Advertisement
Apindo DIY Sebut Belum Ada Keluhan dari Pengusaha Soal Implementasi Upah Minimum 2025

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY menyampaikan sampai saat ini belum ada keluhan dari pengusaha terkait dengan kewajiban pemenuhan upah minimum 2025. Wakil Ketua Apindo DIY Bidang Ketenagakerjaan, Timotius Apriyanto mengatakan laporan itu belum diterima baik dari asosiasi sektoral, Apindo, hingga Kadin DIY.
Dia menjelaskan pengusaha dibagi dalam beberapa kelas. Pengusaha kelas besar, pengusaha kelas menengah, hingga UMKM. Menurutnya khusus untuk UMKM secara norma mestinya memenuhi upah sesuai ketentuan, namun jika tidak mampu bisa diselesaikan secara Bipartit.
Sementara untuk perusahaan kelas menengah dan besar harus memenuhi aturan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2025.
"Belum ada laporan keluhan pengusaha terhadap pemenuhan kewajiban untuk pembayaran UMK 2025," ucapnya, Sabtu (8/2/2025).
Timotius mengatakan yang menjadi tantangan saat ini bukan pemenuhan UMK, namun kondisi perekonomian baik nasional dan daerah yang masih menunjukkan tanda tidak baik-baik saja. Cenderung berdampak pada daya beli masyarakat termasuk pekerja.
"UMP dan UMK saja tidak menyelesaikan masalah peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan karyawan," tuturnya.
Ia menyarankan agar pemerintah memberikan dukungan peningkatan kesejahteraan pekerja di luar UMK. Misalnya dengan tetap menyalurkan BBM subsidi hingga kejelasan tata niaga LPG 3 Kg, sehingga harganya terkendali.
BACA JUGA: TNI Membangun 300 Dapur Sehat untuk Program Makan Bergizi Gratis
Lalu untuk jangka menengah dia meminta agar iklim kemudahan berusaha diperbaiki. Menurutnya kecenderungan insentif kebijakan pemerintah belum memudahkan dunia usaha.
"Mestinya pemerintah fokus pada upaya peningkatan produktivitas pekerja maupun industri, meningkatkan daya saing industri."
Sebelumnya, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menetapkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% dan ada empat sektor pekerjaan yang dimasukkan ke dalam upah minimum sektoral (UMS) mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16/2024. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 477/KEP/2024 dan Nomor 478/KEP/2024.
Sekda DIY, Beny Suharsono menjelaskan bahwa penetapan UMP dan UMS melibatkan berbagai pihak dalam Dewan Pengupahan DIY, termasuk serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi. Proses penetapan dilakukan melalui kajian mendalam terhadap data kebutuhan hidup layak (KHL) di seluruh kabupaten/kota di DIY.
"Besaran UMP 2025 ditetapkan sebesar Rp2.264.080,95, mengalami kenaikan sebesar 6,5% dari tahun sebelumnya," ucapnya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerapan Tarif Impor AS, China Peringatkan Potensi Krisis Kemanusiaan
- Perang Dagang, China Balas Amerika Serikat dengan Mengenakan Tarif Impor 125 Persen
- Tarif Impor Amerika Serikat atas Barang-Barang dari China 145 Persen, Bukan 125 Persen
- Kementerian Pekerjaan Umum Setujui Kenaikan Lima Ruas Jalan Tol, Ini Daftarnya
- Rencana Pembukaan Keran Impor Tanpa Kuota, Wamentan Pastikan Tidak Merugikan Industri Lokal
Advertisement

Program Wulan Panutan Diluncurkan Pemkab Gunungkidul, Bupati Endah Yakin Kerja Pelayanan Lebih Optimal
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Tropicana Slim Gandeng Komunitas PoundFit di 41 Kota Se-Indonesia, Ajak Masyarakat Bergerak Aktif dan Bijak Konsumsi Pasca Lebaran
- Perang Tarif Amerika Serikat dan China Justru Disebut Beri Peluang untuk Indonesia
- Prabowo Berencana Hapus Kuota Impor, Begini Kata Pengusaha Ritel
- Pemerintah Daerah Didorong Tanam Komoditas Strategis untuk Mengendalikan Inflasi
- Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 Kompak Turun Hari Ini
- Harga Bawang Merah dan Cabai Rawit Mulai Turun Hari Ini
- Soal Kouta Impor Dihapus, Bapanas Pastikan Melindungi Petani dan Peternak
Advertisement