Inflasi Pangan Meningkat Mencapai 5,03%, BI Soroti Dampak El Nio di Sejumlah Daerah

Harianjogja.com, JAKARTA—Bank Indonesia (BI) mewaspadai dampak fenomena El Niño terhadap inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food. Pada September 2026, inflasi kelompok tersebut mencapai 5,03% secara tahunan atau year on year (YoY), dipengaruhi penurunan produksi di sejumlah daerah sentra akibat gangguan cuaca.

Di tengah tekanan tersebut, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 masih lemah, sekitar 3%, sementara tekanan inflasi global tetap tinggi di kisaran 4,6%. Meski demikian, BI menyatakan inflasi dalam negeri diperkirakan tetap terkendali.

Gubernur BI Destry Damayanti mengungkapkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2026 tercatat mengalami inflasi 3,28% secara tahunan. Angka tersebut meningkat dibandingkan realisasi Agustus 2026 yang sebesar 3,19% YoY.

"Tekanan inflasi ada di volatile food inflation, tapi untuk yang inflasi inti masih cukup terkendali di level 2,84%," katanya dalam paparan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan Oktober 2026, Rabu (21/10/2026).

El Niño Menambah Tekanan Inflasi Pangan

Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Gozali mengatakan inflasi volatile food menjadi komponen yang perlu diwaspadai karena meningkat menjadi 5,03% YoY pada September 2026.

Volatile food merupakan kelompok komoditas pangan yang harganya mudah mengalami perubahan tajam, seperti beras, cabai, dan bawang.

Ricky merinci tekanan inflasi pangan tertinggi terjadi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), serta Kalimantan. Di Sulampua, inflasi volatile food mencapai 8,63%, terutama dipengaruhi cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah, beras, serta ikan cakalang dan tongkol.

Sementara itu, inflasi volatile food di Kalimantan tercatat 7,62%. Komoditas yang berkontribusi terhadap tekanan tersebut antara lain beras, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan sejumlah jenis ikan.

Menurut Ricky, fenomena El Niño yang berlangsung berkepanjangan turut memperbesar risiko kenaikan inflasi pangan di sejumlah wilayah.

"Berdasarkan perhitungan kami di daerah, fenomena El Niño yang berkepanjangan paling besar berdampak pada inflasi volatile food, terutama di Sulampua, Bali Nusra, dan Sumatra," ujar Ricky.

Ia menyebut beras, cabai, dan bawang merah sebagai komoditas yang paling rentan terdampak. Karena itu, dalam jangka pendek, BI berfokus menjaga ketersediaan pasokan ketiga komoditas tersebut di daerah.

BI Dorong Distribusi Pangan dan Operasi Pasar

Untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga, BI mendorong penguatan kerja sama antardaerah serta memfasilitasi distribusi pangan. Langkah lainnya mencakup pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pasar murah.

Upaya tersebut ditujukan untuk mempercepat penyaluran beras, cabai, dan bawang merah dari daerah yang mengalami surplus ke wilayah yang kekurangan pasokan.

Dalam jangka panjang, BI mendorong penguatan sektor hulu melalui penerapan good agricultural practices atau praktik pertanian yang baik. Dukungan lainnya meliputi penyediaan irigasi, teknologi, dan bibit yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca.

BI juga mengembangkan dashboard rantai pasok yang terhubung dengan Neraca Pangan Nasional milik Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sistem tersebut diharapkan membantu pemerintah memantau daerah surplus dan defisit untuk setiap komoditas, ketersediaan stok, biaya distribusi, serta jalur distribusi yang paling efisien.

Ricky menegaskan, BI melalui 46 kantor perwakilan di daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Koordinasi itu dilakukan untuk mendukung berbagai langkah pengendalian harga di daerah.

BI Jaga Inflasi dalam Sasaran 2026–2027

Di sisi kebijakan, BI akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, termasuk upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Langkah tersebut ditujukan agar inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5%±1% pada 2026 hingga 2027.

BI juga memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi bulanan atau month to month (MtM) sepanjang Januari hingga September 2026 mengalami fluktuasi.

Pada Januari 2026, Indonesia mengalami deflasi 0,15%. Pada Februari, inflasi tercatat 0,68%, kemudian turun menjadi 0,41% pada Maret dan 0,13% pada April.

Inflasi kembali meningkat pada Mei dan Juni, masing-masing menjadi 0,28% dan 0,44%. Pada Juli, terjadi deflasi 0,14%, sebelum inflasi kembali tercatat sebesar 0,21% pada Agustus dan meningkat menjadi 0,30% pada September 2026.

Dengan demikian, inflasi bulanan September meningkat 0,09 poin persentase dibandingkan Agustus 2026.

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28%

Secara tahunan, inflasi pada 2026 cenderung lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama pada 2025, berdasarkan data yang disampaikan dalam bahan sumber.

Pada Januari 2026, inflasi tercatat 3,55%, sedangkan Januari 2025 sebesar 0,76%. Pada Maret 2026, inflasi mencapai 3,48%, lebih tinggi dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 1,03%. Adapun April 2026 mencatat inflasi 2,42%, dibandingkan 1,95% pada April 2025.

Tren tersebut juga terlihat pada Mei, Juni, dan Juli 2026, dengan inflasi masing-masing sebesar 3,08%, 3,34%, dan 2,88%. Pada bulan yang sama pada 2025, inflasi tercatat sebesar 1,60%, 1,87%, dan 2,37%.

Pada Agustus 2026, inflasi tahunan mencapai 3,19%, dibandingkan 2,31% pada Agustus 2025. Selanjutnya, inflasi September 2026 tercatat 3,28%, lebih tinggi dibandingkan September 2025 yang sebesar 2,65%.

Selisih inflasi tahunan September 2026 dan September 2025 mencapai 0,63 poin persentase. Perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator tekanan harga yang perlu dicermati, terutama di tengah kenaikan inflasi pangan dan risiko gangguan cuaca akibat El Niño.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com