PPKM Diperpanjang, Asosiasi Pengusaha DIY: Kemampuan Kami Sudah Habis

PPKM Diperpanjang, Asosiasi Pengusaha DIY: Kemampuan Kami Sudah HabisObjek wisata Tamansari, Jogja yang ditutup selama PPKM Darurat. Foto diambil, Minggu (18/7/2021). - Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo
21 Juli 2021 14:47 WIB Herlambang Jati Kusumo Ekbis Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dirasa akan semakin menambah berat dunia usaha.

Ketua Asosiasi Pengusaha Nasional (Apnas) DIY, Mirwan Syamsudin Syukur mengatakan dampak PPKM Darurat saat ini sudah sangat terasa. Aktivitas ekonomi turun signifikan. Tanpa dibarengi dengan kebijakan berupa bantuan kepada pengusaha, semakin memperburuk kondisi dunia usaha saat ini.

BACA JUGA : Target PPKM Darurat Gagal Tercapai, Ini Sebabnya

Mirwan tidak menampik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sudah dilakukan sejumlah pengusaha, karena kondisi yang sudah sangat berat. Menurutnya kemampuan pengusaha hanya bertahan pada tiga bulan awal pandemi Covid-19. “Kemampuan kami sudah habis, mau jual aset siapa juga yang mau beli, harga juga turun,” ujar Mirwan, Selasa (20/7/2021).

Menurut Mirwan, saat ini memang kesehatan dan ekonomi harus bisa berjalan beriringan. “Kami sudah tidak berharap banyak lagi, karena percuma saja. Kalau semisal PPKM Darurat diperpanjang, hanya menambah jumlah korban lagi [korban di sektor ekonomi]. Kesehatan dan ekonomi ini sama-sama kita perlukan,” ujarnya.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardiyanto Setyo Ajie mengatakan jika perpanjangan PPKM Darurat diperpanjang akan buruk bagi dunia usaha atau industri pariwisata khususnya.

BACA JUGA : Begini Skenario Pemkab Sleman Jika PPKM Darurat Diperpanjang

“Bayangkan dua pekan industri ditutup tanpa revenue tapi fixed cost tetap harus diselesaikan, dan regulasi ini juga tanpa stimulan apapun bagi masyarakat yang pekerjaan sehari-hari mencari rezeki dijalan. Seperti becak, andong, pedangan Malioboro dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di rumah?,” ujar Bobby.

Dia mengatakan saat ini efisiensi sudah jelas dilakukan oleh pengusaha. Unpaid leave sudah terjadi antara 50-70%, dan bila perpanjangan lagi tanpa stimulan, kemungkinan PHK pasti terjadi. “Pemda harus menyeimbangkan dengan stimulan terhadap industri dan masyarakat, baik pengurangan fixed cost ataupun supporting untuk menggerakan industrinya kembali,” ucapnya.

Selain itu Bobby mengharapkan adanya komunikasi yang lebih intens antara pemerintah dan industri serta masyarakat, mengenai perubahan-perubahan kebijakan kedepan.

BACA JUGA : HARIAN JOGJA HARI INI: Kerumunan di Kampung Naik

“Kebijakan yang sifatnya akan mematikan pendapatan industri dan masyarakat tentunya wajib diimbangi dengan stimulant yang sifatnya akan memberikan supporting terhadap impact yang diakibatkan oleh regulasi tersebut agar kepatuhan masyarakat juga semakin tinggi dan grafik Covid-19 semakin bisa ditekan,” kata Bobby.