Pembayaran Bunga Utang Tembus Rp514 Triliun pada 2025

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp514,39 triliun untuk pembayaran bunga utang sepanjang 2025. Nilai tersebut setara dengan 19,9% dari total belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp2.586,4 triliun, menunjukkan besarnya porsi anggaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang negara.

Besarnya pembayaran bunga utang terjadi di tengah melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 serta menurunnya penerimaan negara dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini turut menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap ruang fiskal pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit, realisasi pembayaran bunga utang mencapai 93,04 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp552,8 triliun.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pembayaran bunga utang pada 2025 meningkat sebesar 5,3 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pada 2024, realisasi pembayaran bunga utang tercatat sebesar Rp488,4 triliun.

Porsi pembayaran bunga utang juga mencapai 14,9 persen dari total belanja negara yang terealisasi sebesar Rp3.435,4 triliun sepanjang 2025. Sementara itu, jika dibandingkan dengan total penerimaan negara yang mencapai Rp2.765,1 triliun, nilainya setara dengan 18,6 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa hampir satu dari setiap lima rupiah yang dibelanjakan pemerintah pusat digunakan untuk membayar bunga utang. Besarnya alokasi ini menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan APBN karena bersifat wajib dipenuhi oleh pemerintah.

Di sisi lain, pendapatan negara sepanjang 2025 tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.765,1 triliun, lebih rendah dibandingkan 2024 yang sebesar Rp2.850,6 triliun atau mengalami kontraksi hampir 3 persen secara tahunan.

Berbeda dengan penerimaan negara yang mengalami penurunan, total belanja negara justru meningkat sebesar 2,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp3.435,4 triliun, sedangkan pada 2024 tercatat sebesar Rp3.359,7 triliun.

Kondisi tersebut menyebabkan defisit APBN 2025 melebar dari target awal sebesar Rp616,1 triliun atau setara 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi Rp670,3 triliun atau 2,81 persen terhadap PDB. Secara tahunan, nilai defisit tersebut meningkat 31,66 persen dibandingkan defisit tahun sebelumnya yang sebesar Rp509,1 triliun.

Untuk menutup kebutuhan pembiayaan, realisasi pembiayaan APBN pada 2025 tercatat mencapai Rp742,7 triliun atau 120,54 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp616,1 triliun. Dengan realisasi defisit sebesar Rp670,3 triliun, pemerintah mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp72,4 triliun.

Nilai SILPA tersebut meningkat 58,3 persen dibandingkan posisi akhir 2024 yang tercatat sebesar Rp45,7 triliun.

Selain itu, LKPP 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mencatat terjadinya penurunan saldo kas pemerintah pada rekening di Bank Indonesia dan bank umum. Penempatan dana pemerintah pada himpunan bank milik negara (Himbara) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penurunan tersebut.

Per 31 Desember 2025, saldo kas pemerintah tercatat sebesar Rp123,16 triliun. Angka itu turun Rp57,7 triliun atau 31,92 persen dibandingkan posisi pada akhir 2024 yang mencapai Rp180,9 triliun. Penurunan paling signifikan terjadi pada Rekening Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam valuta asing dolar Amerika Serikat.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal pada 2025 menghadapi tantangan dari sisi penerimaan negara, peningkatan kebutuhan pembiayaan, hingga kewajiban pembayaran bunga utang yang tetap menjadi salah satu komponen terbesar dalam struktur belanja pemerintah pusat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com