Ekspor Pupuk ke Australia Tembus Rp7 Triliun, RI Perkuat Pasar Global

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melepas ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia dengan nilai kerja sama mencapai sekitar Rp7 triliun. Langkah ini menjadi penanda penguatan daya saing industri pupuk nasional sekaligus memperluas pasar ekspor Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan pupuk global.

Ekspor perdana tersebut dilakukan melalui PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama PT Pupuk Kalimantan Timur dari Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur. Pemerintah menilai capaian itu menjadi tonggak penting transformasi industri pupuk nasional dari sebelumnya menghadapi persoalan pasokan menjadi negara dengan surplus produksi pupuk.

"Indonesia mencatat tonggak baru transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia senilai sekitar Rp7 triliun," kata Mentan dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

Amran menyampaikan pelepasan ekspor tersebut juga menandai penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Pada tahap awal, Indonesia mengekspor sebanyak 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar. Volume tersebut menjadi bagian dari komitmen kerja sama ekspor sebesar 250.000 ton yang ditargetkan meningkat hingga 500.000 ton.

“Rencana kita ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,“ ujarnya.

Menurut Amran, keberhasilan ekspor pupuk ke Australia menunjukkan industri pupuk nasional semakin kompetitif dan memiliki peluang besar menembus pasar internasional lainnya. Pemerintah pun mengapresiasi kinerja PT Pupuk Indonesia yang dinilai berhasil memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok pupuk dunia.

“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya,” kata Amran.

Setelah membuka pasar Australia, pemerintah mulai mengarahkan ekspansi ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain, seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh. Permintaan dari berbagai negara disebut terus meningkat seiring penguatan kapasitas produksi pupuk dalam negeri.

“Selain itu Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brasil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” beber Amran.

Mentan menjelaskan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional, mulai dari sektor produksi hingga distribusi kepada petani.

Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi dari sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan itu disebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian.

Selain penambahan volume, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa menambah beban APBN. Kebijakan tersebut disertai tambahan volume pupuk subsidi sebanyak 700 ribu ton agar akses petani terhadap pupuk semakin luas.

“Di saat ada geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulilah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” jelas Mentan.

Pemerintah juga melakukan deregulasi besar-besaran terhadap 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran pupuk kini dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Tak hanya itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk dengan menghapus berbagai komponen yang dinilai tidak efisien, seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, hingga PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menekan biaya produksi pupuk nasional.

Dalam upaya memperkuat industri pupuk nasional, pemerintah juga mendorong revitalisasi besar-besaran melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun. Program tersebut melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi industri dilakukan dengan mengganti pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas produksi baru yang lebih efisien. Pemerintah mencatat efisiensi biaya produksi pada pabrik baru mencapai sekitar 26 persen lebih rendah dibanding fasilitas lama.

Melalui reformasi subsidi dan revitalisasi industri pupuk nasional, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan sekitar Rp14,4 triliun per tahun.

Pada era pemerintahan Presiden Prabowo, sejumlah proyek strategis baru juga mulai dijalankan, di antaranya groundbreaking Pabrik NPK Nitrat di Cikampek pada 23 Desember 2025 serta revamping Pabrik Amoniak PKT-2 Bontang pada 29 Januari 2026.

Selain itu, pemerintah mulai mengembangkan proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang dengan kapasitas mencapai 2,5 juta ton dan investasi sekitar USD1,8 miliar untuk mendukung kebutuhan biodiesel sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri.

Amran menegaskan seluruh pembenahan sektor pupuk tersebut tidak hanya diarahkan memperkuat industri nasional, tetapi juga mendukung swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional di tengah tantangan geopolitik dan krisis pangan global.

“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” kata Amran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara