GIZ Jerman Dukung PLTS 100 GW Indonesia, Ini Catatannya
Z Jerman siap mendukung program PLTS 100 GW Indonesia, tetapi menilai sistem kelistrikan dan SDM perlu diperkuat.
Tumpukan tabung gas LPG 3 Kg di salah satu pangkalan di Kota Jogja. Anisatul Umah-Harian Jogja.
Harianjogja.com, JAKARTA— Kuota LPG 3 kg bersubsidi pada 2026 berpotensi melampaui target pemerintah. Dewan Energi Nasional (DEN) meminta pengawasan distribusi gas melon diperketat agar penyalurannya tetap tepat sasaran dan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Anggota DEN Saleh Abdurrahman mengatakan pemerintah perlu melibatkan pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Pengawasan di tingkat daerah dinilai penting untuk memastikan penyaluran LPG subsidi berjalan sesuai ketentuan.
Selain pengawasan, pembinaan terhadap pangkalan LPG juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pangkalan menjadi ujung tombak distribusi LPG bersubsidi sehingga kepatuhan terhadap aturan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketepatan sasaran subsidi.
"Termasuk pembinaan yang terus menerus ke pangkalan LPG juga perlu dilakukan karena mereka sebagai ujung tombak penyaluran LPG subsidi," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (30/8/2026).
Konsumsi LPG 3 Kg Terus Meningkat
Saleh menjelaskan kenaikan konsumsi LPG bersubsidi atau public service obligation (PSO) dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya peningkatan permintaan.
Di sisi lain, kesenjangan harga antara LPG PSO dan non-PSO yang semakin lebar juga berpotensi mendorong konsumen beralih dari LPG nonsubsidi ke LPG bersubsidi. Jika kondisi tersebut berlanjut, konsumsi LPG PSO berpotensi terus meningkat.
"Idealnya subsidi energi itu subsidi langsung ke orang. Kalau belum bisa dilakukan berarti lewat skema subsidi tertutup atau dengan data NIK seperti saat ini," kata Saleh.
Menurut dia, skema subsidi yang lebih tepat sasaran diperlukan untuk menekan potensi perpindahan konsumen dari LPG nonsubsidi ke LPG bersubsidi.
Kuota LPG 3 Kg Diproyeksi Melampaui Target
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memproyeksikan kuota LPG 3 kg subsidi berpotensi jebol pada 2026. Konsumsi gas melon diperkirakan melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan kuota LPG 3 kg subsidi pada 2026 ditetapkan sebesar 8 juta ton.
Namun, realisasi penyaluran LPG 3 kg telah mencapai 5,04 juta ton hingga Juli 2026. Angka tersebut setara dengan 63,06% dari kuota yang ditetapkan pemerintah untuk sepanjang tahun.
Proyeksi pemerintah menunjukkan konsumsi LPG 3 kg dapat mencapai 8,67 juta ton hingga akhir 2026. Jika terealisasi, kebutuhan tersebut mencapai 108,46% dari kuota tahun ini.
"Memang kalau kita perhatikan bahwa di tahun 2025 kemarin juga sudah ada penyesuaian untuk prognosa dan untuk tahun 2026 ini memang prognosanya itu sebesar 8,6 juta ton LPG," tutur Laode.
Potensi membengkaknya konsumsi tersebut membuat pengawasan distribusi LPG 3 kg menjadi penting. DEN menilai pengawasan pemerintah bersama pemerintah daerah serta pembinaan pangkalan diperlukan agar subsidi LPG tetap diberikan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Dengan kuota yang dipatok 8 juta ton sementara proyeksi konsumsi mencapai 8,67 juta ton, kebutuhan LPG 3 kg pada 2026 berpotensi melebihi kuota sebesar 670 ribu ton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Z Jerman siap mendukung program PLTS 100 GW Indonesia, tetapi menilai sistem kelistrikan dan SDM perlu diperkuat.
Polres Sukoharjo bakal menyisir gudang untuk mencegah penyalahgunaan setelah penggerebekan kasino ilegal dan penetapan 30 tersangka.
Veda Ega Pratama finis ke-20 di Moto3 Aragon 2026 setelah sempat masuk zona poin. Ia gagal menambah poin dari seri sebelumnya.
Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia menyebut sekitar 7.000 tentara asing dari lebih 70 negara ikut berperang di pihak Ukraina.
Bareskrim Polri menelusuri dugaan TPPO WNI di Jeju yang viral di Instagram. Polri menyebut belum menerima laporan resmi terkait kasus tersebut.
Pengungsi gempa NTT berkurang 4.142 orang menjadi 188.161 orang. BNPB mencatat 111 meninggal dan 95.567 rumah rusak.