LPS Siapkan Sistem Data Real Time, Pantau 1.594 Bank Tanpa Jeda

Harianjogja.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersiap melakukan lompatan besar dalam sistem pengawasan perbankan nasional. LPS tengah mengembangkan teknologi core system berbasis data real time untuk meningkatkan akurasi penjaminan simpanan sekaligus mempercepat proses resolusi bank bermasalah.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya memantau sekitar 1.594 bank di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut mencakup berbagai jenis bank, mulai dari bank umum, bank syariah, bank daerah, bank digital, hingga bank perekonomian rakyat (BPR).

Namun, di balik cakupan yang luas itu, LPS masih menghadapi kendala serius berupa keterlambatan data (latency) yang bisa mencapai hingga 30 hari. Kondisi ini membuat proses analisis dan pengambilan keputusan menjadi kurang optimal, terutama dalam situasi krisis perbankan.

“Ke depan kami akan membangun sistem data yang bisa diakses secara real time. Ini akan meningkatkan akurasi dan validasi dalam proses penjaminan dan resolusi bank,” ujar Anggito dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, salah satu sumber utama keterlambatan berasal dari laporan keuangan perbankan—khususnya BPR—yang disampaikan ke LPS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan jeda waktu sekitar satu bulan.

Dampaknya cukup signifikan. Dalam sejumlah kasus, LPS harus menggunakan data cut-off bulan sebelumnya saat melakukan resolusi bank. Perubahan data terbaru pun harus diverifikasi ulang secara manual, yang berpotensi menimbulkan kesalahan.

“Ini yang kemudian memicu gugatan hukum. Saat ini ada sekitar 20 kasus, mayoritas terkait perbedaan data, terutama di BPR,” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, LPS akan mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang terintegrasi dalam sovereign cloud. Teknologi ini diharapkan mampu menjaga keamanan data sekaligus mempercepat proses analisis secara otomatis dan akurat.

Menariknya, sistem ini juga dirancang untuk bisa terintegrasi dengan OJK, sehingga pengawasan perbankan menjadi lebih sinkron dan efisien.

Pada tahap awal, implementasi core system akan difokuskan pada BPR. LPS bahkan berencana menyediakan sistem inti bagi BPR agar dapat terhubung langsung dengan pusat data LPS.

“Kita mulai dari BPR dulu. Nanti sistem mereka akan terhubung langsung dengan LPS, sehingga kita bisa mendapatkan data secara real time tanpa jeda,” kata Anggito.

Langkah ini dinilai sebagai bagian penting dari transformasi digital sektor keuangan nasional. Dengan sistem real time, potensi risiko perbankan dapat dideteksi lebih dini, sekaligus meminimalkan kesalahan data yang selama ini menjadi sumber sengketa hukum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara