Komunikasi Jadi Kunci Pengendalian Inflasi

Harianjogja.com, JOGJA—Guna menjawab tantangan pengendalian inflasi DIY 2019, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY menerapkan strategi 4K yang merupakan roadmap pengendalian inflasi 2019-2021. Salah satu aspek yang disoroti adalah komunikasi efektif.

Wakil Ketua TPID DIY yang juga merupakan Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) DIY Budi Hanoto mengataka strategi 4K tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Keterjangkauan harga dicapai dengan program stabilisasi harga dan mengelola permintaan. Ketersediaan pasokan dicapai dengan memperkuat produksi dan memperkuat kelembagaan. Kelancaran distribusi dicapai dengan kerja sama antardaerah dan memperkuat infrastruktur. Komunikasi efektif dicapai dengan program kualitas data dan koordinasi pusat-daerah.

Salah satu upaya Bank Indonesia untuk menciptakan komunikasi efektif yakni dengan meluncurkan buku Kumpulan Materi Ceramah Pengendalian Inflasi. Buku ini hasil kerja sama Kpw BI DIY, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY, dan Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Cabang Yogyakarta. "Langkah kedua TPID DIY adalah pemberdayaan TPID DIY [quick wins]," ujar dia di sela-sela peluncuran buku Kumpulan Materi Ceramah Pengendalian Inflasi di Hotel Grand Inna Malioboro, Jogja, Kamis (28/2).

Hal itu dilakukan dengan hilirisasi barang kebutuhan pokok strategis. Kebutuhan pasar induk diperlukan untuk memperlancar lalu lintas komoditas dalam memenuhi surplus-defisit antardaerah. Quick wins lainnya yakni pembentukan BUMD pangan karena peran BUMD pangan penting untuk meningkatkan posisi tawar DIY dalam perdagangan antardaerah.

"Langkah lainnya dengan pemberdayaan TPID DIY. Kami ingin meningkatkan kemampuan anggaran TPID untuk meningkatkan program strategis TPID dalam menjaga stabilitas inflasi. Kemudian langkah lainnya yakni intensitas penggunaan teknologi. Digitalisasi dan elekronifikasi dapat memotong rantai pasokan serta memperluas jangkauan pasar," kata dia.

Budi menjelaskan inflasi Januari 2019 secara month to month indeks harga konsumen (inflasi) sebesar 0,42%, sedangkan year on year 2,53% yang lebih baik dari nasional yang sebesar 2,82% (yoy).

Ia menyebutkan inflasi DIY cenderung melandai dalam beberapa tahun terakhir. Untuk Implikasinya ke perkonomian, permintaan masyarakat dapat dipenuhi oleh suplai, daya beli masyarakat terjaga. Produsen dapat mengoptimalkan produksi dan distribusi. Selain itu, juga mendorong iklim investasi.

Pengendalian Inflasi

Namun, upaya mengendalikan inflasi DIY juga menghadapi tantangan. Inflasi 2019 diperkirakan masih berada pada sasarannya, dengan potensi lebih tinggi dibandingkan pencapaian 2018. Untuk tantangan berdasarkan kelompok, inflasi inti dipicu oleh agenda pileg dan pilpres yang berpotensi mendorong harga komoditas yang digunakan untuk kampanye. Kemudian, peningkatan harga bahan bangunan, sejalan dengan tumbuhnya konstruksi dan investasi.

Pada kelompok inflasi administered price, inflasi dapat dipicu oleh gejolak tarif angkutan udara akibat tekanan harga bahan bakar avtur. Harga minyak mentah dunia masih berfluktuasi dan potensi kenaikan harga emas global akibat tensi geopolitik yang meningkat. "Untuk inflasi volatile food, kerusakan lahan pertanian akibat faktor iklim relatif rendah sehingga bisa menahan inflasi. Kemudian, impor untuk menjaga stok dinilai cukup," kata dia.

Tantangan lain adalah tahun politik. Pesta demokrasi lima tahunan berpotensi meningkatkan demand. Perubahan kebijakan diperkirakan berpengaruh pada perkembangan inflasi. Agenda pileg dan pilpres mendorong konsumsi, utamanya pada komoditas yang dibutuhkan untuk kampanye. Kebijakan pemerintahan terpilih untuk reformasi BBM dalam jangka pendek menimbulkan gejolak inflasi.

Perubahan struktur ekonomi juga menjadi tantangan. Peningkatan investasi di sektor bangunan mendorong peningkatan permintaan komoditas konstruksi. Tingginya kebutuhan komoditas konstruksi untuk proyek strategis seperti New Yogyakarta International Airport (NYIA), Jalur Jalan Lingkar Selatan (JJLS) dan lainnya mendorong inflasi komoditas konstruksi.

Kemudian ada tantangan kelembagaan. Setiap instansi dalam TPID perlu mempertajam program, yang dapat memberikan hasil lebih optimal misalnya dengan akurasi data, kecepatan respons, pemberdayaan institusi, dan pemanfaatan teknologi.

Ketua Umum MUI DIY KH M Thoha Abdurrahman mengungkapkan MUI sangat mengapresiasi buku materi dakwah dalam bidang ekonomi. "Hal ini bukan sekadar untuk mempererat kerja sama antara ulama dan umara, tetapi juga untuk mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan nyata," kata dia.

Dewan Pakar ISEI Cabang Yogyakarta Prof Edy Suwandi Hamid juga mengapresiasi peluncuran buku ini. Ia mengatakan buku panduan pengendalian inflasi bagi mubalig diharapkan membantu untuk memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat melalui sisi keagamaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News