DJPb DIY Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Wujudkan APBN Berkualitas

Harianjogja.com, JOGJA—Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY menggelar forum komunikasi publik (FKP) bertajuk Peningkatan Pelayan Publik Wujudkan Pelaksanaan APBN Berkualitas dan Tercapainya Transformasi Ekonomi Berkelanjutan di Kantor DJPb DIY, Rabu (21/8/2024).

Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta mengatakan DJPb DIY punya peran penting sebagai treasurer, yang merupakan bidang layanan operasional perbendaharaan dan standarisasi internal pengguna layanan.

DJPb DIY juga bertugas sebagai Regional Chief economist (RCE) yang mengemban tugas di bidang analisis, pembinaan ekonomi regional, dan pengelolaan data analitis, serta financial advisor.

"Sebagai mitra Pemerintah Pusat dan daerah dalam pengelolaan fiskal APBN dan APBD," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu.

Dia menjelaskan peran ini dilaksanakan melalui aktivitas pengawalan dan koordinasi pelaksanaan anggaran melalui Satker K/L maupun Transfer ke Daerah (TKD), pengesahan revisi DIPA satker K/L di daerah, pengesahan revisi hibah, penetapan maksimum pencairan (MP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pembinaan Badan Layanan Umum (BLU).

Lebih lanjut dia mengatakan aktivitas sebagai RCE dilakukan melalui penyusunan kajian fiskal regional, kajian fiskal tematik kemiskinan, perubahan iklim, monev dan analisis manfaat penyaluran subsidi bunga, dan pemberdayaan UMKM di DIY.

BACA JUGA: Punya Peluang Ajukan Calon Sendiri, Gerindra dan PKS Bantul Tetap Pilih Berkoalisi

Sedangkan peran sebagai financial advisor dilakukan melalui pembinaan pelaksanaan anggaran K/L, asistensi pembinaan laporan keuangan di daerah termasuk BLU Daerah.

"Dan publikasi atas financial government statistics," lanjutnya.

Agung mengatakan kegiatan pelayanan sebagai perwujudan peran Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor atau TREFA merupakan upaya pengawalan pelaksanaan APBN di regional DIY agar efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Dukungan Fiskal APBN 2024 untuk bidang prioritas DIY meliputi bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan serta pelaksanaan pemilu. Demikian juga alokasi belanja K/L di  2024 lingkup DIY berkontribusi untuk mendukung empat pilar transformasi ekonomi dalam mendukung visi Indonesia maju.

"Pengendalian inflasi, penurunan prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi," kata Agung.

Acara ini dihadiri Kepala BPKA Kota Yogyakarta, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Direktur LSM Rifka Annisa Women's Crisis Center, Perwakilan BPKAD DIY, Kadin DIY, Bank Mandiri, akademisi UPN Veteran Yogyakarta, hingga Satker yang menjadi koordinator lingkup K/L di wilayah DIY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News