Advertisement
Apindo DIY Sebut Belum Ada Badai PHK, Namun Perlu Waspada di Semester Kedua 2025

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY menyebut hingga saat belum ada badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di DIY. Wakil Ketua Apindo DIY Bidang Ketenagakerjaan, Timotius Apriyanto mengatakan biasanya jika ada PHK Apindo akan menerima laporan.
Meski demikian Ia menyebut perlu mewaspadai pada semester II. Tarif resiprokal Trump baru akan diterapkan sekitar pertengahan Juli mendatang. Setelah implementasinya ditunda 90 hari. Menurutnya berdasarkan informasi yang diterima kenaikan tarif impor akan terjadi sekitar 46-47%. Sementara total ekspor DIY 2024, kata Timotius, 43% dari 547 juta dolar AS adalah Amerika Serikat (AS).
Advertisement
BACA JUGA: Januari-April 2025, Sebanyak 460 Pekerja di Solo Terkena PHK
"Memang saat ini masih kondusif dari sisi PHK, ini enggak ada laporan ke Apindo. Disnakertrans ini juga belum ada laporan, cuma kita harus waspada di semester kedua," ucapnya, Senin (5/5/2025).
Kemudian sektor yang diekspor mencakup tekstil produk tekstil, pakaian jadi bukan rajutan, furniture, craft, dan produk olahan kulit. Jika dilihat secara umum ia menyebut hingga akhir tahun sekitar 30% industri pertekstilan masih aman, sementara 70% ada kendala. Khususnya yang berorientasi pasar domestik.
Lebih lanjut dia mengatakan dari sisi furniture dan craft juga mengalami penurunan yang signifikan. Dibandingkan tahun lalu kondisinya sudah buruk. Perusahaan sarung tangan juga senada, sekitar 30-40% yang masih baik dan 60-70% lainnya terancam operasionalnya karena order ekspor dan domestik yang turun.
"Artinya perusahaan-perusahaan itu mengalami kendala likuiditas dan operasional terkait dengan cash flow mereka," katanya.
Timotius mengatakan jika ditemukan kendala seperti ini, satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah dengan efisiensi. Salah satu bentuknya dengan mengurangi tenaga kerja. Ia khawatir bisa lebih buruk dari tahun lalu, di mana ada PHK 1.779 tenaga kerja dari 76 perusahaan.
BACA JUGA: May Day, Buruh Desak Pemerintah Beri Perlindungan dari Ancaman Badai PHK
Menyiasati kondisi ini dia berharap pemerintah bergerak cepat. Misalnya dengan memberikan insentif pajak, baik untuk perorangan dan perusahaan. Lalu insentif bantuan permodalan ke UMKM atau perusahaan. Ia juga mendorong agar pemerintah memberikan subsidi upah bagi pekerja.
"Subsidi upah dari mana? ya bisa dari refocusing anggaran, dari MBG dikurangi di refocusing ke tenaga kerja untuk mendongkrak produktivitas," ujarnya.
Dia mengatakan situasi kesuraman ekonomi ini  bisa jadi lebih buruk dari Covid. Sebab tidak bisa diketahui periode waktunya berapa lama. "Kalau Covid game changer vaksin, kalau ini gak tahu."
Pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) oleh pemerintah menurutnya bisa menjadi media untuk berdialog. Namun untuk bisa menekan PHK cukup sulit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Popularitas Mobil LCGC Merosot, Tak Lagi Terjangkau Kelas Bawah
- Asita DIY Catat Kunjungan Wisata Saat Libur Sekolah Naik 10-15% Dibanding Tahun Lalu
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Naik
- Jakarta Fair 2025 Berakhir, Transaksi Sentuh Rp7,3 Triliun
- Airlangga Sebut Tarif Impor AS 32 Persen untuk Indonesia Masih Nego
Advertisement

Sleman Panen 6,3 Hektar Lahan Pertanian Padi Organik Varietas Sembada Merah
Advertisement

Berwisata di Tengah Bediding Saat Udara Dingin, Ini Tips Agar Tetap Sehat
Advertisement
Berita Populer
- Ribuan Dapur Umum Sudah Terbentuk, Pemerintah Antisipasi Defisit Ayam dan Telur
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Naik
- Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 15 Juli 2025
- Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Rp67.171/Kg, Bawang Merah Rp40.943/Kg
- Asita DIY Catat Kunjungan Wisata Saat Libur Sekolah Naik 10-15% Dibanding Tahun Lalu
- Selama Libur Sekolah 1,2 Juta Penumpang Gunakan KA Jarak Jauh di Daop 6 Yogyakarta
- Penjualan LCGC Turun Drastis hingga 50 Persen, Pakar: Akibat Regulasi dan Harga yang Semakin Tinggi
Advertisement
Advertisement