Kemenkeu Ajukan Anggaran Rp49,8 Triliun untuk 2027, Ini Fokusnya

Harianjogja.com, JAKARTA— Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Usulan anggaran tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Purbaya mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp49,8 triliun,” ujar Purbaya.

Menurut dia, besaran anggaran yang diajukan relatif sejalan dengan pagu Kemenkeu pada tahun anggaran 2026 setelah dilakukan penyesuaian melalui kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penajaman program dan optimalisasi penggunaan sumber daya di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran berbagai sektor.

“Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana kementerian/lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya di tengah kebutuhan yang semakin meningkat,” katanya.

Berdasarkan rincian fungsi, porsi terbesar anggaran Kemenkeu 2027 akan dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum yang mencapai Rp45,519 triliun.

Sementara itu, fungsi pendidikan memperoleh alokasi sebesar Rp3,996 triliun dan fungsi ekonomi sebesar Rp284,71 miliar.

Anggaran tersebut nantinya disalurkan melalui lima program utama Kementerian Keuangan yang mendukung pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga memaparkan kondisi ekonomi nasional yang dinilai tetap kuat meskipun menghadapi berbagai tantangan global sepanjang 2026.

Pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,61%. Di saat bersamaan, tingkat inflasi tetap berada dalam rentang yang terkendali sehingga mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Dari sisi fiskal, hingga akhir Mei 2026 realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun atau meningkat 19,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4% secara tahunan.

Sementara itu, pembiayaan anggaran telah terealisasi sebesar Rp379,4 triliun. Pemerintah, kata Purbaya, tetap menjaga defisit dan tingkat utang dalam batas aman sembari mengoptimalkan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal.

Tak hanya dari sisi kinerja fiskal, Kemenkeu juga mencatat peningkatan kualitas layanan publik. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan naik dari 4,46 pada 2024 menjadi 4,7 pada 2025 dalam skala lima poin.

Selain itu, Kementerian Keuangan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan bagian anggaran 015.

Purbaya menilai capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi dan fiskal pada 2027.

“Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika pada tahun 2027,” ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara