Ekonom Indef Minta Pemerintah Waspadai Perlambatan Ekonomi, Ini Faktornya

Harianjogja.com, JOGJA—Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov mengatakan Indonesia harus bersiap menghadapi risiko perlambatan ekonomi.

Dia mengatakan selama tiga tahun terakhir indikator pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat. Di semester I 2025 jumlah masyarakat yang terkena PHK adalah 42.385, meningkat 32,2% dari semester I 2024 sebanyak 32.064, dan meningkat 21,5% dari semester I 2023 sebanyak 26.400.

Sementara 10 provinsi dengan PHK tertinggi semester I 2025 mayoritas di Pulau Jawa. Seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, hingga Jawa Timur.

"Populasi besar di wilayah Jawa, risiko kerek kemiskinan di Indonesia. Waspadai juga perlambatan dan penurunan penciptaan tenaga kerja," ucapnya, dalam diskusi publik 'Angka Kemiskinan Turun, Kesejahteraan Naik?' secara hybrid, Selasa (29/7/2025).

BACA JUGA: JPW Desak Transparansi Proses Hukum Kasus Laka Lantas Libatkan TNI Bantul

Menurutnya berdasarkan data International Labour Organization (ILO) pertumbuhan tenaga kerja baru secara global diproyeksikan turun. Di 2025 dari 1,7 persen (setara 60 juta pekerja) menjadi 1,5 persen (setara 53 juta pekerja). Estimasi berkurangnya 7 juta pekerjaan tersebut perlu menjadi perhatian khusus dengan mempertimbangkan kesenjangan lapangan kerja.

Lebih lanjut dia mengatakan tantangan lainnya yang perlu diwaspadai adalah penurunan kelas menengah, dari 21,45 persen di 2019 menjadi 17,13 persen di 2024. Proporsi kelas menengah berisiko menyusut di 2025. "Penciptaan lapangan kerja melambat, PHK meningkat, dan tergerusnya kelas menengah," ujarnya.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Riza A. Pujarama memberikan beberapa rekomendasi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Di antaranya peningkatan akses, infrastruktur, dan kualitas pendidikan. Menurutnya semakin tinggi pendidikan maka potensi upah yang didapatkan semakin tinggi dan pengaruhi posisi dalam pekerjaan.

BACA JUGA: Ini Cara BMKG Lakukan Pemodelan untuk Menetapkan Peringatan Tsunami Gempa Rusia

Lalu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan. Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian. Mempercepat penciptaan lapangan kerja yang berkualitas melalui hilirisasi pada sektor industri manufaktur dan pertanian.

"Dan terakhir program perlindungan sosial yang tepat sasaran dengan target penurunan penerima manfaat," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.