AS Mundur dari Organisasi Global, Pakar UMY Soroti Risiko Dunia

Harianjogja.com, JOGJA—Keputusan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menarik diri dari puluhan organisasi internasional dinilai memperbesar ketidakpastian politik dan perdagangan global, sekaligus berisiko menekan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pakar Ekonomi Politik Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Faris Al-Fadhat, menilai langkah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang menarik diri dari puluhan organisasi internasional berpotensi memperbesar ketidakpastian dalam sistem politik dan perdagangan global.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut mengecewakan banyak pihak yang selama ini meyakini pentingnya international order atau tata kelola dunia berbasis kerja sama multilateral.

"Ketika AS mundur dari sistem yang dikelola bersama, dunia menjadi semakin tidak menentu. Dampaknya paling terasa di sektor perdagangan global," ujarnya, Senin (12/1/2026).

Menurut Faris, kebijakan ini bukan fenomena baru, melainkan kelanjutan dari pola kepemimpinan Donald Trump pada periode sebelumnya yang cenderung mengedepankan pendekatan unilateral, yakni pengambilan keputusan sepihak tanpa merujuk pada kesepakatan internasional.

Ia menjelaskan bahwa AS sejatinya merupakan aktor utama, bersama negara-negara Eropa, dalam membangun konsep global governance pascaperang Dunia II. Namun, ketika AS menarik diri dari berbagai organisasi ekonomi dan lingkungan internasional, komitmen terhadap tata kelola global dinilai semakin melemah.

"Ketika negara yang dahulu menjadi pelopor tata kelola dunia bersama justru mundur, maka aturan global perlahan kehilangan maknanya. Dunia menjadi semakin tidak teratur, dan ini berbahaya bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia," ucapnya.

Faris berpandangan kebijakan tersebut bersifat periodik dan sangat dipengaruhi konfigurasi politik domestik AS. Ia memprediksi langkah unilateral ini tidak akan berlangsung permanen.

Ia juga mengaitkan penarikan diri AS dari berbagai organisasi internasional dengan kebijakan perang tarif yang kembali menguat sejak awal 2025. Menurutnya, kebijakan kenaikan tarif secara sepihak telah melanggar sejumlah kesepakatan internasional dan melemahkan peran lembaga global.

"Organisasi seperti World Trade Organization (WTO) menjadi tidak berdaya ketika tarif dinaikkan secara sepihak. Aturan yang ada tidak lagi bisa ditegakkan secara efektif," tuturnya.

Faris menilai dampak kebijakan tersebut sangat terasa pada rantai pasok global dan biaya perdagangan internasional. Negara-negara kecil dan berkembang dipaksa menyesuaikan diri dengan kepentingan negara besar, sementara biaya produksi serta harga barang cenderung meningkat.

Kondisi ini, lanjutnya, turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perlambatan ekonomi yang terjadi belakangan tidak dapat dilepaskan dari gangguan perdagangan global.

"Jika situasi ini terus berlanjut, ekonomi Indonesia pada 2026 belum tentu lebih baik dari tahun sebelumnya. Bahkan ada potensi stagnasi atau penurunan," lanjutnya.

Ia menegaskan, dampak terbesar bukan semata berasal dari penarikan diri AS, melainkan dari melemahnya lembaga global yang selama ini dipercaya menyelesaikan sengketa perdagangan internasional.

Guru Besar Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UMY ini menekankan pentingnya sikap strategis Indonesia dengan tetap konsisten memperjuangkan multilateralisme, khususnya melalui kerja sama regional seperti ASEAN. Ia juga mendorong Indonesia mengambil peran lebih besar sebagai juru bicara negara-negara Global South.

"Indonesia tidak boleh terbawa arus kontestasi unilateral. Kita harus tetap konsisten pada kerja sama multilateral yang berbasis kesepakatan bersama."

Pandangan ini menegaskan bahwa dinamika geopolitik global akibat kebijakan AS berpotensi berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, sehingga diperlukan langkah diplomasi yang cermat dan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News