Advertisement
Program Kredit Nelayan Pemerintah Memble, Ini Buktinya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Skema kredit murah yang disediakan pemerintah melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil atau nelayan.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh. Abdi Suhufan menuturkan bahwa kredit murah tersebut padahal sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam mengembangkan usaha.
Dalam lima tahun terakhir, periode 2022 merupakan tahun dengan kinerja paling rendah bagi LPMUKP dalam menyalurkan kredit murah kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Itulah sebabnya, pihaknya menyayangkan buruknya kinerja LPMUKP dalam penyaluran kredit di tengah besarnya kebutuhan pendanaan bagi nelayan kecil dalam menghadapi krisis. “Tahun lalu realisasi penyaluran kredit hanya Rp128 miliar atau paling rendah dalam lima tahun terakhir,” kata Abdi, Senin (9/1/2023).
BACA JUGA: Gelombang Laut Tinggi, Kebutuhan Ikan Kulonprogo Terpaksa Dipasok dari Cilacap & Semarang
Jika ditarik kebelakang yaitu pada 2019 realisasinya mencapai Rp182 miliar dan 2018 sebesar Rp215 miliar. “Tidak ada perbaikan kinerja yang signifikan atas hal ini dan keberadaan LPMUKP seperti autopilot,” kata Abdi
Menutur dia, kondisi ini menunjukan bahwa LMPUKP belum menemukan dan mengenali karakteristik usaha kecil kelautan dan perikanan sehingga penyaluran kredit belum optimal. Lantaran tidak mengenali, kata Abdi, maka formula dan teknis penyaluran kredit berbiaya murah tersebut masih berkutat pada masalah lama.
“Tidak ada terobosan dalam formula maupun strategi penyaluran kredit murah, padahal pelaku usaha kecil perikanan termasuk kelompok yang serius untuk berusaha,” kata Abdi.
Sementara itu, pihaknya menemukan calon nasabah LPMUKP di Bitung, Sulawesi Utara yang sudah tiga tahun mengajukan kredit tetapi belum mendapatkan bantuan.
“Alih-alih mendapatkan kredit murah, informasi dan status usulan proposal yang pernah di sampaikan justru tidak jelas,” katanya.
Padahal calon nasabah tersebut memiliki aset dan rencana pengembangan usaha tangkap yang jelas. Dia melihat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) LPMUKP di daerah menyebabkan banyak peluang penyaluran tidak dapat dilaksanakan.
BACA JUGA: Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
- Pikap Pengangkut Ayam Tiba-Tiba Terbakar di Jalan Kalikebo-Cawas Trucuk Klaten
- Pengumuman, Pemesanan Tiket Kereta Api Jarak Jauh Bisa Dilakukan Sejak H-90
- Tanah Sawah Diuji, Akhirnya Ketahuan Penyebab Turunnya Produksi Padi di Sragen
- Manajer Timnas Kecewa, Ada Klub yang Belum Melepas Pemain untuk Jalani TC
Berita Pilihan
- Satgas Waspada Investasi Tutup 6.000 Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong
- Serangan Siber BSI Celahnya Ternyata dari Komputer yang Sudah Usang
- Long Weekend, PHRI DIY: Kenaikan Wisatawan Tak Signifikan
- Uang yang Beredar di Indonesia pada April Capai Rp8.350,4 Triliun
- 8 Calon Dewan Komisioner OJK, Yuk Cek Profilnya di Sini
Advertisement
Advertisement

Restoran Jepang Sajikan Mi yang Lebarnya Mencapai 12 Sentimeter, Begini Cara Memakannya
Advertisement
Berita Populer
- Transaksi Pameran Perumahan REI DIY Tembus Rp50 Miliar, Rumah Harga di Bawah Rp700 Juta Laris
- Harga Gabah Masih Terus Naik, Segini Angkanya
- 24 Pinjol Miliki Kredit Macet Tinggi, Ini yang Dilakukan OJK
- Mau Masuk Obligasi Korporasi? Perhatikan Masalah Ini
- DPR dan Pemerintah Sepakat Naikkan Target Rasio Perpajakan 2024
- Kabar Gembira! Sepanjang Tahun Ini Kunjungan Turis Asing ke DIY Terus Meningkat
Advertisement
Advertisement