Advertisement
Program Kredit Nelayan Pemerintah Memble, Ini Buktinya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Skema kredit murah yang disediakan pemerintah melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil atau nelayan.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh. Abdi Suhufan menuturkan bahwa kredit murah tersebut padahal sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam mengembangkan usaha.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Dalam lima tahun terakhir, periode 2022 merupakan tahun dengan kinerja paling rendah bagi LPMUKP dalam menyalurkan kredit murah kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Itulah sebabnya, pihaknya menyayangkan buruknya kinerja LPMUKP dalam penyaluran kredit di tengah besarnya kebutuhan pendanaan bagi nelayan kecil dalam menghadapi krisis. “Tahun lalu realisasi penyaluran kredit hanya Rp128 miliar atau paling rendah dalam lima tahun terakhir,” kata Abdi, Senin (9/1/2023).
BACA JUGA: Gelombang Laut Tinggi, Kebutuhan Ikan Kulonprogo Terpaksa Dipasok dari Cilacap & Semarang
Jika ditarik kebelakang yaitu pada 2019 realisasinya mencapai Rp182 miliar dan 2018 sebesar Rp215 miliar. “Tidak ada perbaikan kinerja yang signifikan atas hal ini dan keberadaan LPMUKP seperti autopilot,” kata Abdi
Menutur dia, kondisi ini menunjukan bahwa LMPUKP belum menemukan dan mengenali karakteristik usaha kecil kelautan dan perikanan sehingga penyaluran kredit belum optimal. Lantaran tidak mengenali, kata Abdi, maka formula dan teknis penyaluran kredit berbiaya murah tersebut masih berkutat pada masalah lama.
“Tidak ada terobosan dalam formula maupun strategi penyaluran kredit murah, padahal pelaku usaha kecil perikanan termasuk kelompok yang serius untuk berusaha,” kata Abdi.
Sementara itu, pihaknya menemukan calon nasabah LPMUKP di Bitung, Sulawesi Utara yang sudah tiga tahun mengajukan kredit tetapi belum mendapatkan bantuan.
“Alih-alih mendapatkan kredit murah, informasi dan status usulan proposal yang pernah di sampaikan justru tidak jelas,” katanya.
Padahal calon nasabah tersebut memiliki aset dan rencana pengembangan usaha tangkap yang jelas. Dia melihat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) LPMUKP di daerah menyebabkan banyak peluang penyaluran tidak dapat dilaksanakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Berita Pilihan
- Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
- Yakes Telkom Jalin Sinergi dengan Rumah Sakit Primaya Group
- Telkom Dukung Pembangunan Desa melalui Penerapan Sustainable Tourism Development
- Accor Group Yogyakarta Gelar Vaksinasi Booster Kedua untuk Karyawan dan Warga
- OJK Bekukan Kegiatan Usaha Corpus Prima Ventura
Advertisement

Dinkes Bantul: Angka Stunting di Kalurahan Selopamioro Tertinggi di Bumi Projotamansari
Advertisement

Buyer Terkesan saat Membuat Ecoprint & Jalan-jalan ke Tamansari
Advertisement
Berita Populer
- Accor Gelar City of ALL di Surabaya, Tawarkan Diskon Sampai 40%
- Keren! UMKM DIY Bakal Punya Gudang di Australia
- Jelang Ramadan-Idulfitri, 200.000 Ton Daging Diimpor dari Brasil dan India
- KPPU Tegaskan Larangan Penjualan Minyakita dengan Akal-akalan Produk Lain
- Gerai Transmart pada Tutup, Ini Penyebabnya Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel
- Launching Pakuwon Mall Jogja
Advertisement
Advertisement