Advertisement
Pemerintah Terus Dorong Transformasi Perekonomian, UU Ciptaker Jadi Instrumen Penting

Advertisement
Harianjogja.com, BANDUNG—UU Cipta Kerja dinilai sebagai instrumen penting dalam transformasi perekonomian nasional.
Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan setidaknya ada dua hal penting dalam transformasi tersebut.
Advertisement
“Pertama, perubahan struktur itu dalam konteks perekonomian nasional. Yaitu dari negara adalah kebijakan atau instrumen kebijakan,” ujarnya dalam Workshop Diseminasi Hasil Survei Publik Periode 2023 Kepada Media “Implementasi Pelayanan Perizinan Usaha Melalui OSS-RBA”, di Bandung, Rabu (10/7/2024).
Dengan begitu diharapkan transformasi perekonomian nasional bisa tumbuh lebih baik, berkualitas, dan berdaya saing. Adapun, tujuan yang diharapkan adalah memperkaya dan memperbanyak lapangan pekerjaan dalam rangka kesejahteraan rakyat.
“Kemudian pelaku dalam transformasi perekonomian nasional, instrumen sumber daya manusia itu menjadi penting. Adalah pemerintah itu sendiri. Maka kemudian UU Cipta Kerja melakukan proses perubahan terutama dalam konteks perizinan,” tambah Arif.
Arif menegaskan bahwa UU Ciptaker ini sejatinya disusun untuk melindungi sekaligus memberdayakan pelaku usaha di Indonesia.
Saat ini, kata dia, ada 97% pelaku usaha di Indonesia didominasi dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Arif mengungkapkan banyak aturan yang memberikan koridor untuk UMKM terkait aspek perizinan yang berbasis sertifikasi.
“Kedua perubahan rezim model perizinan, kalau bersifat multiple entry, maka kemudian perubahan yang menjadi single subsmission. Yang terpusat dan terintegrasi, baik bisnis dan birokrasi,” ungkapnya.
Semua proses perizinan tersebut bisa akses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Arif menilai hal ini menjadi langkah besar di transformasi perekonomian nasional.
Sebagai informasi, Satgas UU Cipta Kerja dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2021 lalu sesuai amanat Keppres No. 10/2021. Satgas ini dibentuk untuk mempercepat proses sosialisasi UU Cipta Kerja.
Berbasis Risiko
Terkait dengan perizinan pelaku usaha, Arif mengatakan bahwa seluruh aspek usaha yang mengajukan perizinan harus berbasis risiko.
Ada tiga hal yang perlu jadi pertimbangan risiko perizinan, meliputi lingkungan, manusia baik aspek keselamatan, kesehatan, dan hak asasi manusia, serta risiko sosial.
Kelompok usaha kemudian dibagi menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Saat ini Arif menyebut kelompok usaha di Indonesia didominasi risiko rendah dengan proses perizinan yang lebih mudah.
Misalnya membuat pernyataan lingkungan dan sertifikasi halal melalui self declare. Sejauh ini, tercatat ada 9,57 juta nomor induk berusaha (NIB) yang telah diterbitkan melalui OSS-RBA. Sebanyak 99,4% NIB ini diterbitkan untuk kelompok UMKM hingga Juli 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
- KKP Targetkan Indonesia Stop Impor Garam pada 2027
- Pengusaha Rokok Berharap Tidak Ada Kenaikan Cukai Tahun Depan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
Advertisement

Manunggal Fair Kulonprogo Targetkan 100 Ribu Pengunjung Tahun Ini
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Pariwisata Butuh Pembiayaan, Berharap Suku Bunga Bank Turun
- Harga Beras, Bawang, hingga Cabai Rawit Merah Turun Hari Ini
- Permintaan Kredit Belum Terpacu, Ini Kata Gubernur BI
- Pemerintah Siapkan Skema Impor BBM Satu Pintu Pertamina
- Ribuan Koperasi Desa Merah Putih Tunggu Dana Cair dari Bank Himbara
- Iuran JKK Industri Padat Karya Dapat Keringanan hingga 2026
- Kredit Mengendap di Perbankan Tembus Rp2.372 Triliun
Advertisement
Advertisement