Advertisement
Kemenhub Berharap Pengadaan Kendaraan Listrik Dipercepat

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berharap pengadaan kendaraan berbahan bakar listrik (KBL) segera dipercepat untuk mengurangi polusi dan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyatakan bahwa dampak emisi gas rumah kaca salah satunya muncul karena kendaraan yang berbahan bakar fosil.
Advertisement
Menurutnya, program kendaraan listrik adalah salah satu contoh program transportasi berkelanjutan yang dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.
Kebijakan kendaraan listrik yang diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) No.55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan tersebut menjadi salah andalan hilangan masalah GRK.
“Yang terpenting bagi kita adalah menyampaikan pesan pada masyarakat bahwa kendaraan bermotor yang kita pakai sekarang ini, cepat atau lambat kualitas bahan bakar kita nantinya harus menyesuaikan Euro 4 sesuai dengan alat pengujian yang kita punya nanti sudah berstandar Euro 4," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/19/2019).
Menurutnya, perlu dipikirkan cara meninggalkan bahan bakar yang menggunakan fosil lantaran kualitas udara yang semakin buruk.
Kemenhub, katanya, pada 2021 akan mulai menggunakan bus bertenaga listrik untuk skema beli layanan, pengembangan dari skema yang rencananya diujicobakan pada 5 kota besar pada 2020.
“Dalam konsep pembangunan berkelanjutan ditekankan tujuan pembangunan tidak semata-mata meningkatkan ekonomi tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan sosial budaya dan kualitas lingkungan," katanya.
Salah satu isu lingkungan adalah terjadinya pemanasan global yang merupakan implikasi dari produksi gas rumah kaca.
Budi mengatakan perlu ada sistem transportasi yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat.
“Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2012, sektor transportasi mengonsumsi sekitar 20% dari total konsumsi energi nasional,” katanya.
Menurutnya, perlu langkah-langkah nyata untuk menciptakan transportasi yang berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
- Menteri PKP Pastikan Aturan Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
Advertisement

Jadwal KRL Jogja Solo Terbaru, Naik dari Stasiun Tugu Turun di Palur, Minggu 6 Juli 2025
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Dukung Prambanan Jazz 2025, Daop 6 Yogyakarta Hadirkan Diskon Tiket 20 Persen, Begini Cara Mendapatkannya
- Begini Cara BEI DIY Agar Investor Baru Tidak FOMO
- Waspada Penipuan Mengatasnamakan PT TASPEN Persero
- Promo Holiday Spesial Juli di Kotta GO Yogyakarta: Liburan Nyaman dan Menyenangkan
- PT KAI Daop 6 Yogyakarta Tidak Akan Menoleransi Aksi Pelemparan Kereta Api
- Kementerian ESDM Umumkan Harga Bioetanol Juli Rp10.832 per Liter
- Selalu Tepat Waktu Melayani Penerbangan Haji 2025, Lion Air Dapat Pujian dari Menteri Agama
Advertisement
Advertisement