Kelas Menengah Indonesia Menyusut, Ekonom Soroti Ancaman Mobilitas

Harianjogja.com, JOGJA—Penurunan kelas menengah Indonesia menjadi sorotan setelah jumlahnya berkurang 1,2 juta orang pada 2025. Hal ini ditegaskan ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menilai penyusutan kelas menengah berkaitan erat dengan rapuhnya mobilitas ekonomi dan tekanan biaya hidup.

Laporan Mandiri Institute mencatat populasi kelas menengah Indonesia turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Penurunan ini membuat proporsinya terhadap total penduduk menyusut dari 17,1% menjadi 16,6%. Pada saat yang sama, kelompok aspiring middle class (AMC) justru meningkat 4,5 juta jiwa hingga mencakup 50,4% populasi. Kondisi tersebut menunjukkan lebih dari separuh masyarakat berada tepat di bawah ambang kelas menengah—cukup dekat untuk naik, tetapi sangat rentan turun kembali.

Menanggapi kondisi kelas menengah Indonesia ini, Ekonom UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai angka tersebut bukan sekadar statistik ekonomi, melainkan menyangkut rasa aman masyarakat. Ia menjelaskan kelompok kelas menengah biasanya memiliki kemampuan menabung, merencanakan masa depan, serta berharap hidup lebih baik dibanding generasi sebelumnya.

"Ketika jumlah mereka menyusut, yang sesungguhnya tergerus adalah rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa kemajuan," ujarnya.

Menurutnya, struktur kelas menengah Indonesia relatif tipis dan banyak berada di batas bawah (lower middle class). Hal ini menunjukkan fondasi kelas menengah yang rapuh, di mana guncangan kecil seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan biaya pendidikan, atau cicilan dapat mendorong mereka turun kelas.

"Membesarnya AMC hari ini mencerminkan betapa banyak keluarga yang kini berdiri di tepi jurang ketidakpastian," jelasnya.

Wisnu menilai penyusutan kelas menengah Indonesia dipengaruhi kualitas pekerjaan yang belum mampu mendorong mobilitas ekonomi. Banyak lapangan kerja baru bersifat survival-based, hanya cukup untuk bertahan hidup tanpa peluang naik kelas.

Ia menjelaskan gig economy, pekerjaan informal, dan sektor berproduktivitas rendah memang menyerap tenaga kerja, tetapi jarang menyediakan stabilitas pendapatan, jaminan sosial, maupun jalur karier yang jelas. "Orang bekerja keras, tetapi tangga sosialnya tidak bertambah panjang," lanjutnya.

Di sisi lain, daya beli masyarakat juga tertekan secara perlahan. Upah riil kelompok kelas menengah bawah relatif stagnan, sementara biaya perumahan, pendidikan, dan transportasi terus meningkat. Wisnu menyebut kondisi ini sebagai tekanan senyap atau income squeeze yang menggerogoti kemampuan menabung serta perencanaan masa depan.

Menurutnya, banyak keluarga terlihat stabil secara ekonomi, padahal ruang keuangan mereka semakin sempit. Kondisi diperparah meningkatnya pekerjaan rentan berbasis rumah tangga tanpa perlindungan jaminan sosial. Ketika sakit atau permintaan pasar melemah, tidak ada bantalan perlindungan yang memadai sehingga satu guncangan kecil dapat meruntuhkan stabilitas ekonomi keluarga.

Ia juga menyoroti kebijakan sosial yang masih berfokus pada kelompok miskin. Sementara kelompok aspiring middle class yang kini menjadi mayoritas populasi berada di wilayah abu-abu—tidak cukup miskin untuk menerima bantuan, tetapi belum cukup kuat untuk mandiri sepenuhnya.

"Bisa dibilang mereka berdiri sendirian ketika risiko datang. Jika tren ini dibiarkan, dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial," lanjutnya.

Wisnu menyebut risiko terbesar adalah fenomena aspiration without mobility, yakni aspirasi masyarakat tinggi tetapi jalur struktural untuk naik kelas tidak tersedia. Jika kelompok AMC terus membesar tanpa peluang mobilitas jelas, Indonesia berpotensi menghadapi jebakan mobilitas sosial.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan fondasi konsumsi domestik dan basis pajak, sehingga transformasi menuju negara maju kehilangan penopang utama.

"Pertumbuhan ekonomi penting, namun pertumbuhan tanpa kualitas pekerjaan adalah pertumbuhan yang rapuh. Produk Domestik Bruto (PDB) bisa naik, tetapi jika mobilitas macet, harapan sosial ikut membeku," katanya.

Melihat tantangan kelas menengah Indonesia tersebut, Wisnu menekankan perlunya kebijakan berani untuk menciptakan pekerjaan yang membuka mobilitas ekonomi, seperti sektor manufaktur bernilai tambah, jasa modern, serta sektor berproduktivitas tinggi. Pendidikan vokasi juga harus terhubung langsung dengan kebutuhan industri, bukan sekadar formalitas kurikulum.

Selain itu, ia menilai penting membangun bantalan risiko bagi kelompok aspiring middle class melalui jaminan kehilangan pekerjaan, asuransi sosial bagi pekerja informal, serta skema pembiayaan perumahan dan pendidikan yang tidak membuat kelompok near-middle tergelincir akibat satu guncangan ekonomi.

"Dan skema pembiayaan perumahan dan pendidikan harus dirancang agar kelompok near-middle tidak tergelincir hanya karena satu guncangan," ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah perlu memastikan kebijakan yang membuka mobilitas jangka panjang, bukan sekadar redistribusi sementara. Bantuan sosial juga perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan cliff effect, yakni kondisi ketika sedikit kenaikan pendapatan justru menghilangkan seluruh perlindungan sosial.

Menurutnya, penyusutan kelas menengah Indonesia dapat menjadi sinyal awal stagnasi struktural yang lebih dalam. Kelas menengah bukan sekadar kategori statistik, tetapi penyangga stabilitas ekonomi, sumber konsumsi, pembayar pajak, sekaligus penjaga optimisme sosial masyarakat. "Jika mesin mobilitas sosial terus melambat, yang hilang bukan sekadar angka 1,2 juta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News