Advertisement
Cegah PHK di Industri Tekstil, Disnakertrans DIY Dorong Komunikasi Bipartit

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY terus mendorong komunikasi bipartit, yakni perundingan antara buruh dan pengusaha untuk mencegah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tekstil.
Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi mengatakan berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan pada industri tekstil di DIY, terpuruknya industri ini dampak dari kondisi global. Disnakertrans memahami dampak yang dirasakan oleh pengusaha beragam.
Advertisement
BACA JUGA: BREAKING NEWS: Lagi, Seekor Hiu Tutul Kembali Terdampar di Pantai Selatan Bantul
"Khususnya dalam hal ketenagakerjaan, kami mendorong komunikasi bipartit terus dilakukan," ucapnya, Sabtu (18/11/2023).
Selain itu, Disnakertrans DIY juga mendorong akses peningkatan skill keterampilan untuk produktivitas pekerja. Serta memastikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja dijalankan, apabila opsi PHK sebagai pilihan terakhir akan dilakukan.
Lebih lanjut dia menyampaikan, di luar sektor tenaga kerja, diperlukan dukungan pemerintah pusat. Dukungan dari sektor lain seperti pengendalian impor, kemudahan dan insentif bagi industri untuk peremajaan alat/mesin produksi.
"Dan kebijakan perpajakan serta fiskal lain, dalam hal untuk menjaga competitiveness industri tekstil di dalam negeri," paparnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pengurus Provinsi (BPP) Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DIY, Iwan Susanto mengatakan industri tekstil saat ini dihadapkan dengan ketidakpastian global. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan penurunan masih terus berlanjut sejak Agustus tahun lalu.
Kondisi saat ini diperparah dengan adanya perang Israel-Palestina. Perusahaan dengan orientasi ekspor kapasitasnya tinggal 50%-60% saja. Sudah turun 40% dan perusahaan mencoba mengefisiensikan produksi dengan menggilir karyawan, mengurangi jam kerja, meniadakan lembur. Bahkan ada perusahaan yang kapasitas operasinya tinggal 30%.
BACA JUGA: Industri Tekstil Terpuruk, Ini Upaya Pemda DIY untuk Cegah PHK..
"Sudah empat hari kerja, sudah kurangi karyawan. Bagaimana perusahaan dengan market lokal? kami waktu itu masih berharap banyak karena penduduk banyak, tapi yang terjadi adalah semua yang orientasi ekspor ke lokal dan yang terjadi pasar kita pun diserbu impor ilegal dari luar," ungkapnya.
Ada perusahaan yang kapasitas untuk bayar gaji saja sudah nunggak. Tidak bisa bayar listrik dua bulan, BPJS berhenti tidak bisa bayar.
"Kondisi cash flow sudah bahaya sekali, dari catatan kami survei anggota kami sudah ada 1.500 karyawan di PHK. Baik yang resmi PHK maupun kontrak gak diperpanjang," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
- KKP Targetkan Indonesia Stop Impor Garam pada 2027
- Pengusaha Rokok Berharap Tidak Ada Kenaikan Cukai Tahun Depan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
Advertisement

Manunggal Fair Kulonprogo Targetkan 100 Ribu Pengunjung Tahun Ini
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Pariwisata Butuh Pembiayaan, Berharap Suku Bunga Bank Turun
- Harga Beras, Bawang, hingga Cabai Rawit Merah Turun Hari Ini
- Permintaan Kredit Belum Terpacu, Ini Kata Gubernur BI
- Pemerintah Siapkan Skema Impor BBM Satu Pintu Pertamina
- Ribuan Koperasi Desa Merah Putih Tunggu Dana Cair dari Bank Himbara
- Iuran JKK Industri Padat Karya Dapat Keringanan hingga 2026
- Kredit Mengendap di Perbankan Tembus Rp2.372 Triliun
Advertisement
Advertisement