Mentan: Satgas Pangan Tetapkan 39 Tersangka Kasus Perberasan

Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Satgas Pangan telah menetapkan 39 tersangka dari 38 perkara terkait dugaan penyimpangan di sektor perberasan. Penetapan tersangka tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberantas mafia pangan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan mutu beras di Indonesia.

Amran mengatakan proses hukum terhadap para tersangka kini sedang berjalan. Menurutnya, negara tidak boleh kalah menghadapi praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.

"Publik bertanya mana tersangkanya. Tersangkanya sudah ada dan proses hukumnya sedang berjalan. Negara tidak boleh kalah terhadap praktik-praktik yang merugikan rakyat," katanya di Jakarta, Minggu.

Pengawasan Beras Fortifikasi Diperluas

Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah terus memperluas pengawasan terhadap beras fortifikasi maupun produk beras lainnya sebagai langkah melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan konsumen.

Pengawasan dilakukan bersama Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dengan mengambil sampel produk dari berbagai daerah. Sampel tersebut kemudian diuji untuk memastikan mutu, kandungan gizi, legalitas, hingga kewajaran harga.

Dugaan Kerugian Capai Ratusan Triliun 

Amran mengungkapkan hasil pengawasan pemerintah menunjukkan dugaan penyimpangan pada beras fortifikasi berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat sekitar Rp71 triliun.

Sementara itu, dugaan penyimpangan pada beras premium diperkirakan mencapai sekitar Rp98 triliun berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan pemerintah.

Menurut Amran, langkah pemberantasan mafia pangan merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata niaga pangan sekaligus melindungi hak masyarakat memperoleh pangan yang bermutu dan terjangkau.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah organisasi pemuda dan mahasiswa menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam memberantas mafia pangan.

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah Hanif Caniago mengatakan organisasinya siap mengawal langkah tegas Kementerian Pertanian dalam menangani praktik mafia pangan.

"Kami percaya beliau berani membela kepentingan rakyat, dan kami akan memastikan implementasinya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Hanif.

Anggota Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia, Ida Rahayu, menilai pemberantasan mafia beras fortifikasi perlu dilakukan karena dampaknya dirasakan langsung oleh petani maupun masyarakat.

"Langkah tegas ini memang harus dilakukan pemerintah. Kalau tidak dituntaskan, yang dirugikan bukan hanya konsumen tetapi juga petani. Kami mahasiswa siap bersinergi mendukung langkah pemerintah sekaligus mengawal kebijakan yang berpihak kepada petani dan peternak rakyat," ujar Ida.

Sementara itu, Ketua IKA BEM Universitas Nasional Tommy Suswanto menyatakan pemberantasan mafia pangan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

"Kami memiliki cara pandang yang sama dengan Pak Menteri. Mafia pangan yang merugikan perekonomian bangsa harus diberantas bersama," kata Tommy.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara