Kemenhub Berharap Pengadaan Kendaraan Listrik Dipercepat

Kemenhub Berharap Pengadaan Kendaraan Listrik Dipercepat Penumpang turun dari bus listrik usai mengikuti uji coba di halaman Balai Kota, Jakarta, Senin (29/4/2019). Pemprov DKI Jakarta bersama PT TransJakarta dan PT Bakrie & Brother Tbk menyelenggarakan uji coba bus listrik yang bertujuan untuk memastikan penggunaan kendaraan listrik sebagai alat transportasi umum di Jakarta. - ANTARA
19 September 2019 17:27 WIB Rinaldi Mohammad Azka Ekbis Share :

Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berharap pengadaan kendaraan berbahan bakar listrik (KBL) segera dipercepat untuk mengurangi polusi dan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyatakan bahwa dampak emisi gas rumah kaca salah satunya muncul karena kendaraan yang berbahan bakar fosil.

Menurutnya, program kendaraan listrik adalah salah satu contoh program transportasi berkelanjutan yang dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.

Kebijakan kendaraan listrik yang diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) No.55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan tersebut menjadi salah andalan hilangan masalah GRK.

“Yang terpenting bagi kita adalah menyampaikan pesan pada masyarakat bahwa kendaraan bermotor yang kita pakai sekarang ini, cepat atau lambat kualitas bahan bakar kita nantinya harus menyesuaikan Euro 4 sesuai dengan alat pengujian yang kita punya nanti sudah berstandar Euro 4," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/19/2019).

Menurutnya, perlu dipikirkan cara meninggalkan bahan bakar yang menggunakan fosil lantaran kualitas udara yang semakin buruk.

Kemenhub, katanya, pada 2021 akan mulai menggunakan bus bertenaga listrik untuk skema beli layanan, pengembangan dari skema yang rencananya diujicobakan pada 5 kota besar pada 2020.

“Dalam konsep pembangunan berkelanjutan ditekankan tujuan pembangunan tidak semata-mata meningkatkan ekonomi tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan sosial budaya dan kualitas lingkungan," katanya.

Salah satu isu lingkungan adalah terjadinya pemanasan global yang merupakan implikasi dari produksi gas rumah kaca.

Budi mengatakan perlu ada sistem transportasi yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat.

“Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2012, sektor transportasi mengonsumsi sekitar 20% dari total konsumsi energi nasional,” katanya.

Menurutnya, perlu langkah-langkah nyata untuk menciptakan transportasi yang berkelanjutan.

Sumber : Bisnis.com