BSU 2026 Rp900.000, Cek Syarat BPJS dan Batas Gaji

Harianjogja.com, JOGJA—Pekerja yang ingin memperoleh Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 perlu memastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mereka tercatat aktif hingga Agustus 2026. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan ketentuan tersebut sebagai salah satu syarat penerima bantuan senilai total Rp900.000.

Program BSU 2026 diberikan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Aturan yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2026 itu merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan penerima BSU harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026.

Persyaratan lainnya berkaitan dengan besaran upah. Pekerja yang memenuhi kriteria harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan, dengan penyesuaian khusus bagi wilayah yang memiliki upah minimum lebih tinggi.

Kemnaker menetapkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dana tersebut dibayarkan sekaligus sehingga setiap penerima yang memenuhi ketentuan memperoleh total Rp900.000.

Batas Gaji Penerima BSU 2026

Batas upah Rp3,5 juta tidak berlaku secara mutlak untuk seluruh wilayah. Pemerintah memberikan penyesuaian bagi pekerja yang bekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari nominal tersebut.

Dalam kondisi itu, batas maksimal upah penerima BSU mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Dengan demikian, pekerja di wilayah dengan UMK di atas Rp3,5 juta tetap berpeluang memperoleh bantuan sepanjang memenuhi persyaratan lainnya.

Sementara itu, bagi daerah yang tidak menetapkan UMK, pemerintah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan. Mekanisme pembulatannya juga dilakukan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Kemnaker turut mengatur sumber data upah yang digunakan untuk menentukan kelayakan penerima. Besaran upah yang menjadi dasar penilaian bukan sekadar nominal yang disampaikan pekerja ketika mencari informasi bantuan, melainkan upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan.

Komponen upah tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Karena itu, kesesuaian data yang disampaikan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu hal penting dalam proses penentuan penerima BSU.

Pekerja yang merasa memenuhi kriteria perlu memastikan data kepesertaan dan upahnya telah dilaporkan secara benar oleh pemberi kerja. Ketidaksesuaian data dapat memengaruhi proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan.

ASN, TNI, dan Polri Tidak Mendapat BSU

Selain mengatur persyaratan penerima, pemerintah menetapkan kelompok pekerja yang tidak berhak memperoleh BSU 2026. Mereka adalah pekerja yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI aktif, dan anggota Polri aktif.

Adapun pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan. Ketentuan ini perlu dibedakan dari persyaratan utama penerima karena regulasi menyebutnya sebagai kelompok prioritas.

Indah Anggoro Putri menjelaskan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja di tengah kebutuhan mempertahankan stabilitas ekonomi masyarakat.

"Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil," ujar Indah dalam keterangan resmi Kemnaker.

Pemerintah juga menegaskan pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri untuk mendapatkan BSU. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan data dan persyaratan yang telah ditentukan dalam regulasi serta petunjuk teknis program.

Dengan demikian, pekerja perlu memastikan informasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan data upah yang dilaporkan perusahaan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemenuhan kriteria tersebut menjadi bagian dari proses penentuan penerima bantuan.

Penyaluran BSU Dijadwalkan November-Desember 2026

Kemnaker menjadwalkan penyaluran BSU 2026 pada November hingga Desember 2026. Bantuan senilai Rp900.000 akan dibayarkan sekaligus melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Pekerja yang ingin mengetahui informasi mengenai program ini dapat mengakses laman resmi Kemnaker melalui https://bsu.kemnaker.go.id. Situs tersebut menjadi salah satu saluran untuk memperoleh informasi dan memeriksa status penerima dengan menggunakan NIK.

Selain melalui situs resmi, masyarakat dapat menghubungi pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630 untuk memperoleh penjelasan mengenai ketentuan BSU.

Pekerja perlu berhati-hati terhadap informasi yang meminta biaya pendaftaran atau menjanjikan pencairan bantuan dengan imbalan tertentu. Sebab, Kemnaker menegaskan penerima tidak perlu mendaftar secara mandiri untuk mendapatkan BSU 2026.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.