Harga Minyak Tembus US$91,9, Pemerintah Antisipasi Kenaikan Subsidi BBM

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mengantisipasi potensi kenaikan belanja subsidi dan kompensasi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM), seiring harga minyak mentah Indonesia yang melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tekanan terhadap anggaran juga meningkat akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) telah mencapai US$91,9 per barel hingga September 2026. Angka tersebut jauh di atas target APBN sebesar US$70 per barel dan melampaui proyeksi akhir tahun sebesar US$83 per barel.

Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2026, Jumat (9/10/2026), Suahasil menjelaskan realisasi ICP hingga September telah menyimpang sekitar 31,3% dari target APBN. Jika harga minyak terus meningkat, beban subsidi energi juga berpotensi bertambah.

"Dengan harga minyak yang meningkat terus seperti hari-hari ini, maka angka ini, US$91,9, besok-besok akan meningkat dia. Kalau dia meningkat, maka subsidi juga akan meningkat. Ini semua punya dampak langsung kepada APBN, dan pasti harus kami serap, dan kami pastikan ada pembayaran nantinya," terangnya dikutip Minggu (11/10/2026).

Rupiah Melemah, Tekanan terhadap APBN Bertambah

Selain kenaikan harga minyak, pelemahan nilai tukar rupiah turut menjadi perhatian pemerintah. Mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia (BI) hingga 2 Oktober 2026, nilai tukar rupiah tercatat Rp17.937 per dolar AS berdasarkan posisi akhir periode atau end of period (EoP).

Sementara itu, berdasarkan perhitungan tahun berjalan atau year-to-date (YtD), nilai tukar rupiah telah mencapai Rp17.449 per dolar AS. Angka tersebut menyimpang 5,75% dari asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Suahasil mengatakan pemerintah perlu memitigasi dampak pelemahan rupiah karena nilai tukar tersebut lebih tinggi dibandingkan asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN.

"Memang ini lebih tinggi dari nilai tukar yang kita pakai di dalam APBN, karena itu harus kami mitigasi dampaknya," jelas Suahasil.

Kombinasi kenaikan harga minyak dan depresiasi rupiah dapat meningkatkan biaya pengadaan energi, terutama karena kebutuhan impor minyak. Kondisi ini berpotensi menambah kebutuhan belanja negara untuk membiayai subsidi dan kompensasi energi.

Sensitivitas Harga Minyak dan Rupiah terhadap Defisit

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, harga minyak dan nilai tukar rupiah merupakan dua asumsi makro yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan postur fiskal.

Setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel berpotensi menambah belanja negara Rp10,3 triliun. Pada saat yang sama, defisit APBN dapat melebar Rp6,8 triliun.

Adapun pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS berpotensi meningkatkan belanja negara Rp6,1 triliun. Pelemahan tersebut juga dapat menambah defisit APBN sebesar Rp800 miliar.

Besarnya sensitivitas tersebut membuat pergerakan harga minyak dan nilai tukar menjadi faktor penting dalam pengelolaan anggaran. Ketika kedua indikator bergerak menjauhi asumsi APBN, pemerintah menghadapi risiko tambahan beban fiskal.

Subsidi dan Kompensasi Energi Capai Rp376,8 Triliun

Dampak perubahan asumsi makro tersebut telah tercermin dalam realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi hingga September 2026. Total belanja untuk kedua pos itu mencapai Rp376,8 triliun.

Dari jumlah tersebut, realisasi subsidi tercatat Rp222,5 triliun, sedangkan belanja kompensasi mencapai Rp154,4 triliun. Tingginya harga minyak dan pelemahan rupiah turut menekan biaya pengadaan minyak, terutama untuk kebutuhan BBM.

Namun, kenaikan belanja subsidi dan kompensasi tidak hanya dipengaruhi perubahan asumsi makro. Perubahan mekanisme pembayaran kompensasi kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penugasan pemerintah juga berkontribusi terhadap realisasi belanja.

BUMN yang menerima penugasan tersebut antara lain Pertamina, PLN, dan perusahaan di sektor pupuk. Pembayaran kompensasi yang sebelumnya dilakukan setiap tiga bulan kini diubah menjadi bulanan.

Pemerintah dan Danantara Perkuat Koordinasi

Suahasil menegaskan perubahan mekanisme pembayaran kompensasi bertujuan menyehatkan arus keuangan BUMN yang menjalankan penugasan pemerintah, khususnya Pertamina dan PLN dalam penyediaan BBM serta listrik bersubsidi.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan seiring dengan kemampuan fiskal negara, pemerintah memperkuat koordinasi dengan Danantara. Kerja sama diperlukan agar kondisi keuangan negara dan badan pengelola investasi tersebut dapat dipahami secara bersama.

"Maka dengan Danantara dan APBN, Kementerian Keuangan dengan Danantara harus kerja sama erat saling memahami kondisi fiskal, dan kondisi Danantara-nya," ujarnya.

Pemerintah perlu memperhitungkan perkembangan harga minyak, nilai tukar rupiah, serta mekanisme pembayaran kompensasi dalam pengelolaan anggaran. Ketiga faktor tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembiayaan subsidi energi sekaligus mengendalikan tekanan terhadap APBN.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com