Hingga Mei 2024 Realisasi Belanja APBN DIY Capai Rp9,38 Triliun

Harianjogja.com, JOGJA—Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY mencatat sampai dengan Mei 2024 belanja APBN DIY mencapai Rp9,38 triliun. Tumbuh 11,29% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta mengatakan hal ini dipengaruhi kenaikan signifikan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 18,95%, terutama pada Belanja Barang. Belanja Barang naik signifikan dikontribusikan dari kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes mencapai Rp357,57 miliar.

BACA JUGA: Top 7 News Harianjogjam.com, Rabu 3 Juli, Pasar Kangen Jogja, Izin Tambang Jogja hingga Penangkapan Influenser Judi Online

Dia menjelaskan belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp4,38 triliun atau 28,94% dari pagu belanja, tumbuh 18,95%. Didorong kinerja belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial yang keseluruhannya mencatatkan pertumbuhan. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2,07 triliun atau 43,07% dari pagu belanja, tumbuh 13,99%.

"Peran APBN sebagai shock absorber, terus menunjukkan kinerja positif terhadap perekonomian DIY," ucapnya dalam konferensi pers di Kantor Perwakilan DJPb DIY, Selasa (2/7/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan realisasi Belanja Barang mencapai Rp1,69 triliun atau 30,83% dari pagu belanja naik 25,47% (year-on-year/yoy). Menurutnya belanja modal turut berkontribusi dengan peningkatan 19,52% yoy dengan realisasi yang mencapai Rp612,44 miliar atau 12,65% dari pagu belanja.

Belanja bantuan sosial yang berupa pemberian beasiswa melalui KIP Mahasiswa yang tumbuh 12,99% dengan realisasi Rp10,51 miliar atau 57,95% dari pagu belanja. Agung menyebut dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa turut mendukung kinerja APBN di DIY.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD-DD) tumbuh sebesar 5,35% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Secara nominal
realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa sampai dengan sampai Mei 2024 yaitu sebesar Rp5,005 triliun atau 47,62% dari alokasi.

"Kondisi ekonomi di Jogjakarta dominan dipengaruhi oleh sektor pariwisata dan pendidikan," ucapnya.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kemenkeu, Parjiono mengatakan kondisi global masih mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Tantangan global seperti geopolitik, digitalisasi, perubahan iklim dan lainnya.

"Apa yang terjadi di global berdampak ke nasional," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News