Advertisement
Distribusi Pupuk Bersubsidi Kini Akan Diawasi Panitia Kerja DPR

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi bakal dilakukan Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR. Hal ini sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal kebijakan terkait perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi.
"Ini dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap distribusi pupuk yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama di sektor pertanian," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua Panja, Panggah Susanto dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Advertisement
Di menyatakan pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam membenahi persoalan distribusi pupuk, dengan menyederhanakan pelibatan pihak-pihak terkait.
Kini, tanggung jawab distribusi hanya diberikan kepada Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia.
“Kalau dulu banyak sekali pihak yang ikut dalam pendistribusian dan perencanaan pengadaan pupuk subsidi, sekarang hanya diberikan tanggung jawab itu kepada Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia,” ujarnya.
Panggah menjelaskan Panja tersebut akan fokus mengawasi rantai distribusi pupuk bersubsidi dari hulu hingga ke petani. Termasuk di dalamnya adalah pengecekan langsung ke pabrik produsen, distributor, kios pengecer, hingga ke tangan petani, guna memastikan ketepatan waktu, jumlah, dan harga.
“Titik dari pengawasan kita adalah tentu saja kita tinjau beberapa pabrik mengenai kesiapan produksi dan permasalahan di lini pabrik. Berikutnya juga kunjungan ke distributor dan pengecer, dan tentu saja kita akan memantau pelaksanaan di tingkat petani,” ujarnya.
Untuk itu, Komisi IV juga tengah menyusun jadwal kegiatan pengawasan selama Masa Sidang Ketiga, agar dapat disinergikan dengan panja-panja lain seperti Panja Gabah dan Jagung, Panja RUU Kehutanan, serta Panja RUU Pangan.
Dia juga menekankan bahwa Komisi IV akan mengundang berbagai lembaga terkait untuk membahas temuan-temuan di lapangan dan menyelaraskan langkah antarlembaga.
“Kita harapkan tidak ada lagi masalah seperti pupuk langka, pupuk hilang, atau prosedur yang menyulitkan petani seperti kartu tani. Sekarang cukup dengan KTP. Kita ingin subsidi ini benar-benar sampai ke petani dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga,” kata Panggah.
Diketahui, Komisi IV DPR adalah salah satu dari 13 Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang pertanian, kehutanan dan kelautan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Presiden Prabowo Umumkan Sejumlah Kebijakan untuk Pekerja di Hari Buruh
- Kasus Dugaan Korupsi Sritex Disidik Kejaksaan Agung
- Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Indonesia Bakal Ditentukan dari Daerah
- Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang Dilirik Tiga Maskapai Rute Luar Negeri
- Pengusaha Korea Selatan Gerojok Investasi Rp30 Triliun untuk Indonesia
Advertisement

Pemkot Jogja dan Hotel Komitmen Dukung Food Bank, Sasar 1.068 Lansia
Advertisement

Asyiknya Interaksi Langsung dengan Hewan di Kampung Satwa Kedung Banteng
Advertisement
Berita Populer
- Harga BBM Pertamina Turun 1 Mei 2025, Cek Daftarnya!
- Harga BBM Shell Turun 1 Mei 2025, Cek Daftarnya!
- Harga Emas Hari Ini Kamis 1 Mei 2025 Merosot, Cek Antam UBS dan Galeri24!
- May Day, Buruh Desak Pemerintah Beri Perlindungan dari Ancaman Badai PHK
- May Day, Pemerintah Sebut Sedang Kerjakan Tuntutan Para Buruh
- Kasus Dugaan Korupsi Sritex Disidik Kejaksaan Agung
- Presiden Prabowo Umumkan Sejumlah Kebijakan untuk Pekerja di Hari Buruh
Advertisement