Advertisement
4 Multifinance dan 6 Fintech P2P Lending Belum Penuhi Aturan Modal Rp100 Miliar
![4 Multifinance dan 6 Fintech P2P Lending Belum Penuhi Aturan Modal Rp100 Miliar](https://img.harianjogja.com/posts/2024/05/14/1174416/bank.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap ada empat perusahaan pembiayaan atau multifinance yang belum memenuhi aturan ekuitas atau aturan modal Rp100 miliar per Maret 2024. Angka tersebut turun dibandingkan pada posisi sebelumnya, di mana ada lima perusahaan multifinance yang belum memenuhi ketentuan modal tersebut.
“Pada posisi bulan Maret 2024, terdapat 4 PP [perusahaan pembiayaan dari 147 PP yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan April 2024, Senin (13/5/2024).
Advertisement
Agusman menambahkan untuk penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending masih terdapat enam dari 101 penyelenggara yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimal Rp2,5 miliar. Angka tersebut juga turun dibandingkan posisi sebelumnya di mana ada delapan penyelenggara yang belum memenuhi ketentuan modal.
Agusman mengatakan pihaknya terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait progress action plan upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud berupa injeksi modal dari pemegang saham, maupun dari strategic investor yang kredibel.
Tidak hanya itu, Agusman mengatakan regulator juga tidak segan-segan melakukan pengembalian izin usaha. Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, dia mengatakan OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 10 perusahaan pembiayaan, satu perusahaan modal bentura, dan 69 penyelenggara P2P lending atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan selama April 2024.
Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 123 sanksi denda, 51 sanksi peringatan tertulis. OJK berharap, upaya penegakkan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. "Sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kenaikan Tarif PPN 12 Persen, DPR Tunggu Keputusan Presiden Terpilih Prabowo Subianto
- Bukan Aoka, BPOM Perintahkan Roti Okko Ditarik dari Pasaran, Berikut Penjelasannya
- Gapmmi Belum Bisa Pastikan Kebenaran Kasus Roti Aoka
- BPBD DIY Bikin Program Hotel Tangguh Bencana, PHRI: Sudah Beberapa Kali Disimulasikan
- Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (19/7), Turun Rp8.000 per Gram
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/27/1182760/klithih-kekerasan-jalanan-freepik.jpg)
Klitih Terjadi di Jalan Kretek-Siluk Bantul hingga Korban Patah Tulang, Ini Penjelasan Polisi
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/24/1182437/taman-ablekambang.jpg)
Taman Balekambang Solo Resmi Dibuka Kamis 25 Juli 2024, Segini Tarif Masuk dan Jam Operasionalnya
Advertisement
Berita Populer
- Bantah Ada BBM Baru, Begini Penjelasan Luhut
- Bank BPD DIY Luncurkan QRIS Dinamis, Pengguna Tak Perlu Masukkan Nominal Pembayaran
- Ini Lima Negara Pemasok Utang Terbesar untuk Indonesia
- Pj Gubernur Jateng Dampingi Presiden Jokowi Lepas Ekspor 16 Ribu Pasang Sepatu Ke Amerika
- Indonesia Berada di Urutan Empat Produsen Kopi Terbesar di Dunia
- Kolaborasi Telin dan MEF Percepat Transformasi Digital di Indonesia
- Tingkatkan Peran Koperasi, Dinkop UKM DIY Gelar Simposium Nasional
Advertisement
Advertisement