Hiswana Migas dan Pertamina Tunggu Regulasi

Hiswana Migas dan Pertamina Tunggu RegulasiSejumlah warga mengantre untuk membeli elpiji tiga kilogram di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dusun Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, belum lama ini.Harian Jogja/Irwan A.Syambudi
18 Januari 2020 10:22 WIB Kusnul Isti Qomah Ekbis Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mencabut subsidi LPG tiga kilogram (kg). Subsidi tak lagi diberikan per tabung, tetapi langsung ke penerima manfaat. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DIY dan PT Pertamina MOR IV saat ini masih menunggu regulasi. 

Sesuai kebijakan pemerintah, nantinya harga jual LPG tiga kg atau gas melon ini akan disesuaikan dengan harga pasar. Harganya bisa mencapai Rp35.000 per tabung. Kebijakan ini ditargetkan dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Melalui langkah ini subsidi LPG tiga kg diharapkan bisa lebih tepat sasaran dengan menyasar langsung kepada penerima manfaatnya yaitu masyarakat miskin.

Dewan Pertimbangan dan Penasihat Hiswana Migas DIY Siswanto menyebutkan Hiswana Migas merupakan operator yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Hal ini berarti Hiswana Migas menjadi ujung tombak dalam pendistribusian LPG tiga kg. "Kebijakan pemerintah harus kami laksanakan. Saat ini kami masih menunggu aturannya. Yang penting sistemnya jelas," kata dia, Jumat (17/1).

Namun, ia menyebutkan harga bukan menjadi persoalan utama melainkan ketersediaan barang. Menurutnya, rakyat tidak mempermasalahkan kenaikan harga. Masyarakat lebih peduli terhadap ketersediaan barang. Jangan sampai harga sudah naik, tetapi barangnya susah didapatkan.

"Asal barangnya itu ada sehingga dengan begitu rakyat enggak kesulitan dalam mendapatkan barang atau gas. Ketersediaan barang harus diutamakan," kata dia.

Ia mengungkapkan sesuai rencana pemerintah, subsidi nantinya akan langsung diberikan kepada masyarakat tidak mampu melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Hal itu bisa saja dilakukan. Namun, ia pesimistis jika pola yang digunakan adalah pola tertutup seperti yang pernah dilakukan di Solo, Jawa Tengah dan Malang, Jawa Timur akan berhasil.

"Pola tertutup yang pernah dilakukan di Solo dan Malang sekitar lima tahunan yang lalu kan kayaknya enggak berhasil. Kalau mau pakai sistem lain ya enggak tahu. Karena yang punya barang pemerintah. Yang penting sistem jelas," kata dia. 

Tunggu Arahan

Siswanto menilai subsidi masih dibutuhkan khususnya untuk rakyat kecil yang tidak mampu. Ia berharap dengan rencana pemerintah ini penyaluran subsidi untuk LPG tiga kg bisa lebih tepat sasaran.

Siswanto menyebutkan di DIY ada sekitar 55 agen LPG yang menjadi anggota Hiswana Migas DIY dan ada sekitar 5.000 pangkalan LPG. Setiap agen dan pangkalan memiliki kewajiban untuk mendistribusikan LPG nonsubsidi kepada masyarakat.

Senior Supervisor Communication & Relations MOR IV PT Pertamina (Persero) Arya Yusa Dwicandra menyebutkan mengenai rencana pemerintah tersebut, Pertamina sebagai operator penyalur LPG akan mengikuti arahan dari regulator yaitu Pemerintah. "Untuk nantinya seperti apa kami masih menunggu regulasi," ujar dia.

Ia menyebutkan untuk penyaluran LPG tiga kg di wilayah DIY saat ini normal. Penyaluran LPG tiga kg di wilayah DIY rata-rata 356 Metric Ton per hari atau sekitar 118.000 tabung per hari.