Begini Kinerja APBN Semester I 2022 Provinsi DIY

JOGJA–Hingga akhir Juni 2022, realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat mencapai Rp3,92 triliun. Kinerja positif pendapatan negara tercermin dari pertumbuhannya yang meningkat 19,05 persen (yoy). Realisasi komponen pendapatan terbesar bersumber dari perpajakan yang mencapai Rp2,88 triliun, tumbuh 32,40 persen (yoy). Secara umum, faktor yang mendorong kinerja penerimaan pajak pada semester I tahun 2022 adalah implementasi kebijakan pengungkapan sukarela (PPS), pemulihan ekonomi dan penyesuaian tarif PPN.

Sementara itu, sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp1,04 triliun, tumbuh negatif 6,82 persen (yoy). Realisasi penerimaan PNBP terbesar berasal dari pendapatan BLU Rp852,86 miliar dan sisanya Rp192,21 miliar berasal dari PNBP Lainnya. Penurunan penerimaan PNBP antara lain disebabkan penurunan tarif klaim Covid-19 pada tahun 2022, keterlambatan pengesahan pendapatan pada beberapa satker BLU, dan terdapat beberapa jenis diklat yang tidak diselenggarakan oleh satker PNBP karena tidak terdapat permintaan.

Realisasi belanja negara di D.I. Yogyakarta sampai dengan akhir Juni 2022 mencapai Rp10,09 triliun (45,58 persen target APBN). Kinerja belanja masih perlu didorong untuk akselerasi karena mengalami kontraksi 9,47 persen (yoy). Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Arif Wibawa menyampaikan bahwa realisasi belanja negara di D.I. Yogyakarta tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp4,46 triliun atau 37,44 persen target APBN dan TKDD sebesar Rp5,63 triliun atau 56,58 persen.

Realisasi belanja K/L terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp2,15 triliun atau 45,81 persen dari pagu, belanja barang Rp1,31 triliun atau 30,66 persen, belanja modal Rp994,52 miliar atau 33,88 persen dan belanja bantuan sosial Rp8,51 miliar atau 47,78 persen dari pagu. Belanja K/L mengalami kontraksi 14,18 persen (yoy) disebabkan efisiensi melalui automatic adjustment, cut off belanja karena reorganisasi beberapa satker di bawah Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Sosial, serta kesulitan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang/jasa yang memperpanjang lamanya proses pengadaan.

Penyaluran Belanja Pemerintah pada Provinsi D.I. Yogyakarta melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah direalisasikan sebesar Rp1,7 triliun yang terdiri dari cluster Bidang Kesehatan sebesar Rp.417,77 miliar, Cluster Perlindungan Masyarakat sebesar Rp.798,94 miliar, dan Cluster Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp.482,46 miliar.

Kinerja APBD D.I Yogyakarta sampai akhir Juni 2022 ditunjukkan dengan realisasi belanja yang mencapai Rp5,99 triliun atau 37 persen dari pagu. Sedangkan realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp7,62 triliun atau 50,2 persen dari target.

Penyaluran TKDD di wilayah DIY terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp104,06 miliar atau 39,35 persen, Dana Alokasi Umum Rp3,03 triliun atau 58 persen, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp63,9 miliar atau 9,36 persen, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp1,01 triliun atau 53,43 persen, Dana Keistimewaan DIY Rp1,05 triliun atau 80 persen, Dana Insentif Daerah Rp83,03 miliar atau 50 persen dan Dana Desa Rp286,11 miliar atau 65,13 persen. Realisasi TKDD tumbuh negatif 5,36 persen (yoy), hal ini karena terdapat penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun sebelumnya, Proses pengadaan barang dan jasa di Pemda masih cenderung lambat, dan adanya kebijakan dari K/L terkait penundaan beberapa kegiatan DAK Fisik.

Sampai dengan 30 Juni 2022, dalam penyaluran Dana Desa Tahap 2, terdapat 94 Desa Mandiri yang telah menyelesaikan penyalurannya. Hal ini meningkat 184.85% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Tentunya dengan semakin cepatnya Desa menyampaikan realisasi penyerapannya, maka manfaat dari Dana Desa dapat segera dirasakan oleh masyarakat baik untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa maupun untuk kebutuhan mendesak lainnya yang ada di Desa.

Meski kondisi global sangat dinamis bahkan cenderung volatile, namun dengan terkendalinya kasus Covid-19 maka pemulihan ekonomi relative lebih merata baik secara global maupun domestic menopang berlanjutnya akselerasi pertumbuhan ekonomi DIY pada Triwulan II 2022 yang positif. Maka APBN terus dipertahankan sebagai absorber dan pendukung konsolidasi fiskal, sebagai instrument penting pelindung rakyat dari dampak kenaikan harga pangan dan energi. Respon tepat dan cepat dalam menghadapi ketidakpastian global menjadi keharusan agar APBN 2022 tetap kuat, sehat dan menjadi instrumen kebijakan yang sustainable dan kredibel. (ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News