UU Baru Atur Cuti Bersama, Jatah Cuti Tahunan Tak Dipotong

Harianjogja.com, JOGJA—Pekerja swasta mendapat ketentuan baru mengenai hak cuti setelah pemerintah memberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Salah satu perubahan yang langsung berdampak pada pekerja adalah cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak lagi mengurangi jatah cuti tahunan.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 118 ayat (6). Aturan ini menjadi bagian dari pembaruan perlindungan ketenagakerjaan yang juga mencakup cuti melahirkan, cuti pendampingan bagi suami, hingga penggantian hak pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

UU Nomor 27 Tahun 2026 disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Dengan berlakunya aturan tersebut, perusahaan wajib memperhatikan ketentuan baru ketika mengatur hak istirahat dan cuti pekerja.

Pasal 118 ayat (6) menyebutkan, "Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh."

Artinya, apabila perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat, jatah cuti tahunan pekerja tetap utuh. Ketentuan ini perlu diperhatikan terutama menjelang libur nasional dan cuti bersama 2027 karena berpengaruh terhadap perencanaan waktu istirahat pekerja.

Ada Perbedaan Ketentuan dengan SKB Cuti Bersama 2027

Pekerja juga perlu mencermati adanya perbedaan antara UU baru dan ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2027.

Pemerintah sebelumnya menetapkan 18 hari libur nasional dan delapan hari cuti bersama sepanjang 2027. Ketetapan itu tertuang dalam SKB Nomor 1205 Tahun 2026, Nomor 3 Tahun 2026, dan Nomor 2 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 15 September 2026.

Namun, SKB tersebut masih memuat ketentuan bahwa pelaksanaan cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan, atau pekerja sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing perusahaan.

Ketentuan dalam SKB itu ditetapkan sebelum UU Nomor 27 Tahun 2026 berlaku pada 28 Oktober 2026. Karena UU baru mengatur bahwa cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak mengurangi cuti tahunan, pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai penyesuaian pelaksanaan aturan tersebut pada 2027.

Di luar ketentuan cuti bersama, Pasal 118 ayat (5) menetapkan pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus berhak memperoleh cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja.

Pelaksanaan cuti tahunan tersebut tetap diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dengan demikian, pekerja perlu mencermati aturan internal perusahaan sepanjang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan undang-undang.

Cuti Melahirkan Bisa Sampai Enam Bulan

UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur hak cuti bagi pekerja perempuan yang melahirkan. Berdasarkan Pasal 121, pekerja perempuan berhak memperoleh cuti melahirkan paling singkat tiga bulan pertama.

Apabila terdapat kondisi khusus, cuti dapat diperpanjang paling lama tiga bulan berikutnya. Perpanjangan tersebut harus didukung surat keterangan dokter.

Kondisi khusus yang dimaksud meliputi masalah kesehatan, gangguan kesehatan, atau komplikasi yang dialami ibu setelah persalinan maupun keguguran. Ketentuan itu juga mencakup kondisi ketika anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, atau komplikasi.

Hak upah selama cuti melahirkan diatur lebih lanjut dalam Pasal 123. Pekerja perempuan memperoleh upah penuh selama tiga bulan pertama dan bulan keempat apabila mendapatkan perpanjangan cuti.

Sementara itu, pada bulan kelima dan keenam, pekerja berhak menerima 75% dari upah. Dengan ketentuan tersebut, pekerja perempuan yang memenuhi persyaratan kondisi khusus dapat memperoleh cuti melahirkan hingga enam bulan dengan skema pembayaran upah sesuai masa cutinya.

Aturan baru ini juga memberikan hak kepada pekerja laki-laki untuk mendampingi istri saat persalinan. Pasal 124 menetapkan cuti pendampingan selama dua hari dan dapat diberikan paling lama tiga hari berikutnya atau sesuai kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja.

Apabila istri mengalami keguguran, suami juga berhak mendapatkan cuti pendampingan selama dua hari. Ketentuan ini menjadi bagian dari perlindungan bagi pekerja yang membutuhkan waktu untuk mendampingi keluarga dalam kondisi tersebut.

Sisa Cuti Tahunan Tetap Diperhitungkan Saat PHK

Perlindungan hak cuti tidak hanya berlaku selama pekerja masih memiliki hubungan kerja dengan perusahaan. UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur penggantian hak ketika terjadi PHK.

Pasal 232 ayat (4) huruf a menyebutkan uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja mencakup cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Artinya, sisa cuti yang masih menjadi hak pekerja harus diperhitungkan dalam pembayaran uang penggantian hak ketika hubungan kerja berakhir.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pekerja ketika menghadapi PHK. Perusahaan tidak hanya menghitung komponen pesangon dan uang penghargaan masa kerja, tetapi juga wajib memperhitungkan uang penggantian hak sesuai ketentuan dan alasan PHK.

UU ini juga mengatur sanksi pidana bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban memberikan waktu istirahat dan cuti sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (1), ayat (2), atau ayat (5).

Berdasarkan Pasal 282 ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak kategori II. Apabila tindak pidana dilakukan korporasi, Pasal 282 ayat (2) mengatur denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

Peraturan Pelaksanaan Ditunggu hingga 2027

UU Nomor 27 Tahun 2026 juga memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk menyusun aturan pelaksana. Pasal 312 menetapkan seluruh peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak tanggal pengundangan, yakni paling lambat 28 Oktober 2027.

Undang-undang ini sekaligus mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, sejumlah ketentuan dalam klaster ketenagakerjaan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 311.

Dengan berlakunya aturan baru tersebut, perusahaan perlu menyesuaikan penerapan ketentuan ketenagakerjaan, termasuk pengelolaan cuti pekerja. Salah satu hal yang masih perlu mendapat penjelasan pemerintah adalah penyesuaian ketentuan cuti bersama dalam SKB 2027 agar tidak bertentangan dengan hak cuti tahunan yang telah diatur dalam undang-undang baru.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.