Arahan Prabowo: Koperasi Ambil Peran di Industri Sawit Nasional

Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong koperasi untuk masuk ke seluruh rantai bisnis industri kelapa sawit, mulai dari pengelolaan perkebunan, pembangunan pabrik pengolahan crude palm oil (CPO), hingga produksi minyak goreng. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat peran koperasi dalam ekonomi nasional.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, implementasi awal kebijakan ini akan dimulai melalui proyek percontohan di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Proyek tersebut ditargetkan mulai berjalan dan diresmikan paling lambat pada awal Agustus 2026.

“Ke depan koperasi tidak hanya mengelola kebun sawit, tetapi juga terlibat dalam pembangunan pabrik pengolahan, produksi CPO, hingga menghasilkan produk turunan seperti minyak goreng,” ujar Ferry dalam konferensi pers, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, selama ini industri sawit cenderung didominasi oleh sektor swasta, mulai dari hulu hingga hilir. Pemerintah ingin mengubah pola tersebut agar koperasi juga memiliki peran strategis dalam rantai nilai industri sawit.

“Selama ini kebun, pengolahan, hingga produk turunannya banyak dikuasai swasta. Sekarang koperasi didorong untuk masuk tidak hanya di kebun, tapi juga di proses produksi hingga produk akhir,” katanya.

Ferry menilai keterlibatan koperasi sangat penting untuk menciptakan sistem tata niaga yang lebih adil, khususnya bagi petani sawit. Ia menyoroti masih adanya ketimpangan, di mana petani sebagai produsen bahan baku justru kesulitan mendapatkan produk turunannya.

“Masih banyak petani sawit yang harus antre minyak goreng. Ini menjadi ironi yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Melalui skema ini, koperasi diharapkan mampu membangun kemandirian, termasuk dengan memiliki fasilitas pengolahan sendiri sehingga tidak lagi bergantung pada pabrik milik pihak lain. Dengan demikian, nilai tambah dari industri sawit bisa dinikmati lebih luas oleh masyarakat, khususnya anggota koperasi.

Selain sawit, pemerintah juga akan memperluas peran koperasi pada komoditas strategis lainnya seperti kedelai, jagung, dan singkong. Langkah ini ditujukan untuk membangun ekosistem pertanian dan perkebunan yang berbasis masyarakat.

Ke depan, produk minyak goreng yang dihasilkan koperasi direncanakan akan dipasarkan melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih. Skema ini diharapkan mampu memperkuat distribusi sekaligus menghadirkan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Dengan strategi tersebut, pemerintah optimistis koperasi dapat menjadi pemain utama dalam rantai industri, sekaligus mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com