Investasi Bodong MeMiles, Pejabat Kemenkumham Diperiksa

Newswire Rabu, 15 Januari 2020 23:07 WIB

Investasi Bodong MeMiles, Pejabat Kemenkumham Diperiksa

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan (tengah) menunjukkan barang bukti uang saat ungkap kasus investasi ilegal di Polda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (10/1/2020). Polda Jawa Timur menetapkan empat tersangka atas kasus dugaan investasi ilegal 'MeMiles' yang dikelola PT Kam And Kam dan menyita sejumlah barang bukti salah satu diantaranya uang sekitar Rp122,3 miliar./Antara-Didik Suhartono

Harianjogja.com, SURABAYA - Penyidik Polda Jatim memeriksa Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Maulidi Hilal, terkait dugaan keterlibatannya di investasi bodong PT Kam and Kam melalui aplikasi MeMiles.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim Kombes Pol Gidion Arif Setyawan di Surabaya, Rabu (15/1/2020), mengatakan bahwa Maulidi telah lima bulan bergabung dan mendapat beberapa reward.

"Di beberapa item top up promo, dia termasuk yang paling tinggi, yakni VIP, setornya Rp50 juta dan dapat Rp50 miliar," ujarnya.

Dengan top up sebesar itu, kata dia, member MeMiles akan mendapatkan uang cukup besar dalam waktu singkat.

Selain itu, perwira dengan tiga melati di pundak itu menyebut Maulidi dalam akun media sosialnya selalu menyebut dirinya mendapatkan empat mobil meski nyatanya hanya dua mobil.

"Jadi, sistem ini lebih memainkan psikologi massa," ungkapnya.

Mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim itu menambahkan, PT Kam and Kam juga kerap memerintahkan anggotanya untuk memberi testimoni yang berlebihan untuk menarik member lain.

Bahkan, lanjut dia, tak jarang membayar orang untuk mengatakan testimoni palsu.

"Ini cara dari MeMiles untuk membuat member percaya bahwa dia sudah dapat. Ketika dia dapat disuruh ngomong. Bahkan, ada yang tidak dapat apa-apa dan dibayar untuk mengatakan dapat mobil Hammer," ujarnya.