Biaya Pembangunan IKN Mencapai Rp72,1 Triliun dari APBN

Harianjogja.com, JAKARTA–Sudah sejak 2022, pemerintah menyalurkan uang negara atau APBN sebesar Rp72,1 triliun untuk pembangunan IKN. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Realisasi pada 2022 mencapai Rp5,5 triliun, kemudian pada 2023 mencapai Rp27 triliun, dan pada tahun ini alokasi mencapai Rp39,6 triliun. Secara total, anggaran APBN yang Sri Mulyani keluarkan untuk IKN mencapai Rp72,1 triliun. Sementara itu, untk belanja noninfrastruktur mencapai Rp2 triliun atau 65% dari pagu Rp3,1 triliun. 

“Belanja noninfrastruktur, ada Rp2 triliun dari mulai berbagai kegiatan perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan IKN,” ungkapnya dalam Konfernsi Pers APBN Kita edisi April, Jumat (26/4/2024). 

Dia mencatat realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai Rp4,3 triliun dari total pagu Rp39,6 triliun. 

Sri Mulyani melaporkan sepanjang Januari hingga Maret 2024 atau kuartal I/2024 ini baru 10,9% anggaran yang direalisasikan untuk pembangunan IKN.

BACA JUGA: Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata

“Hingga 1 April atau akhir Maret 2024 baru Rp4,3 triliun dari Rp39,6 triliun, ini baru 10,9% [dari pagu],” katanya.

Secara perinci, dia memaparkan anggaran Rp4,3 triliun digunakan sebanyak Rp2,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur.

Sementara pagu anggaran untuk pembangunan infrastruktur ini mencapai Rp36,5 triliun. Artinya, baru 6,4% anggaran yang direalisasikan dalam satu kuartal. Adapun, pembangunan yang telah berjalan ini telah menghasilkan progress realisasi fisik sebesar 13,5%. 

Mulai dari pembangunan gedung di kawasan istana negara, kawasan gedung kementerian koordinator (Kemenko), dan kementerian lain serta gedung untuk OIKN.

Infrastruktur yang pemerintah bangun menggunakan kas negara juga termasuk tower rumah susun (rusun) ASN, hankam, dan rumah tapak menteri.

Selain itu, juga untuk pembangunan jalan tol IKN, jembatan, rumah sakit, dan bandara VVIP, hingga penyempurnaan kawasan untuk fasilitas air Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, embung, dan pengendalian banjir IKN.

Pos belanja ini juga tersalurkan untuk promosi/publikasi/sosialisasi IKN, laporan dan rekomendasi kebijakan K/L, pemetaan, pengamanan oleh Polri, serta operasional OIKN.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan sejumlah menteri, termasuk dirinya, akan mulai pindah pada Juli 2024. Pembangunan rumah tapak menteri dierencanakn rampung pada Juni 2024. 

Pada Juli nanti, Basuki mengaku akan mulai pindah bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. 

Sedangkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Basuki belum mengetahui kapan Bendahara Negara tersebut akan pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur.  

“Rencananya [pindah bersama] Pak Menhub, Pak Menkes. Beliau mau bareng di Juli. Menkeu [Sri Mulyani] belum, gak tau ya,” ujarnya usai Halal Bihalal Idulfitri 1445 H Kementerian Keuangan di kantor Kemenkeu, Rabu (24/4/2024). (Sumber: Bisnis.com)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com