Program Kredit Nelayan Pemerintah Memble, Ini Buktinya

Indra Gunawan

Senin, 09 Januari 2023 - 18:27 WIB

Arief Junianto

Program Kredit Nelayan Pemerintah Memble, Ini Buktinya

Sejumlah nelayan berada di atas kapal yang ditambatkan di pelabuhan Desa Kuala Bubon, Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Senin (4/7/2022). ANTARA FOTO - Syifa Yulinnas

Harianjogja.com, JAKARTA — Skema kredit murah yang disediakan pemerintah melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil atau nelayan.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh. Abdi Suhufan menuturkan bahwa kredit murah tersebut padahal sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam mengembangkan usaha.

Dalam lima tahun terakhir, periode 2022 merupakan tahun dengan kinerja paling rendah bagi LPMUKP dalam menyalurkan kredit murah kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Itulah sebabnya, pihaknya menyayangkan buruknya kinerja LPMUKP dalam penyaluran kredit di tengah besarnya kebutuhan pendanaan bagi nelayan kecil dalam menghadapi krisis. “Tahun lalu realisasi penyaluran kredit hanya Rp128 miliar atau paling rendah dalam lima tahun terakhir,” kata Abdi, Senin (9/1/2023).

Sebelumnya, pada 2021 LPMUKP berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp270 miliar, dan 2020 sebesar Rp192 miliar.

Jika ditarik kebelakang yaitu pada 2019 realisasinya mencapai Rp182 miliar dan 2018 sebesar Rp215 miliar. “Tidak ada perbaikan kinerja yang signifikan atas hal ini dan keberadaan LPMUKP seperti autopilot,” kata Abdi

Menutur dia, kondisi ini menunjukan bahwa LMPUKP belum menemukan dan mengenali karakteristik usaha kecil kelautan dan perikanan sehingga penyaluran kredit belum optimal. Lantaran tidak mengenali, kata Abdi, maka formula dan teknis penyaluran kredit berbiaya murah tersebut masih berkutat pada masalah lama.

“Tidak ada terobosan dalam formula maupun strategi penyaluran kredit murah, padahal pelaku usaha kecil perikanan termasuk kelompok yang serius untuk berusaha,” kata Abdi.

Sementara itu, pihaknya menemukan calon nasabah LPMUKP di Bitung, Sulawesi Utara yang sudah tiga tahun mengajukan kredit tetapi belum mendapatkan bantuan.

“Alih-alih mendapatkan kredit murah, informasi dan status usulan proposal yang pernah di sampaikan justru tidak jelas,” katanya.

Padahal calon nasabah tersebut memiliki aset dan rencana pengembangan usaha tangkap yang jelas. Dia melihat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) LPMUKP di daerah menyebabkan banyak peluang penyaluran tidak dapat dilaksanakan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com