan tersebut dialokasikan untuk total tiga bulan pada kuartal IV/2026.

Airlangga menyebut pembebasan PPh 21 hingga batas penghasilan Rp10 juta merupakan insentif yang ditujukan bagi kelas menengah.

"[Insentif kelas menengah itu] yang PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp10 juta," ujar Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Meski cakupannya direncanakan diperluas ke seluruh sektor, pemerintah tetap menerapkan skala prioritas. Sektor padat karya seperti alas kaki, tekstil dan produk tekstil (TPT), serta elektronik, bersama sektor pariwisata masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan insentif tersebut.

Pemerintah Masih Menghitung Dampak Insentif Pajak

Rencana pemberian PPh 21 DTP pada 2027 masih dalam tahap perincian lebih lanjut. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membahas skema insentif tersebut.

Penghitungan juga melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terutama untuk memperhitungkan dampak kebijakan terhadap penerimaan negara.

Dengan demikian, pemerintah masih mematangkan aspek teknis sebelum insentif tersebut disalurkan kepada pekerja sektor formal sesuai rencana periode Januari–Desember 2027.

Daftar Stimulus Ekonomi Pemerintah pada 2027

Selain pembebasan PPh 21, pemerintah merencanakan sejumlah program dan insentif lain dalam paket Stimulus Ekonomi 2027.

Berikut daftar stimulus yang direncanakan disalurkan pada 2027:

1. Program Magang Nasional untuk 150.000 pencari kerja atau lulusan baru mulai April 2027.

2. Program Vokasi Nasional bagi 300.000 peserta selama Januari–Desember 2027.

3. Tambahan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

4. Kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari ketentuan saat ini sebesar Rp54 juta per tahun.

5. Perluasan cakupan bebas pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi industri perhiasan dan konsumen logam mulia, dari sebelumnya hanya emas dengan kadar 99,9%.

6. Relaksasi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) berupa diskon iuran 50% bagi pekerja bukan penerima upah.

7. PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) perumahan.

8. KPR bersubsidi MBT dengan bunga tetap 6%.

Rangkaian kebijakan tersebut direncanakan menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah pada 2027. Salah satu sasaran utamanya adalah memberikan insentif kepada pekerja, termasuk kelompok kelas menengah melalui pembebasan PPh 21 bagi karyawan dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com