Program SPHP Lamban, DPR: Stok Beras yang Dikuasai Negara Cuma 5 Persen

Harianjogja.com, JAKARTA—Pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) terlambat. Komisi IV DPR menyebut lambannya penyaluran program SPHP dinilai menjadi penyebab utama melambungnya harga beras di masyarakat.

Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono mengatakan langkah pengendalian harga yang seharusnya dilakukan secara rutin enam kali dalam setahun, ternyata tidak berjalan tepat waktu sehingga stabilisasi pasar tidak tercapai.

Padahal, dia menyebut bahwa SPHP seharusnya mampu mengendalikan harga beras. Namun, pada praktiknya beberapa kali pelaksanaan mengalami keterlambatan.

Dia mencontohkan, setelah panen, pemerintah seharusnya segera menyerap hasil produksi untuk cadangan pangan, tetapi pelaksanaannya justru tertunda. Begitu pula penyaluran beras SPHP yang baru berjalan pada akhir Juli lalu, ketika harga sudah terlanjur tinggi di masyarakat.

“Dari rencana pemerintah untuk menyalurkan SPHP sebanyak enam kali, ini dilakukan pada awal tahun lalu, kemudian panen dihentikan, lalu pada akhir Juli, beras harus diserap, harus didistribusikan, meskipun distribusinya masih rendah. Jadi ketika harga di masyarakat naik dan kemudian SPHP baru saja diberikan, otomatis akan sulit untuk distabilkan karena memang tertunda,” ujar Riyono dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (22/8/2025).

BACA JUGA: DPR Sepakati BP Haji Jadi Kementerian

Lebih lanjut, Riyono menyoroti lemahnya penguasaan pasokan beras oleh pemerintah. Menurutnya, saat ini negara hanya menguasai sekitar 5% cadangan beras, sedangkan 95% dikuasai oleh swasta. Kondisi ini membuat pemerintah dalam mengendalikan harga menjadi sangat terbatas.

“Pangan harus dikuasai oleh negara, terutama pangan strategis, Jika beras bisa dikendalikan seperti itu, akan sangat membantu karena harga SPHP dikendalikan setiap tanggal 1 dan 15,” Politisi PKS ini.

Riyono juga menilai perlu adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). Selama ini, HET ditetapkan tahunan, sedangkan harga di lapangan sangat cepat berubah.

Dia mengatakan pemerintah masih memiliki empat kali kesempatan menyalurkan beras SPHP hingga akhir tahun. Oleh karena itu, ia mendesak agar pelaksanaannya tidak lagi mengalami penundaan.

“Kalau HET tidak disesuaikan dengan kondisi harga, maka kebijakan itu tidak akan efektif. Idealnya HET dievaluasi minimal setiap tiga bulan sekali, atau maksimal enam bulan sekali, tidak ada alasan untuk menunda, apalagi soal anggaran. Uang rakyat harus selalu tersedia untuk kebutuhan rakyat. Jadi program SPHP harus segera dijalankan agar harga kembali stabil,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah telah menyalurkan sekitar 45.000 ton beras SPHP per Rabu (20/8). Penyaluran dilakukan bertahap untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di pasar.

Direktur Utama Perum Bulog, Achmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras SPHP dilakukan secara bertahap dengan harapan bisa mencapai hampir 7.000 ton per hari.

Rizal memastikan penjualan beras SPHP akan dilakukan terkontrol melalui aplikasi, di mana seluruh pengecer wajib menggunakan aplikasi khusus yang disiapkan Bulog.

Selain itu, Rizal menegaskan pihaknya juga akan menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencegah praktik penimbunan beras SPHP di berbagai wilayah.

Rizal menjelaskan langkah ini dilakukan agar penyaluran beras SPHP tetap terkendali. Bulog juga akan terus berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasar.

“Kita dengan teman-teman Bulog yang ada di daerah bersinergi dengan teman-teman BUMD yang ada di masing-masing kawasan kota maupun provinsi. Ini kita sinergikan, alhamdulillah sudah berjalan, dan ini sudah rutin kami laksanakan seperti itu,” ujar Rizal.

Rizal mengaku tidak menemukan adanya praktik penimbunan beras SPHP di lapangan. Ia menekankan stok beras yang ada di Gudang Bulog hanya berupa cadangan pemerintah yang memang disiapkan guna menjaga stabilitas harga di pasar.

“Pengawasan [terkait] yang ditimbun tidak ada. Yang ditimbun itu yang ada di stok gudang Bulog, itulah cadangan beras nasional. Jadi yang kita siapkan 3,9 juta ton [untuk cadangan],” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com