Hadapi Efek Bencana Alam untuk Industri Pariwisata, Ini Antisipasi dari Kemenparekraf

Hadapi Efek Bencana Alam untuk Industri Pariwisata, Ini Antisipasi dari KemenparekrafIlustrasi. - Solopos/Nicolous Irawan
03 Januari 2020 10:57 WIB Rezha Hadyan Ekbis Share :

Harianjogja.com, JAKARTA–Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) siap menghadapi segala risiko yang terjadi akibat dari bencana alam yang berpotensi mengganggu aktivitas pariwisata di berbagai destinasi wisata di Tanah Air pada 2020. Termasuk untuk 10 destinasi wisata prioritas. 

Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenparekraf Guntur Sakti menyebut sudah mendapatkan informasi mengenai potensi bencana yang terjadi di destinasi wisata, tak terkecuali 10 destinasi wisata prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyiapkan upaya penanggulangan dan mitigasi guna memberikan jaminan keamanan dan keselamatan dari masing-masing wisatawan. “Kemenparekraf [bersama dengan] kementerian/lembaga terkait telah menyiapkan Forum Grup Diskusi Bencana Alam. Porsi Kemenparekraf untuk mengetahui wilayah atau destinasi [wisata] manakah yang terdampak terhadap bencana, baik yang disebabkan oleh [aktivitas] alam maupun lainnya,” katanya ketika dihubungi oleh Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI) pada Rabu (1/1).

Menurut Guntur, pihaknya mendapatkan dukungan penuh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah menyatakan akan memberikan perhatian lebih terhadap upaya penanggulangan dan mitigasi bencana di 10 destinasi wisata prioritas. Namun, dia belum bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana upaya tersebut nantinya dilakukan lantaran masih dalam proses pembahasan. “Rapat koordinasi terintegrasi [terkait] hal ini baru akan dilaksanakan nanti pada Jumat depan, 3 Januari 2020,” ungkapnya.

Menurut Guntur, selain fokus pada upaya penanggulangan dan mitigasi bencana di 10 destinasi wisata prioritas bersama dengan BNPB, Kemenparekraf juga tengah mengupayakan adanya Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) di masing-masing dinas yang membawahi sektor pariwisata, baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. MKK tersebut diklaim akan mengacu pada standar Organisasi Pariwisata Dunia (United Nations World Tourism/UNWTO). “Pada 2020 akan kami upayakan management crisis pariwisata bisa terwujud di seluruh dinas terkait pariwisata yang ada di seluruh Indonesia. September kemarin sudah ada tiga wilayah yang menjadi pilot project untuk itu. Saat ini, sudah ada tiga lagi wilayah yang dengan inisiatif sendiri menyiapkan [MKK],” paparnya.

 

Peningkatan Kualitas

Kepala BNPB Doni Monardo menyatakan akan memberikan perhatian lebih pada upaya penanggulangan dan mitigasi bencana di 10 destinasi wisata prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang ada di masing-masing destinasi wisata tersebut.  “BNPB bersama Kemenparekraf menyusun sebuah konsep, yakni BPBD [yang] akan kita dukung, lengkapi dan jadikan BPBD berstandar internasional," katanya di Jakarta belum lama ini.

Lebih lanjut, Doni menjelaskan BPBD di 10 destinasi pariwisata prioritas akan mendapatkan dukungan langsung dari Pemerintah Pusat. Dukungan tersebut diberikan melalui lembaga otonom dari BMKG, Badan SAR Nasional (Basarnas), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta polisi pariwisata. "Ini coba kita laksanakan, sehingga BPBD di daerah pariwisata prioritas ini mendapatkan kontribusi dari segi kelembagaan. Dari segi sumber daya manusia (SDM) dan juga pakar [kebencanaan] sesuai dengan bidangnya akan kita formulasikan," tuturnya.

Menurut Doni, Pemerintah Pusat juga akan menyiapkan SDM berupa pakar kebencanaan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kerentanan bencana di masing-masing destinasi wisata prioritas. Selain itu, akan ada saran terkait rencana tata ruang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kepada pemerintah daerah di destinasi wisata prioritas.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) BNPB Agus Wibowo menyebut masyarakat perlu mewaspadai potensi bencana geologi seperti gempa bumi yang diikuti oleh tsunami. Selain itu, bencana vulkanologi seperti letusan gunung api juga perlu diwaspadai.

Berdasarkan data prakiraan potensi bencana dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), ada enam titik zona potensi aktif berdasar seismisitas 2019 yang perlu diwaspadai pada 2020, antara lain Nias, Lombok-Sumba, Ambon, Banda dan Mamberamo.

 

Education Tourism

Menanggapi hal tersebut, Ketua Ikatan Cendekia Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azhari mengatakan pemerintah seharusnya tidak perlu terlalu menggembar-gemborkan upaya penanggulangan dan mitigasi bencana di destinasi wisata yang ada di Tanah Air, khususnya 10 destinasi wisata prioritas. Pasalnya, hal tersebut justru memberikan gambaran kepada wisatawan mancanegara (wisman) Indonesia adalah negara yang rawan bencana dan tidak aman untuk dikunjungi.

“Mungkin tidak perlu seperti itu, seperti menggambarkan bahwa 10 destinasi wisata prioritas itu rawan bencana. Bukan mengartikan penanggulangan dan mitigasi [bencana] itu tidak penting, tetapi seharusnya tidak perlu dikhususkan seperti itu [di 10 destinasi wisata prioritas]. Tingkatkan kualitasnya di seluruh destinasi wisata saja, jangan dikhususkan,” katanya kepada JIBI pada Rabu (1/1).

Lebih lanjut, Azril menyebut pemerintah sudah seharusnya tidak memilih suatu wilayah untuk menjadi 10 destinasi wisata prioritas apabila sudah mengetahui potensi bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Menurutnya, akan lebih baik apabila pemerintah meningkatkan kualitas dari upaya penanganan dan mitigasi bencana di destinasi wisata yang saat ini menjadi favorit wisman.

Dia menuturkan gejala alam yang berpotensi menjadi bencana sebenarnya bisa dikembangkan menjadi sebuah daya tarik untuk pariwisata di Indonesia. Namun, tentunya tetap mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan dari wisatawan itu sendiri.

“Jangan dibilang kita rawan bencana, gaungkan saja kita ini sebagai Ring of Fire dengan berbagai gejala alam yang tidak terjadi di negara-negara lainnya. Promosikan gejala alam itu sebagai education tourism, lewat education tourism itu nantinya secara tidak langsung akan memberikan persepsi kepada wisatawan bahwa Indonesia bisa menangani bencana dengan baik,” katanya.

Sumber : Bisnis Indonesia