Kinerja Belanja APBN DIY Capai Rp16,66 Triliun hingga Oktober 2025

Harianjogja.com, JOGJA—Kinerja belanja APBN DIY kembali menjadi sorotan setelah realisasinya mencapai Rp16,66 triliun hingga Oktober 2025, dengan sejumlah komponen belanja mengalami kontraksi namun tetap dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIY (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta, mengatakan beberapa belanja mengalami kontraksi, utamanya belanja barang dan belanja modal, termasuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP).

Ia menyebut meski demikian belanja negara dioptimalkan perannya demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung program prioritas pemerintah. Menurutnya, BPP, belanja pegawai, dan belanja bantuan sosial konsisten mendorong realisasi belanja pemerintah pusat.

Agung menjelaskan blokir efisiensi berangsur-angsur direlaksasi, sedangkan termin kontrak untuk belanja modal lebih dari 50% telah dijadwalkan pada semester II. Dia mengatakan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Keistimewaan DIY realisasinya cukup tinggi yakni sebesar Rp1 triliun atau 100% dari pagu.

"Sedangkan, realisasi TKD DIY telah mencapai 86,42% dari pagu hingga akhir Oktober 2025," ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pendapatan negara di DIY sampai Oktober 2025 mencapai Rp8,07 triliun atau 71,24% dari target. Agung menjelaskan capaian ini salah satunya disumbang penerimaan pajak dengan realisasi mencapai Rp5,77 triliun hingga 31 Oktober 2025, dengan PPh, Cukai, dan Bea Masuk sebagai kontributor utama.

Agung menyampaikan jenis perpajakan PPh, Cukai, dan Bea Masuk memiliki kontribusi pada penerimaan perpajakan masing-masing 61,52%, 78,49%, dan 79,18%. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif 10,81% yang dipengaruhi kenaikan pendapatan BLU sebesar 17,09% (year-on-year/yoy) pada kegiatan pendapatan jasa pelayanan rumah sakit dan pendapatan jasa pelayanan pendidikan.

"Hal ini membuktikan APBN hadir di masyarakat sebagai instrumen fiskal yang dikelola secara hati-hati namun tetap ekspansif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global," lanjutnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat ekonomi DIY triwulan III 2025 tumbuh 5,40% secara tahunan atau year-on-year/yoy. Angka ini melambat dibanding pertumbuhan ekonomi DIY triwulan II 2025 sebesar 5,49% yoy.

Secara quarter-to-quarter/qtq, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 tumbuh 0,23%, dan secara cumulative-to-cumulative/ctc pertumbuhan ekonomi DIY 5,34% Januari–September 2025 dibanding periode yang sama tahun lalu.

Plt Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati, mengatakan pertumbuhan ekonomi ini diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada triwulan III sebesar Rp51,97 triliun, dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Rp32,71 triliun.

"Bila dibandingkan tahun sebelumnya triwulan III 2024 di mana ADHK hanya Rp31,03 triliun, berarti pertumbuhan yoy DIY triwulan III mencapai 5,40 persen," ujarnya.

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi DIY tertinggi secara regional Pulau Jawa sebesar 5,40% yoy. Disusul Jawa Tengah 5,37%, Banten 5,29%, Jawa Timur 5,22%, Jawa Barat 5,20%, dan DKI Jakarta 4,96%, menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang tumbuh di bawah 5%.

Dengan capaian tersebut, kinerja belanja APBN DIY menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan nasional maupun global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.