Kartu Kredit Indonesia Lengkapi Ekosistem Pembayaran Digital

Harianjogja.com, PURWOKERTO— Kartu Kredit Indonesia (KKI) hadir sebagai salah satu alternatif transaksi untuk melengkapi ekosistem pembayaran digital nasional. Bank Indonesia (BI) menilai instrumen tersebut memberikan fleksibilitas bagi masyarakat yang membutuhkan pembayaran sebelum dana tersedia di rekening.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto Aswin Gantina mengatakan KKI tidak semata-mata berkaitan dengan fasilitas kredit. Menurut dia, instrumen tersebut lebih diarahkan sebagai fasilitas penundaan pembayaran.

"Ini bukan kreditnya, tapi lebih kepada penundaan pembayaran. Jadi, bagaimana fasilitas ini bisa digunakan untuk before payment (sebelum pembayaran)," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.

KKI Beri Fleksibilitas Waktu Pembayaran

Aswin menjelaskan KKI melengkapi sejumlah instrumen pembayaran yang selama ini digunakan masyarakat. Instrumen tersebut antara lain saldo rekening, kartu debit, dompet digital, hingga kartu kredit.

Melalui KKI, pengguna dapat melakukan transaksi terlebih dahulu dan membayarnya kemudian sesuai dengan jatuh tempo.

“Skema tersebut memberikan fleksibilitas ketika kebutuhan pembayaran muncul sebelum dana tersedia di rekening,” katanya.

Gambaran penggunaan KKI tersebut, kata Aswin, dapat terjadi ketika masyarakat memiliki kebutuhan pembayaran pada awal bulan, sementara dana baru tersedia beberapa hari setelahnya.

Selama masih berada dalam batas fasilitas yang tersedia, transaksi dapat dilakukan terlebih dahulu menggunakan KKI.

"Misalnya kalau saya bisa beli dulu sekarang, tapi uangnya baru ada tanggal 15, kemudian jatuh temponya tanggal 20, kan cukup. Saya pakai itu (KKI) dulu," katanya mencontohkan.

BI Ingatkan Penggunaan KKI Tetap Bijak

Meski memberikan fleksibilitas pembayaran, Aswin menegaskan KKI bukan instrumen yang ditujukan untuk mendorong masyarakat berutang ataupun meningkatkan perilaku konsumtif.

Menurut dia, fungsi utama KKI adalah memberikan pilihan fasilitas pembayaran yang memungkinkan pengguna mendahulukan transaksi sebelum melakukan pembayaran pada waktu jatuh tempo.

"Ini hanya fasilitas untuk penundaan pembayaran, sehingga masyarakat bisa menggunakannya sebagai media untuk mendahulukan pembayaran," katanya.

Karena itu, masyarakat tetap perlu menggunakan KKI secara bijak. Pemanfaatannya juga harus disesuaikan dengan kemampuan pembayaran masing-masing pengguna.

Aswin mengatakan proses pengajuan KKI tetap dilakukan melalui penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan fasilitas tersebut tetap mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.

KKI Jadi Bagian Digitalisasi Sistem Pembayaran

Kehadiran KKI juga diharapkan memperluas penggunaan instrumen pembayaran digital di tengah masyarakat. Aswin menyebut ekosistem pembayaran tidak hanya bertumpu pada mobile banking dan dompet digital.

"Kami berharap KKI dapat semakin dikenal masyarakat sebagai salah satu alternatif pembayaran yang melengkapi ekosistem transaksi digital nasional," kata Aswin.

Kartu Kredit Indonesia (KKI) merupakan instrumen pembayaran yang diluncurkan secara serentak pada 17 Agustus 2026.

Peluncuran tersebut menjadi bagian dari strategi digitalisasi sistem pembayaran nasional dalam kerangka Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Kerangka tersebut diarahkan untuk memperkuat efisiensi dan keamanan ekosistem pembayaran digital.

Kehadiran KKI juga berjalan berdampingan dengan sejumlah kebijakan pendukung sistem pembayaran lainnya. Salah satunya adalah perluasan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0 (nol) persen untuk transaksi hingga Rp100.000.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara