Kuota Nikel 2027 Dipangkas, Biaya Smelter Diprediksi Melonjak

Harianjogja.com, JAKARTA—Rencana pemerintah memangkas kuota produksi bijih nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027 berpotensi menambah tekanan terhadap industri smelter di dalam negeri. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat memicu kenaikan harga bahan baku, meningkatkan biaya operasional, hingga membuat sejumlah perusahaan mengurangi produksi.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy, mengatakan pembatasan produksi bijih nikel secara teori dapat mengerek harga komoditas tersebut. Namun, kebijakan itu perlu mempertimbangkan kebutuhan industri pengolahan agar tidak menimbulkan persoalan pasokan di sektor hilir.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya mengungkapkan sejumlah fasilitas pemurnian dan peleburan atau smelter nikel milik perusahaan besar berencana memangkas produksi pada 2027. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa kuota produksi bijih nikel dalam RKAB 2027 berpotensi dipangkas cukup signifikan.

Meski demikian, pemerintah belum merinci besaran kuota produksi yang akan ditetapkan untuk 2027. Kementerian ESDM memperkirakan realisasi produksi nikel 2026 berada di kisaran 290 juta hingga 300 juta ton, lebih rendah dibandingkan produksi dalam RKAB 2025 yang mencapai 379 juta ton.

Indonesia Kuasai 65% Pasokan Nikel Dunia

Sudirman menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan nikel global. Pasalnya, Indonesia menguasai sekitar 65% dari total pasokan nikel dunia.

Ia mencontohkan pengalaman pemerintah dalam mengendalikan pasokan batu bara yang dinilai mampu memengaruhi keseimbangan pasar. Strategi pembatasan produksi bijih nikel, menurut dia, secara logis juga dapat diterapkan untuk mendorong kenaikan harga komoditas.

Secara teori, pemangkasan produksi bijih nikel dapat memperketat ketersediaan bahan baku di pasar global sekaligus menekan surplus di bursa logam. Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap dipengaruhi perkembangan pasokan dari negara lain.

Sudirman menjelaskan produksi nikel olahan dunia tidak hanya bergantung pada pasokan bijih dari tambang baru. Pengembangan proyek hidrometalurgi atau high pressure acid leach (HPAL) yang mulai memasuki tahap operasi penuh juga memengaruhi ketersediaan produk olahan nikel.

Dengan demikian, apabila produksi dari negara lain maupun stok cadangan lama masih membanjiri pasar, dampak pembatasan produksi Indonesia terhadap harga global bisa membutuhkan waktu lebih panjang.

"Rencana kebijakan pemangkasan kuota produksi bijih nikel pada tahun 2027 diperkirakan akan membawa dampak berantai bagi sektor smelter domestik," ujar Sudirman kepada Bisnis, Jumat (6/11/2026).

Smelter Berpotensi Berebut Bahan Baku

Sudirman mengatakan pembatasan kuota produksi bijih nikel dapat menciptakan tekanan baru bagi industri pengolahan dalam negeri. Kebutuhan bijih nikel untuk memenuhi operasional smelter domestik diperkirakan masih berada di kisaran 300 juta ton hingga 400 juta ton per tahun, seiring bertambahnya proyek pengolahan dan pemurnian yang beroperasi.

Jika pemerintah menetapkan kuota produksi tambang di bawah kebutuhan tersebut, persaingan ant perusahaan smelter untuk memperoleh bahan baku diperkirakan semakin ketat.

"Jika kuota produksi tambang ditekan di bawah angka tersebut, tentu saja smelter-smelter tersebut akan berebut pasokan," ujarnya.

Persaingan mendapatkan bijih nikel berpotensi mendorong kenaikan harga domestik yang mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM). Bagi perusahaan smelter, kenaikan harga bahan baku akan menambah beban investasi dan biaya operasional atau operating expenditure (OPEX).

"Sehingga cukup wajar jika beberapa perusahaan pemilik smelter akan mulai memangkas juga rencana produksinya guna menekan biaya-biaya operasional yang timbul sebagai akibat turunnya pasokan bahan baku bijih nikel ke smelter mereka," imbuhnya.

Menurut Sudirman, pemerintah perlu memperhitungkan dampak kebijakan tersebut agar pengendalian produksi di sektor hulu tidak justru memberikan tekanan berlebihan terhadap industri hilir yang telah dibangun di dalam negeri.

Perhapi Minta Pemangkasan Kuota Nikel Selektif

Lebih lanjut, Sudirman menyarankan pemerintah menerapkan pemangkasan kuota produksi secara selektif. Penetapan kuota perlu mempertimbangkan karakteristik bijih nikel serta kebutuhan masing-masing teknologi pengolahan.

"Kami menyarankan agar dalam melakukan pemangkasan kuota produksi bijih nikel ini, pemerintah juga tetap harus agak selektif di dalam memutuskan mana yang harus dipangkas dan mana yang masih tetap dibutuhkan," katanya.

Ia menilai pengurangan produksi dapat lebih diarahkan pada bijih nikel jenis saprolit atau berkadar tinggi. Alasannya, jumlah smelter berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF) yang mengolah bijih tersebut dinilai sudah cukup banyak, bahkan kapasitas pengolahannya disebut telah berlebih.

Sebaliknya, pemerintah diminta tidak terlalu menekan produksi bijih nikel jenis limonit atau berkadar rendah. Hal ini karena jumlah smelter HPAL yang mengolah bijih limonit masih relatif terbatas, sementara cadangannya di Indonesia masih cukup melimpah.

Kebutuhan limonit juga diperkirakan tetap strategis seiring upaya pemerintah mengembangkan industri baterai nasional berbasis nikel.

Sudirman menjelaskan produk olahan bijih limonit dari smelter HPAL merupakan salah satu bahan baku yang dibutuhkan dalam rantai pasok industri baterai.

Karena itu, kebijakan pembatasan produksi bijih nikel perlu memperhitungkan keseimbangan antara upaya menjaga harga komoditas di pasar global dan keberlanjutan pasokan bahan baku bagi industri hilir nasional.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com