Waspadai Inflasi Musiman

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah dinilai perlu melakukan langkah yang tepat untuk menangani inflasi musiman yang biasanya terjadi saat Lebaran. Momen berulang tiap tahun ini seharusnya bisa diatasi.

Dewan Pakar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY Prof Edy Suandi Hamid mengungkapkan inflasi dipengaruhi dua sisi yakni sisi permintaan dan sisi persediaan. Ia mengakui pada tahun 60-an hingga 80-an, inflasi menjadi momok. Namun, saat ini kondisi inflasi rendah lantaran sisi suplai memadai, infrastruktur semakin baik, produksi makin banyak, dan impor bisa cepat masuk.

"Sisi permintaan juga diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dua-duanya [permintaan dan persediaan] harus dikendalikan," ujar dia di Grand Inna Malioboro, Jogja, Kamis (28/2).

Edy juga menyoroti adanya inflasi yang sifatnya musiman yang terjadi setiap tahun terjadi. Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa mendeteksi dan mengantisipasinya. Komunikasi kepada masyarakat agar tidak terlalu banyak belanja juga bisa dilakukan misalnya melalui dakwah. Selain itu, permintaan yang selalu meningkat saat puasa bisa diantisipasi dengan persediaan yang mencukupi.

"Sisi suplai bisa dideteksi misalnya ketika kebutuhan meningkat, di DIY ini butuh berapa. Kalau daging yang meningkat, datangkan sapi dari daerah lain. Cabai juga begitu. Kadang-kadang daerah-daerah dan pemerintah kurang siap. Sebetulnya bisa diatasi dari sisi demand dan supply," kata dia.

Namun, Edy mengingatkan ada juga pihak yang sengaja memainkan harga dan menyimpan stoknya. Stok tersebut baru dikeluarkan saat harga sudah tinggi. Pemerintah diharapkan bisa mengatasi hal tersebut.

Kepala Perum Bulog Divre DIY Rini Andrida mengatakan Bulog akan selalu aktif dalam menjaga inflasi DIY. Langkah itu dilakukan dengan stok yang cukup dan penyaluran beras yang rutin ke masyarakat melalui program komersial dan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).

"Terkait dengan ketersediaan bulan Ramadan dan Lebaran kami sudah koordinasi kira-kira tahun lalu kebutuhan di DIY ini berapa. Kita petakan sehingga kita tahu kira-kira masih butuh pasokan apa lagi," katanya.

Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Tri Saktiyana mengatakan keberhasilan pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri melainkan melalui kerja bersama. Peran masyarakat juga diperlukan. "Oleh karena itu kami akan memperkuat simpul koordinasi sehingga bisa mengendalikan inflasi di DIY," kata dia.

Februari Deflasi

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY JB Priyono mengatakan pada Februari 2019, Jogja mengalami mengalami deflasi sebesar 0,08%. Deflasi ini yang disebabkan turunnya indeks harga konsumen kelompok bahan makanan yang turun 0,86%; dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan turun 0,55%. Sementara, kelompok makanan jadi naik 0,36%; kelompok perumahan naik 0,31%; kelompok sandang naik 0,16%; kelompok kesehatan naik 0,28%; dan kelompok pendidikan naik 0,07%.

Dari 82 kota yang dihitung angka inflasinya, 13 kota IHK mengalami inflasi dan 69 kota IHK mengalami deflasi, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar 2,98% diikuti oleh Pontianak sebesar 0,53%, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Kendari sebesar 0,03%, diikuti oleh Kota Tanjung Pinang dan Kota Tangerang masing-masing sebesar 0,04 persen.

"Deflasi terbesar terjadi Kota Merauke mencapai 2,11 persen, diikuti  oleh Kota Tanjung Pandan sebesar 0,82 persen, sedangkan deflasi terkecil terjadi di Kota Serang sebesar 0,02 persen," ujar dia.

Situasi ini mengakibatkan laju inflasi kalender (Februari 2019 terhadap Desember 2018) sebesar 0,34% dan laju inflasi year on year (Februari 2019 terhadap Februari 2018) sebesar 2,50%.

Penurunan Tekanan Inflasi

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) DIY Budi Hanoto mengatakan pada Februari 2019 perkembangan harga di DIY mencatatkan deflasi sebesar -0,08% (month to month/mtm) atau 2,53% (year on year/yoy). Secara tren, Februari identik dengan penurunan tekanan inflasi. Dengan realisasi tersebut laju inflasi tahun kalender 2019 tercatat sebesar 0,34% (year to date/ytd), yang menjadi level terbaik sejak tahun 2015.

"Pencapaian kali ini juga sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi DIY pada Februari dalam tiga tahun terakhir sebesar 0,07 persen [mtm]," ujar dia.

Ia mengatakan bila melihat komponen inflasi, tekanan inflasi inti tercatat sebesar 0,23% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya. Inflasi inti pada Februari 2019 dipengaruhi oleh komoditas konstruksi, yang memicu peningkatan tarif komoditas pasir dan kayu balok. Sementara itu peningkatan UMP di awal tahun mulai menunjukkan dampaknya pada peningkatan upah pembantu rumah tangga.

Komponen administered price mengalami deflasi sebesar -0,42% (mtm) atau menurun dibanding bulan sebelumnya. Pasca-berakhirnya liburan Natal dan Tahun Baru, permintaan terhadap angkutan udara mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan tarif angkutan udara cenderung menurun. Sementara itu, Pertamina telah menurunkan harga jual bahan bakar minyak per 10 Februari 2019 sehingga menjadi salah satu faktor pendorong deflasi.

Komponen volatile food kembali mengalami penurunan tekanan menjadi deflasi sebesar -0,89% (mtm). Deflasi tersebut dipengaruhi oleh mulai stabilnya pasokan telur ayam ras dan daging ayam ras, sehingga harga komoditas tersebut kembali menurun. Panen raya padi yang diproyeksi akan terjadi sejak akhir triwulan I 2019 diperkirakan akan semakin menjaga pasokan dan harga komoditas pangan menjadi stabil.

Pada 2019, Bank Indonesia bersama TPID berkomitmen untuk terus memantau perkembangan harga dan kecukupan stok pangan. Peningkatan sinergi dan koordinasi antar lembaga di TPID DIY menjadi penting dan kerja sama antar daerah akan terus dikembangkan lagi. Dengan demikian diharapkan stabilisasi harga di daerah dapat terus terjaga dan sasaran inflasi 2019 sebesar 3,5%±1% (yoy) dapat tercapai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News