Advertisement
UMK Makin Tinggi, Sejumlah Pabrik Garmen di Jawa Barat Ancam Pindah ke Jateng
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Angka pengangguran di Indonesia berpotensi akan meningkat sebagai imbas dari pemindahan pabrik-pabrik industri padat karya di kawasan industri sekitar Jakarta ke daerah dengan upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang relatif lebih rendah sejak 2022 lalu.
BACA JUGA: UMK Jogja Resmi Ditetapkan Rp2,3 Juta
Advertisement
Dalam catatan Bisnis-Jaringan Harianjogja.com pada Selasa (7/2/2023) sebanyak 14 pabrik garmen di Jawa Barat, tepatnya di Bogor dan Purwakarta mengancam akan memindahkan basis produksinya imbas dari tingginya upah yang harus dibayarkan.
Sebelumnya, pada 2022 lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyebutkan bahwa provinsi yang dipimpinnya itu menerima pindahan 97 perusahaan sepanjang Januari hingga awal Desember 2022.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menuturkan relokasi ini bisa menimbulkan naiknya angka pengangguran di daerah yang ditinggalkan. Terlebih jika tidak adanya lapangan pekerjaan lain yang bisa menyerap tenaga kerja yang dirumahkan akibat relokasi pabrik.
Terlebih menurutnya sektor manufaktur atau industri padat karya memiliki kontribusi penyerapan tenaga kerja yang cukup diperhitungkan.
“Iya jika ternyata, kota yang ditinggalkan tidak dapat menciptakan lapangan kerja melalui sektor lapangan usaha lainnya,” tutur Yusuf saat dihubungi Bisnis-Jaringan Harianjogja.com pada Kamis (25/5/2023).
Namun, Yusuf menambahkan hal tersebut tidak akan terjadi jika di kota tersebut tersedia lapangan pekerjaan baik di sektor yang sama maupun di sektor lain, termasuk pekerjaan yang bersifat informal
Menurut Yusuf, sektor informal umumnya akan dipilih oleh tenaga kerja yang baru kehilangan pekerjaannya sebagai masa transisi menunggu lapangan pekerjaan formal tersedia.
“Kemungkinan pekerja yang kehilangan pekerjaanya akan memilih sektor informal untuk bekerja, sebagai upaya untuk survive sebelum nantinya mereka kembali masuk ke lapangan kerja,” tambah Yusuf.
Dengan demikian, Yusuf menyebut peningkatan angka kasus pengangguran memang akan terjadi di kota yang ditinggalkan perusahaan untuk merelokasi usahanya, tetapi hal tersebut hanya akan berlangsung dalam jangka waktu yang singkat.
Berbeda dengan Yusuf, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri menyampaikan, relokasi pabrik ini tidak hanya akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di kota yang ditinggalkan, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi kota tersebut.
“Karena selama ini, sebanyak 27 persen dari devisa ekspor alas kaki yang diterima dalam bentuk gaji pasti akan selalu habis dibelanjakan oleh karyawan, dan belanja karyawan inilah yang sebagian kemudian menjadi penggerak ekonomi daerah,” kata Firman pada Rabu (24/5/2023).
Meskipun di sisi kota yang jadi tujuan relokasi akan mendapat investasi baru dari pabrik padat karya yang dibuat. Ini menurutnya kemudian akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kota tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Berita Lainnya
- Garuda Selangkah Lagi Menuju Paris, Ini Fakta tentang Olimpiade Melbourne 1956
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Wajib Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
Berita Pilihan
- Kunjungi Washington DC, Ini Oleh-Oleh yang Dibawa Menkeu untuk Indonesia
- BI Rate Naik, Ekonom Berharap Bunga KUR Tak Ikut Naik
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Luhut Bentuk Tim Khusus
- Airlangga Nilai Nilai Tukar Rupiah Lebih Baik Dibandingkan Negara Lain
- Nilai Tukar Rupiah Remuk Akibat Konflik Iran-Israel, Ini Proyeksi Ekonom
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Meraup Berkah dari Rumput Laut dan Tulang Ikan
- Hari Ini Harga Telur Ayam Terpantau Naik hingga Rp31 Ribu per Kilogram
- Per Maret 2024, APBN Surplus Rp8,1 Triliun
- Biaya Pembangunan IKN Mencapai Rp72,1 Triliun dari APBN
- UMKM DIY Bisa Manfaatkan Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan Selain Perbankan
- Kadin DIY Optimis Ekonomi Masih Stabil di Tengah Pelemahan Rupiah
- Digitalisasi Keuangan Daerah, BPD DIY Dukung Penuh Pemkot Jogja
Advertisement
Advertisement