Advertisement
Cegah PHK di Industri Tekstil, Disnakertrans DIY Dorong Komunikasi Bipartit

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY terus mendorong komunikasi bipartit, yakni perundingan antara buruh dan pengusaha untuk mencegah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tekstil.
Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi mengatakan berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan pada industri tekstil di DIY, terpuruknya industri ini dampak dari kondisi global. Disnakertrans memahami dampak yang dirasakan oleh pengusaha beragam.
Advertisement
BACA JUGA: BREAKING NEWS: Lagi, Seekor Hiu Tutul Kembali Terdampar di Pantai Selatan Bantul
"Khususnya dalam hal ketenagakerjaan, kami mendorong komunikasi bipartit terus dilakukan," ucapnya, Sabtu (18/11/2023).
Selain itu, Disnakertrans DIY juga mendorong akses peningkatan skill keterampilan untuk produktivitas pekerja. Serta memastikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja dijalankan, apabila opsi PHK sebagai pilihan terakhir akan dilakukan.
Lebih lanjut dia menyampaikan, di luar sektor tenaga kerja, diperlukan dukungan pemerintah pusat. Dukungan dari sektor lain seperti pengendalian impor, kemudahan dan insentif bagi industri untuk peremajaan alat/mesin produksi.
"Dan kebijakan perpajakan serta fiskal lain, dalam hal untuk menjaga competitiveness industri tekstil di dalam negeri," paparnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pengurus Provinsi (BPP) Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DIY, Iwan Susanto mengatakan industri tekstil saat ini dihadapkan dengan ketidakpastian global. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan penurunan masih terus berlanjut sejak Agustus tahun lalu.
Kondisi saat ini diperparah dengan adanya perang Israel-Palestina. Perusahaan dengan orientasi ekspor kapasitasnya tinggal 50%-60% saja. Sudah turun 40% dan perusahaan mencoba mengefisiensikan produksi dengan menggilir karyawan, mengurangi jam kerja, meniadakan lembur. Bahkan ada perusahaan yang kapasitas operasinya tinggal 30%.
BACA JUGA: Industri Tekstil Terpuruk, Ini Upaya Pemda DIY untuk Cegah PHK..
"Sudah empat hari kerja, sudah kurangi karyawan. Bagaimana perusahaan dengan market lokal? kami waktu itu masih berharap banyak karena penduduk banyak, tapi yang terjadi adalah semua yang orientasi ekspor ke lokal dan yang terjadi pasar kita pun diserbu impor ilegal dari luar," ungkapnya.
Ada perusahaan yang kapasitas untuk bayar gaji saja sudah nunggak. Tidak bisa bayar listrik dua bulan, BPJS berhenti tidak bisa bayar.
"Kondisi cash flow sudah bahaya sekali, dari catatan kami survei anggota kami sudah ada 1.500 karyawan di PHK. Baik yang resmi PHK maupun kontrak gak diperpanjang," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Popularitas Mobil LCGC Merosot, Tak Lagi Terjangkau Kelas Bawah
- Asita DIY Catat Kunjungan Wisata Saat Libur Sekolah Naik 10-15% Dibanding Tahun Lalu
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Naik
- Jakarta Fair 2025 Berakhir, Transaksi Sentuh Rp7,3 Triliun
- Airlangga Sebut Tarif Impor AS 32 Persen untuk Indonesia Masih Nego
Advertisement

Sleman Panen 6,3 Hektar Lahan Pertanian Padi Organik Varietas Sembada Merah
Advertisement

Berwisata di Tengah Bediding Saat Udara Dingin, Ini Tips Agar Tetap Sehat
Advertisement
Berita Populer
- Ribuan Dapur Umum Sudah Terbentuk, Pemerintah Antisipasi Defisit Ayam dan Telur
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Naik
- Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 15 Juli 2025
- Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Rp67.171/Kg, Bawang Merah Rp40.943/Kg
- Asita DIY Catat Kunjungan Wisata Saat Libur Sekolah Naik 10-15% Dibanding Tahun Lalu
- Selama Libur Sekolah 1,2 Juta Penumpang Gunakan KA Jarak Jauh di Daop 6 Yogyakarta
- Penjualan LCGC Turun Drastis hingga 50 Persen, Pakar: Akibat Regulasi dan Harga yang Semakin Tinggi
Advertisement
Advertisement