Pengalihan Utang Whoosh Masih Difinalisasi, Begini Perkembangan di Kemenkeu

Harianjogja.com, JAKARTA— Rencana pengalihan pengelolaan pembayaran beban utang kereta cepat Whoosh dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih berlanjut meski Purbaya Yudhi Sadewa tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Evita Manthovani mengungkapkan proses pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) ke pemerintah melalui Kemenkeu saat ini memasuki tahap finalisasi. Skema pengalihan tersebut telah ditetapkan dan dibahas secara mendetail.

"Pengalihan saham PT PSBI ke pemerintah melalui Kementerian Keuangan saat ini masih dalam proses finalisasi. Skema telah ditetapkan, telah dibahas secara detail, dan tentunya ini sesuai dengan harapan, yakni tidak melibatkan APBN secara langsung dalam pemenuhan kewajiban [pembayaran cicilan utang] PT PSBI," ungkap Evita dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Rencana Pengambilalihan Saham PSBI

Rencana pengalihan tersebut sebelumnya disampaikan oleh eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Saat masih menjabat, Purbaya menyatakan Kemenkeu akan mengambil alih kepemilikan saham PT PSBI hingga 60%.

PSBI merupakan bagian dari konsorsium BUMN di bawah BPI Danantara. Nantinya, saham tersebut akan diserahkan dan dikelola oleh entitas Special Mission Vehicle (SMV) milik Kemenkeu.

Melalui skema tersebut, pembayaran cicilan utang Whoosh akan dilakukan oleh SMV Kemenkeu. Rencana itu kemudian menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya dari posisi Menteri Keuangan.

Pergantian tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan rencana pengalihan pengelolaan pembayaran utang Whoosh. Namun, Kemenkeu memastikan proses tersebut masih berjalan dan kini berada dalam tahap finalisasi.

Kemenkeu Petakan Kelayakan hingga Kepatuhan Hukum

Evita mengatakan Kemenkeu saat ini melakukan pemetaan berbagai isu untuk memastikan proses pengalihan dapat berjalan secara terencana, tepat sasaran, dan segera dioperasionalkan.

Pemetaan tersebut mencakup sejumlah aspek. Di antaranya analisis kelayakan finansial, proyeksi bisnis, kesiapan operasional, hingga tinjauan kepatuhan hukum.

Kemenkeu juga tengah melakukan uji tuntas atau due diligence terhadap saham PSBI yang akan dialihkan. Selain itu, pemerintah mengevaluasi nilai wajar atas saham tersebut sebagai bagian dari proses pengalihan.

Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan skema yang telah disusun dapat dijalankan dengan memperhatikan aspek finansial, bisnis, operasional, serta ketentuan hukum.

Perpres Disiapkan sebagai Landasan Hukum

Selain proses uji tuntas dan evaluasi nilai wajar, pemerintah juga menyiapkan landasan hukum untuk aksi korporasi dan pengalihan aset negara tersebut.

Kemenkeu secara paralel tengah merampungkan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres). Penyusunan regulasi tersebut menjadi bagian dari tahapan yang berjalan bersamaan dengan proses finalisasi skema pengalihan.

"Secara paralel penyusunan RPerpres juga sedang kami lakukan, dan yang paling penting adalah koordinasi dengan BP BUMN dan BPI Danantara terus dilakukan," kata Evita.

Dengan perkembangan tersebut, rencana pengalihan saham PSBI sekaligus pengelolaan pembayaran cicilan utang Whoosh masih berada dalam proses penyelesaian. Kemenkeu menyatakan skema tersebut diarahkan agar pemenuhan kewajiban PT PSBI tidak melibatkan APBN secara langsung.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com