Advertisement
EKSPOR KAYU : Terancam Tak Dapat Dilakukan Karena Ini
Advertisement
Ekspor kayu ke Uni Eropa dan Australia wajib menggunakan SVLK. Sementara Indonesia menerbitkan DE yang setara dengan SVLK tersebut, tetapi tidak diakui di dua kawasan tersebut.
Harianjogja.com, JOGJA- Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) mendesak pemerintah untuk menjelaskan kedudukan deklarasi ekspor (DE) sebagai ‘pengganti’ Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) kepada Uni Eropa (UE) dan Australia.
Advertisement
Pasalnya, dokumen DE tidak berlaku di dua Negara tersebut. Akibatnya, pengusaha mebel, furniture dan kerajinan kayu mengalami kerugian hingga miliar rupiah akibat tidak bisa mengekspor produknya. Ketua Umum AMKRI Soenoto berharap, tiga kementerian yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perdagangan memberi klarifikasi dan menyelesaikan masalah tersebut secepatnya.
“Ada belasan kontainer yang saat ini tertahan di pelabuhan karena dokuen DE tidak diakui di UE dan Australia. Kami mendesak Pemerintah
memberi klarisifikasi ke costumer dan pemerintahan di kedua Negara tersebut terkait dokumen DE yang setara dengan SVLK,” tegas Ketua
Umum AMKRI Soenoto di Hotel Hyatt akhir pekan lalu.
Soenoto menegaskan, pihaknya sudah melakukan investigasi ke berbagai daerah mulai Jogja, Solo, Cirebon, Pasuruan dan sejumlah wilayah
lainnya. AMKRI, jelasnya, mendapat banyak keluhan dari pelaku usaha terkait banyaknya kontainer yang tertahan di pelabuhan karena DE tidak
diakui untuk tujuan Eropa dan Australia.
“(Mereka) Tetap meminta SVLK. Pemerintah harus memberi klarifikasi dan penjelasan kepada UE dan Australia kalau DE setara dengan SVLK
dan bisa diberlakukan di negara tersebut,” desaknya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Komisi XI DPR Soroti Dana Kas Daerah Mengendap Rp234 Triliun
Harga Kopi Dunia Melonjak, Kekeringan di Brasil Tekan Pasokan Global
Pertamina Diminta Jadikan SPBU Lebih Nyaman dan Ramah Konsumen
Mendagri dan Menkeu Satu Suara, Dana Daerah Harus Segera Dibelanjakan
Advertisement
Pemerintah Siapkan Regulasi Perkuat Koperasi Masjid
653 Penumpang Dievakuasi Setelah LRT Jabodebek Mengalami Kendala
Meta PHK Ratusan Karyawan Divisi AI
Ekonom UGM Sebut Kebijakan Ketenagakerjaan Tambal Sulam
Ekspor Sektor Ekonomi kreatif Capai Rp215 Triliun di Pertengahan 2025
Advertisement
Konstruksi Diprediksi Masih Jadi Penopang Ekonomi DIY Triwulan III
Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo di Bidang Ekonomi Menurut Indef
Penyaluran Beras SPHP di DIY Mencapai 32,86 Persen per September
Hadir di Forum Tekstil Global, Menperin Harap Indonesia Diuntungkan
Ekonom Wanti-wanti Risiko Gagal Bayar Kopdes
Advertisement
Petani Seret Modal Produksi Anjlok, 9 Industri Kakao Nasional Tutup
Berita Pilihan
Advertisement
Akbar dan Sefina Dinobatkan Sebagai Dimas Diajeng DIY 2025
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Penyaluran Beras SPHP di DIY Mencapai 32,86 Persen per September
- Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo di Bidang Ekonomi Menurut Indef
- Konstruksi Diprediksi Masih Jadi Penopang Ekonomi DIY Triwulan III
- Ekspor Sektor Ekonomi kreatif Capai Rp215 Triliun di Pertengahan 2025
- Ekonom UGM Sebut Kebijakan Ketenagakerjaan Tambal Sulam
- Meta PHK Ratusan Karyawan Divisi AI
- 653 Penumpang Dievakuasi Setelah LRT Jabodebek Mengalami Kendala
Advertisement
Advertisement
