Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250, Kelas Menengah Terancam Tertekan

Harianjogja.com, JAKARTA—Kenaikan harga Pertamax hingga lebih dari 30 persen mulai 10 Juni 2026 memunculkan kekhawatiran baru terhadap daya beli masyarakat. Selain berpotensi membebani kelompok kelas menengah, lonjakan harga BBM nonsubsidi itu juga dinilai dapat mendorong perpindahan konsumsi ke Pertalite yang masih memperoleh subsidi pemerintah.

PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Pada saat yang sama, Pertamax Green 95 (RON 95) juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Berbeda dengan BBM nonsubsidi, harga Pertalite tetap bertahan di angka Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menilai keputusan menaikkan harga Pertamax dilakukan secara mendadak dengan besaran kenaikan yang cukup signifikan, yakni sekitar 32 persen.

Menurutnya, dampak kenaikan tersebut tidak hanya dirasakan kelompok berpenghasilan tinggi. Pengguna Pertamax selama ini juga berasal dari kalangan pekerja, guru, pegawai, pengemudi ojek online, hingga kelompok masyarakat kelas menengah yang memilih BBM dengan kualitas lebih baik untuk kendaraannya.

"Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal, atau turun ke Pertalite. Turun ke Pertalite juga berarti memperbanyak jumlah pengguna Pertalite yang selama ini mendapatkan subsidi dari pemerintah," tutur Media dalam keterangannya.

Ia menilai kebijakan mempertahankan harga Pertalite di tengah kenaikan tajam Pertamax berpotensi memicu peningkatan konsumsi BBM subsidi. Jika kondisi tersebut terjadi dalam skala besar, beban subsidi energi yang ditanggung pemerintah juga berisiko meningkat.

Menurut Media, sistem pembatasan melalui QR code memang telah diterapkan. Namun efektivitasnya masih bergantung pada pengawasan di lapangan karena praktik penjualan Pertalite di luar SPBU masih ditemukan di sejumlah daerah.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menambahkan bahwa kenaikan harga Pertamax mencerminkan semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi.

“Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp300 triliun hingga Rp340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," jelas Bhima.

Selain persoalan fiskal, Bhima menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang disebut telah terdepresiasi sekitar 8 persen sejak awal tahun. Kondisi tersebut memberikan tekanan tambahan terhadap biaya impor energi sekaligus meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN.

Ia menegaskan bahwa meskipun harga minyak dunia berada di luar kendali pemerintah, stabilitas kurs rupiah menjadi faktor yang dapat memengaruhi besaran biaya impor bahan bakar. Semakin lemah nilai tukar rupiah, semakin besar pula tekanan terhadap harga energi dalam negeri.

Bhima mengatakan, begitu rupiah semakin melemah ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, biaya impor BBM akan meningkat dan memperberat kebutuhan anggaran untuk kompensasi energi.

"Hasil simulasi sensitivitas perubahan asumsi makro APBN 2026 menjelaskan kaitan kegagalan mengendalikan kurs rupiah menyebabkan belanja negara bertambah Rp91,5 triliun, salah satunya semakin berat biaya kompensasi ke Pertamina," kata Bhima.

Menurut dia, dampak lanjutan dari kenaikan harga Pertamax tidak hanya menyentuh sektor energi. Daya beli kelompok kelas menengah dan masyarakat menuju kelas menengah berpotensi tertekan, sementara jumlah penduduk rentan miskin dapat bertambah.

Bhima juga memperingatkan adanya potensi kenaikan harga pangan, percepatan penyesuaian suku bunga kredit, peningkatan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) pada kuartal III/2026, hingga kemungkinan munculnya gejolak sosial jika tekanan ekonomi terus meningkat.

Biaya Mobilitas Berpotensi Membengkak

Pandangan serupa disampaikan Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Ia menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk aktivitas sehari-hari.

Achmad menuturkan, dengan kenaikan Pertamax sekitar 32 persen, rumah tangga yang mengonsumsi 30 liter BBM per pekan berpotensi menanggung tambahan biaya mobilitas hingga sekitar Rp474.000 per bulan.

Menurutnya, tambahan pengeluaran tersebut cukup signifikan bagi kelompok masyarakat kelas menengah bawah karena nilainya setara dengan biaya listrik rumah tangga, kebutuhan internet keluarga, hingga sebagian pengeluaran pendidikan dan kebutuhan dapur.

Pemerintah mungkin mengatakan Pertamax adalah BBM nonsubsidi, sehingga penggunanya dianggap mampu.

"Cara berpikir seperti ini terlalu kasar. Tidak semua pengguna Pertamax adalah orang kaya. Banyak pemilik motor dan mobil kecil menggunakan Pertamax karena pertimbangan mesin, jarak tempuh, ketersediaan, atau karena ingin menghindari antrean," katanya dalam keterangan resmi.

Achmad menjelaskan banyak pekerja komuter, pegawai swasta, guru, pelaku UMKM, hingga pekerja lapangan yang menggunakan kendaraan pribadi bukan sebagai simbol gaya hidup, melainkan karena keterbatasan akses transportasi umum yang memadai.

Ia menegaskan bahwa BBM merupakan komponen penting dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena itu, kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada biaya mengisi tangki kendaraan, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor lain yang bergantung pada mobilitas dan distribusi barang maupun jasa.

Achmad mengingatkan bahwa biaya logistik, biaya antar barang, biaya perjalanan kerja, biaya distribusi UMKM, dan biaya layanan ikut terdorong.

"Efeknya bisa menyebar ke harga makanan, jasa, dan kebutuhan harian. Kelas menengah lalu menghadapi tekanan ganda: pendapatan tetap, harga naik, dan cicilan berpotensi naik," imbuhnya.

Ia menilai anggapan bahwa kenaikan BBM nonsubsidi tidak berdampak luas karena tidak menyentuh Pertalite merupakan pandangan yang kurang tepat. Dalam praktiknya, perubahan harga Pertamax dapat memengaruhi ekspektasi harga di berbagai sektor ekonomi.

Ketika harga BBM naik signifikan, pelaku usaha, pengemudi, distributor, hingga penyedia jasa cenderung menyesuaikan perhitungan biaya operasional mereka. Dampaknya dapat merembet ke berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari harga makanan, biaya pendidikan, layanan harian, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya yang pada akhirnya menambah tekanan terhadap daya beli kelas menengah.

"Pada titik ini, beban kelas menengah tidak hanya berasal dari pom bensin, tetapi juga dari warung, pasar, sekolah, bengkel, dan layanan harian," tutur Achmad.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.