Advertisement
PLN Gandeng 9 BUMN Karya, Wujudkan Ketahanan Energi Nasional Melalui Gerakan Penggunaan Kompor Induksi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--PLN dan 9 BUMN Konstruksi yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan Perum Perumnas, serta 1 BUMN Perbankan, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menandatangani nota kesepahaman dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi Nasional demi mewujudkan energi bersih melalui gerakan penggunaan kompor induksi.
Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah meningkatkan penggunaan kompor induksi di sektor rumah tangga untuk mengurangi impor LPG dan penghematan devisa negara.
Advertisement
Bertempat di Kementerian BUMN, penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dengan Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo, Direktur PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Agung Budi Waskito, Direktur Utama Adhi Karya (Persero) Tbk Entus Asnawi, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Lukman Hidayat, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Destiawan Soewardjono, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Tbk Budi Harto, Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) Haedar A. Karim, Direktur Utama PT Amarta Karya (Persero) Nikolas Agung RS, Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Bambang E. Marsono, dan Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro. Penandatanganan yang berlangsung pada Rabu (31/3) ini disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Dalam sambutannya, Menteri BUMN menyampaikan bahwa sinergi ini merupakan langkah konkrit dari BUMN dalam upaya mendorong peningkatan ketahanan energi nasional yaitu dengan memastikan penyerapan energi dalam negeri.
"Melalui sinergi BUMN dalam mendorong gerakan penggunaan kompor induksi, dapat mengurangi biaya impor energi dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Program ini sangat bermanfaat bagi berbagai kalangan sehingga perlu digaungkan secara berkelanjutan dengan skala yang lebih besar, " ujar Erick.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengungkapkan apresiasinya atas dukungan Kementerian BUMN dan seluruh BUMN Karya yang terlibat dalam sinergi BUMN mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional serta gerakan penggunaan kompor induksi ini.
"Salah satu upaya untuk mendorong penyerapan konsumsi energi dalam negeri (domestic energy consumption) secara optimal adalah dengan mengajak masyarakat untuk dapat beralih menggunakan kompor induksi tanpa harus bergantung kepada kompor gas. Karena saat ini penyediaan sumber energi untuk gas masih didapatkan melalui impor sehingga membuat masyarakat berada pada kondisi imported energy consumption,” ungkap Zulkifli.
Dalam sinergi ini terdapat dua poin yang menjadi landasan utama. Pertama, mendorong penggunaan kompor induksi pada proyek unit perumahan dan apartemen yang sedang atau akan dibangun. Kedua, menciptakan kemudahan kepada mitra kerja yang menerapkan program konversi kompor LPG ke kompor induksi. Melalui gerakan penggunaan kompor induksi ini diharapkan penggunaan energi bersih dan energi dalam negeri bisa lebih masif, dan secara langsung mendorong kemandirian dan ketahanan energi.
Sinergi dengan Kementerian PUPR
Selain itu, dalam acara ini PLN juga melakukan sinergi dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian PUPR dilakukan untuk mengembangkan integrasi data layanan listrik untuk KPR Bersubsidi. Menteri BUMN mendukung penuh kerja sama antara Kementerian PUPR dengan PLN ini.
Dalam sambutannya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Mengungkapkan dengan adanya integrasi yang baik dengan PLN, maka Kementerian PUPR dapat memiliki gambaran terkait keterhunian rumah bersubsidi yang berdampak pada ketepatan sasaran penyaluran Dana FLPP.
dirinya menambahkan, dengan integrasi ini juga akan membantu kementerian PUPR untuk mengetahui rumah mana yang sudah dibangun dan sudah terhuni melalui catatan data pemakaian listrik.
"Dengan integrasi data tersebut, pemerintah melalui Kementerian PUPR dapat memantau keterhunian rumah bersubsidi melalui data pengguna listrik. Dengan demikian, diharapkan alokasi subsidi melalui KPR bersubsidi dapat lebih termonitor dan tepat sasaran," Ungkap Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
- Menteri PKP Pastikan Aturan Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
Advertisement
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Dukung Prambanan Jazz 2025, Daop 6 Yogyakarta Hadirkan Diskon Tiket 20 Persen, Begini Cara Mendapatkannya
- Begini Cara BEI DIY Agar Investor Baru Tidak FOMO
- Waspada Penipuan Mengatasnamakan PT TASPEN Persero
- Promo Holiday Spesial Juli di Kotta GO Yogyakarta: Liburan Nyaman dan Menyenangkan
- PT KAI Daop 6 Yogyakarta Tidak Akan Menoleransi Aksi Pelemparan Kereta Api
- Kementerian ESDM Umumkan Harga Bioetanol Juli Rp10.832 per Liter
- Selalu Tepat Waktu Melayani Penerbangan Haji 2025, Lion Air Dapat Pujian dari Menteri Agama
Advertisement
Advertisement