Prabowonomics Jadi Sorotan, Ini Arah Kebijakan Ekonomi Prabowo

Harianjogja.com, JAKARTA—Istilah Prabowonomics kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung konsep tersebut dalam pidatonya pada Hari Lahir (Harlah) Ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut Prabowo, Prabowonomics bukanlah gagasan baru, melainkan implementasi dari amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan pembangunan ekonomi nasional.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Harlah PKB di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia juga menerima dukungan politik dari PKB melalui Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Prabowo Sebut Prabowonomics Berpijak pada UUD 1945

Mengawali pidatonya yang berlangsung lebih dari satu jam, Prabowo mengaku terharu atas dukungan yang diberikan PKB terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Ia juga menanggapi atribut bertuliskan Prabowonomics yang dikenakan sejumlah peserta acara.

Menurutnya, konsep tersebut tidak lahir dari pemikiran baru, melainkan merupakan upaya menjalankan amanat konstitusi.

"Gagasan saya [Prabowonomics] tidak ada yang baru. Gagasan saya hanya ingin menegakkan Undang-Undang Dasar kita karena saya yakin Pasal 33 dan Pasal 34 adalah roh perjuangan pendiri bangsa," ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan pemerintah berupaya memastikan kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan mengalir ke luar negeri.

Berbeda dengan Jokowinomics

Munculnya istilah Prabowonomics mengingatkan pada konsep Jokowinomics yang berkembang pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pada era Jokowi, arah pembangunan lebih menitikberatkan pada pembangunan Indonesia-sentris melalui percepatan pembangunan infrastruktur, deregulasi, serta hilirisasi sektor pertambangan guna mendorong pemerataan ekonomi hingga luar Pulau Jawa.

Sementara itu, Prabowonomics menempatkan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hilirisasi industri, serta pencapaian swasembada.

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen menjadi salah satu sasaran utama dalam arah kebijakan tersebut.

Pasal 33 dan Pasal 34 Jadi Landasan

Prabowo menjelaskan kedaulatan negara harus dibangun melalui kemandirian ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat konstitusi.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (20/7/2026), Presiden juga menyinggung pentingnya memahami sejarah imperialisme yang menurutnya berkaitan dengan penguasaan kekayaan suatu bangsa oleh bangsa lain.

"Apa arti imperialisme adalah diambilnya kekayaan sebuah bangsa oleh bangsa lain, dan, masalah inilah yang membuat kita lemah dan tidak berdaya. Sehingga pendiri-pendiri bangsa kita melalui perjuangan berat dan lama di suatu perjuangan fisik itu mereka memiliki filosofi. Dan pancasila ini adalah yang utuh disitu ada pemahaman ekonomi," ujarnya.

Karena itu, ia menilai Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 harus dijalankan secara konsisten.

"Ini jangan dianggap hanya suatu slogan atau suatu retorika yang indah," kata Prabowo.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang produksi yang penting dikuasai negara, serta kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sementara Pasal 34 mengatur tanggung jawab negara terhadap fakir miskin, anak terlantar, sistem jaminan sosial, serta penyediaan layanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.

Prabowonomics Pernah Dipaparkan di Forum WEF Davos

Konsep Prabowonomics juga pernah dipaparkan Prabowo dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos pada 22 Januari 2026.

Di hadapan para kepala negara dan pelaku bisnis global, Prabowo menjelaskan bahwa dunia sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi, meningkatnya ketegangan perdagangan, dan dinamika politik internasional. Meski demikian, ia menyebut Indonesia tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Ekonomi Indonesia tumbuh lebih dari 5% setiap tahun selama dekade terakhir. Dan saya yakin bahwa tahun ini pertumbuhan kita akan lebih tinggi. Inflasi kita tetap sekitar 2%. Defisit pemerintah kita sekarang dijaga di bawah 3% dari PDB kita," kata Prabowo.

Program Prioritas dalam Prabowonomics

Dalam forum tersebut, Prabowo juga memaparkan sejumlah program strategis pemerintah yang menjadi bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional.

Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan mampu menyediakan 82,9 juta porsi makanan setiap hari pada 2026, pengembangan Sekolah Rakyat, renovasi sekolah, pembangunan 83.000 Koperasi Desa Merah Putih, modernisasi desa nelayan, hingga pembentukan Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) dengan dana kelolaan (asset under management/AUM) yang disebut mencapai US$1 triliun.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan penguatan swasembada pangan dan energi. Prabowo menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras pada 2025 dan menargetkan swasembada protein pada 2026.

Di sektor energi, pemerintah telah meluncurkan Program Mandatori Biodiesel B50 pada 9 Juli 2026. Menurut Prabowo, implementasi bahan bakar dengan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak kelapa sawit tersebut diharapkan menghentikan impor solar sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada energi nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.