Percepatan Keuangan Inklusif Diperlukan

Harianjogja.com, JOGJA—Percepatan keuangan inklusif diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan terus kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi. Salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan serta kemiskinan.

“Keuangan inklusif adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Iskandar Simorangkir saat memberikan sambutan di acara peluncuran hasil survei nasional Inklusi Keuangan Indonesia 2018, Kamis (14/11), di Jakarta.

Selang tiga tahun ditetapkannya Strategi Nasional Keuangan Inklusif melalui Perpres No. 82/2016, telah dilaksanakan Survei Nasional Keuangan Inklusif pada akhir 2018 hingga awal 2019 yang mengukur pencapaian target utama. Dalam pelaksanaan survei, Satuan Tugas Survei dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menyurvei financial inclusion insights dengan representasi nasional untuk mengukur akses masyarakat kepada layanan keuangan formal di Indonesia. Inklusi keuangan di Indonesia diukur melalui akses berupa penggunaan layanan keuangan formal dan kepemilikan akun.

Satuan Tugas Survei beranggotakan para perwakilan dari Kemenko Perekonomian,  Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Bappenas.

“Sebanyak 70,3 persen orang dewasa pernah menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan formal dan 55,7% orang dewasa memiliki akun,” kata Iskandar dalam rilis yang diterima, Sabtu (16/11).

Lebih banyak orang dewasa yang menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal daripada yang memiliki akun terdaftar dengan nama mereka sendiri. Tren inklusi keuangan menunjukkan kepemilikan akun meningkat lebih dari 20% dibandingkan dengan 2016. Diperkirakan sekitar 38 juta orang dewasa telah menjadi pemilik akun baru, sebagian besar dari mereka menerima bantuan pemerintah melalui transfer digital. Berdasarkan wilayah, kepemilikan akun lebih umum di wilayah perkotaan, tetapi tumbuh lebih cepat di perdesaan. Program bantuan pemerintah yang menargetkan daerah perdesaan dan perkotaan secara merata berkontribusi terhadap peningkatan kepemilikan akun.

Bantuan Sosial

Hal ini seiring dengan capaian realisasi program kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif guna mendorong kepemilikan akun tabungan melalui penerapan kebijakan non-tunai dimana bantuan pemerintah diberikan melalui akun, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Pemerintah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) melalui program Agen Laku Pandai dan LKD. Agen Laku Pandai dan LKD ini adalah salah satu upaya bersama dalam menjawab tantangan dalam penyediaan titik–titik akses keuangan yang lebih dekat di masyarakat. Saat ini, sudah terdapat lebih dari satu juta agen di tengah masyarakat.

Selain itu, jaringan agen teknologi finansial (tekfin) menjadi jaringan agen alternatif guna mengakselerasi inklusi keuangan. AFTECH melansir bahwa terdapat sekitar lima juta jaringan agen tekfin sebagai komplemen dari 1,3 juta jaringan agen keuangan saat ini. Value proposition dari pemanfaatan agen tekfin perlu dioptimalkan.

Pemerintah juga menunjukkan komitmennya di sektor jasa dan keuangan dalam meningkatkan akses kepada pembiayaan melalui penyaluran kredit usaha rakyat yang telah mencapai Rp449,77 triliun kepada lebih dari 18 juta penerima sejak tahun 2015.