OTORITAS JASA KEUANGAN : Pemegang Polis PT AJ BAJ Diminta Segera Daftarkan Tagihan

Kusnul Isti Qomah

Sabtu, 25 Juni 2016 - 00:20 WIB

Mediani Dyah Natalia

OTORITAS JASA KEUANGAN : Pemegang Polis PT AJ BAJ Diminta Segera Daftarkan Tagihan

Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja - Dok)

Otoritas jasa keuangan menyatakan PT AJ BAJ bangkrut.

Harianjogja.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta para pemegang polis Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (PT AJ BAJ) yang telah dipailitkan oleh Mahkamah Agung untuk segera mendaftarkan tagihan terhadap asuransi tersebut kepada kurator yang sudah ditunjuk.

Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan OJK Ahmad Nasrullah mengatakan, MA telah menunjuk Raymond Bondgard Pardede sebagai kurator dari proses pemailitan PT Bumi Asih Jaya ini. Kurator juga sudah mengundang para kreditor yaitu para pemegang polis PT AJ BAJ untuk hadir dalam rapat kreditor pertama pada 19 Juli 2016 pukul 10.00 WIB. Rapat kreditor akan digelar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya No 24, 26, 28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Batas akhir pengajuan tagihan pada 30 Agustus 2016 pukul 16.00 WIB bertempat di Belleza Permata Hijau, Gapura Prima Office Tower 6th, Jl Letjend Soepeno No 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan. Sementara itu, rapat pencocokan (verifikasi) tagihan pajak dan tagihan para kreditor pada 13 September 2016 pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 memutuskan pencabutan izin usaha di bidang usaha asuransi jiwa atas nama PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Berdasarkan keputusan pencabutan izin usaha tersebut, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya seharusnya melaksanakan penyelesaian kewajiban kepada seluruh pemegang polis. Namun, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya belum melaksanakan keputusan tersebut sehingga OJK mengajukan gugatan pailit kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

“OJK kemudian mengajukan permohonan kasasi pada 10 Juni 2015. Kedua belah pihak tersebut telah melewati sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [PKPU] di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,” ungkap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News