Pendapatan Negara di DIY 2025 Tembus Rp9,56 Triliun, Ini Datanya

Harianjogja.com, JOGJA— Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) mencatat pada tahun 2025 pendapatan negara di DIY sebesar Rp9,56 triliun atau 92,21% dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan catatan Kanwil DJPb DIY, realisasi penerimaan pajak sampai Desember 2025 mencapai Rp5,68 triliun atau sekitar 82,06% dari target penerimaan pajak Rp6,92 triliun. Kinerja Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak di DIY, diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Sementara itu, penerimaan bea dan cukai sebesar Rp848,08 miliar atau 106,61% dari target, didominasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp845,63 miliar atau 106,49% dari total penerimaan bea dan cukai. Penerimaan Pabean sebesar Rp10,90 miliar atau 145,43% dari target dengan kontribusi utama dari Bea Masuk BC 2.5 Gudang Berikat.

Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti, mengatakan, penerimaan PNBP sampai Desember 2025 sebesar Rp3,02 miliar atau 114,32% dari target. Sedangkan kinerja Penerimaan PNBP lainnya melebihi dari target yang telah ditentukan, ditopang oleh pendapatan Biaya Pendidikan.

"Sedangkan pendapatan BLU mencapai 105,12% dari target, didorong oleh realisasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Layanan Kesehatan," ujarnya.

Dia menjelaskan realisasi Belanja Negara di DIY sepanjang tahun 2025 mencapai Rp21,30 triliun atau 96,69% dari pagu anggaran. Menurutnya, terdapat beberapa manfaat langsung dari Belanja Pemerintah Pusat yang bisa dirasakan oleh masyarakat DIY melalui program Bantuan Sosial, Bantuan Pendidikan, dan Subsidi.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah juga telah mengalokasikan dana dalam rangka belanja tematik di DIY yang terdiri atas program Swasembada Pangan, Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan. Dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional, pemerintah telah mengalokasikan dana dari APBN sebagai bentuk dukungan untuk penguatan ekonomi di DIY.

"Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Sekolah Rakyat (SR), SMA Unggul Garuda hingga revitalisasi sekolah.

"Melalui instrumen APBN, dukungan terhadap Program Strategis Nasional menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memperkokoh ekonomi daerah. Langkah ini sekaligus memperkuat ketahanan fiskal guna memitigasi dampak ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi," lanjutnya. (**)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.