Impor Makanan Olahan Membeludak

Impor Makanan Olahan Membeludak
26 November 2018 15:10 WIB Annisa S. Rini Ekbis Share :

Harianjogja.com, JAKARTA — Pabrikan makanan olahan dalam negeri dituntut untuk bisa meningkatkan daya saing sehingga bisa berkompetisi dengan produk impor yang hingga Oktober 2018, masih menunjukkan kenaikan.n

Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa impor berbagai makanan olahan, olahan dari buah-buahan/sayuran, daging dan ikan olahan, serta olahan dari tepung masing-masing tumbuh sebesar 27,59%, 10,07%, 21,21%, dan 16,88% secara tahunan pada periode Januari—Oktober 2018.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan mencatat impor makanan dan minuman olahan untuk rumah tangga selama Januari—September 2018 tumbuh 59,65% secara tahunan menjadi US$3,22 miliar.

Adhi S. Lukman, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), mengatakan impor pangan olahan yang naik harus menjadi perhatian bersama, baik pengusaha maupun pemerintah.

Kendati demikian, dia berpendapat impor di sektor makanan dan minuman olahan memang tidak bisa dihindari dalam periode global value chain saat ini sehingga produsen dalam negeri harus berbenah diri agar tetap kompetitif.

“Yang perlu dipikirkan oleh pengusaha antara lain bagaimana melakukan inovasi lebih cepat dan membaca kebutuhan serta selera konsumen,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Pabrikan juga harus mampu mengemas produknya dengan baik sehingga lebih menarik konsumen serta memperluas pasar agar ketersediaan lebih merata. Sementara itu, agar harga bisa lebih terjangkau, pengusaha harus mencari alternatif bahan baku dan melakukan efisiensi.

Efisiensi yang dilakukan a.l. otomatisasi dan pemangkasan rantai logistik. Dia menjelaskan, banyak pelaku industri mamin memotong rantai distribusi dengan menyalurkan produk dari pabrik langsung ke pasar ritel, tidak melalui distributor ataupun pasar grosir.

“Pengusaha mamin juga dapat melakukan efisiensi di sisi energi dengan mengganti sumber energi yang lebih murah.”

Dukungan

Adhi menambahkan, industri mamin memerlukan dukungan pemerintah agar mampu berkembang dan bersaing dengan produk impor. “Aturan yang membebani dan menghambat harus dievaluasi. Yang penting, keseimbangan antara kepentingan keamanan konsumen, kepentingan petani untuk bahan baku, dan daya saing industri,” jelasnya.

Pemerintah juga diharapkan memberi kepastian berusaha serta tidak mengeluarkan aturan yang tidak pasti dan sulit diimplementasikan. Menurutnya, setiap aturan strategis harus melalui regulatory impact assesment terlebih dahulu dengan melibatkan pemangku kepentingan.

“Dengan demikian, tidak akan terjadi tarik ulur peraturan,” imbuhnya.

Dari sisi bahan baku, pemerintah harus menjamin sesuai UU Perindustrian. Selama bahan baku tidak tersedia di dalam negeri, impor diperbolehkan karena global value chain menuntut hal ini.

Hal paling penting, lanjutnya, adalah bagaimana nilai tambah bisa dinikmati di dalam negeri dan menyerap lapangan kerja lebih banyak.

“Untuk mendukung kecepatan inovasi produk baru, maka pemerintah perlu menyediakan SDM dan infrastruktur yang memadai dalam melayani kecepatan pendaftaran produk baru,” kata Adhi.

Adapun, industri makanan dan minuman telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu industri prioritas, terutama dalam penerapan industri 4.0, bersama empat sektor lainnya, yaitu tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronika. Pada kuartal III tahun ini, industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 8,10%.

Plt Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, peta jalan industri 4.0 yang telah dirilis oleh pemerintah akan membuat industri makanan dan minuman nasional mampu menjadi pemimpin di pasar makanan kemasan sederhana hingga medium di tingkat Asean pada 2025.

“Indonesia diproyeksi masuk dalam jajaran lima besar negara eksportir untuk industri makanan dan minuman di tingkat global pada 2030,” katanya.

Sigit optimistis bahwa implementasi industri 4.0 mampu meningkatkan ekspor produk makanan dan minuman olahan nasional hingga empat kali lipat, dari target tahun ini sebesar US$12,65 miliar akan menjadi US$50 miliar pada 2025.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia